'Fatherless' Jadi Isu Serius yang Bisa Berdampak pada Stunting, Kesehatan Mental dan Gizi Anak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
'Fatherless' Jadi Isu Serius yang Bisa Berdampak pada Stunting, Kesehatan Mental dan Gizi Anak

Ilustrasi (Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, menyoroti meningkatnya fenomena ketidakhadiran sosok ayah (fatherless) di Indonesia. Kondisi ini bukan sekadar isu sosial, melainkan telah berdampak langsung pada tumbuh kembang anak, termasuk tingginya angka stunting.

"Fenomena fatherless bukan hanya soal ketidakhadiran fisik ayah, tetapi juga menyangkut minimnya keterlibatan dalam pengasuhan anak. Hal ini jelas berpengaruh pada kesehatan mental, tumbuh kembang, bahkan gizi anak," ujar Ru’yat dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Laporan UNICEF tahun 2021 mengungkapkan bahwa 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa peran ayah, atau sekitar 1 dari 5 anak. Penyebabnya beragam, mulai dari perceraian, kematian, migrasi kerja, hingga budaya yang memandang ayah hanya sebagai pencari nafkah.

Baca juga:

Profil Lengkap Dwisuryo Indroyono Soesilo, Ikuti Jejak Sang Ayah Jadi Dubes RI untuk AS

Sayangnya, peran emosional dan psikologis ayah seringkali terabaikan, membuat banyak anak merasa ayahnya hanya hadir secara fisik tetapi absen dalam pengasuhan dan komunikasi emosional.

Kondisi ini menimbulkan efek domino yang berbahaya. Anak-anak yang mengalami fatherless lebih rentan terhadap gangguan mental dan emosi, kesulitan membangun identitas diri, dan menghadapi masalah perilaku serta sosial.

Keterlibatan ayah yang kurang aktif dalam memastikan gizi dan pola asuh anak juga berkontribusi pada masalah stunting.

"Anak yang tidak mendapatkan peran utuh dari ayahnya bisa kehilangan arah, mudah terpengaruh hal negatif, bahkan mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Inilah yang membuat masalah stunting semakin kompleks," tegasnya.

Baca juga:

Teka-teki Ayah Anak Lisa Mariana Segera Terjawab, Hasil Tes DNA Ridwan Kamil Keluar Rabu 20 Agustus

Untuk mengatasi fenomena fatherless dan stunting, Ru’yat mendesak pemerintah, DPR, dan masyarakat mengambil langkah strategis. Beberapa solusi yang ia tawarkan meliputi penguatan edukasi keluarga mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, bukan hanya ibu.

Ia juga mendorong perluasan kebijakan cuti ayah agar mereka bisa hadir di masa-masa awal kelahiran anak.

"Program nasional percepatan penurunan stunting harus mengintegrasikan peran ayah, terutama dalam pemenuhan gizi, pola asuh, dan perhatian emosional anak," ucap dia.

Ru’yat berharap Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dapat menciptakan kebijakan konkret untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang vitalnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan.

#Hari Ayah #Cinta Ayah #Pengorbanan Anak Demi Ayahnya #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Bagikan