Farid Okbah Cs Dinilai Tak Bisa Mengelak, Jaringan Moderat: Mereka Mengakui Semua Densus 88 Antiteror. (MP/Win)

Merahputih.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah dan Ketua Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI) Farid Ahmad Okbah, yang juga tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa di MUI Bekasi. Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme bersama Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa.

Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi, Ahmad Zain dan Farid Okbah sebenarnya tokoh lama yang segala aktivitasnya diawasi dan dipelajari oleh Densus. Ada banyak yang membuktikan keterlibatan Ahmad Zain dan Farid Okbah dalam Yayasan Abdurrahman bin Auf yang menjadi bagian perisai organisasi-organisasi bentukan Jamaah Islamayah (JI).

Baca Juga:

Akun Farid Okbah Unggah Soal Kriminalisasi Ulama, Polisi Ungkap Siapa di Baliknya

"Ini tentu saja tidak bisa dibantah. Hasil penyidikan menyebutkan mereka mengakui semua itu," ujar Islah, Minggu (21/11).

Di satu sisi, Islah menilai penangkapan ini membuktikan pemerintah tegas terhadap terorisme. Sikap itu penting karena terorisme sudah masuk ke berbagai lini kehidupan dan organisasi.

Mereka selalu berupaya bergerak di bawah dan atas permukaan serta berusaha menyusup ke lembaga-lembaga resmi normatif seperti lembaga pemerintah.

Sementara, ia menilai penangkapan Ahmad Zain An Najah tidak ada kaitannya dengan MUI atau statusnya sebagai ulama. "Cuma memang kebetulan dia pengurus MUI," kata Islah Bahrawi.

Baca Juga:

Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan

Densus menangkap Ahmad Zain di Jalan Merbabu Raya, Pondok Melati, Kota Bekasi pada hari Selasa (16/11) sekitar pukul 04.39 WIB. Atas kejadian itu, MUI telah menonaktifkan status kepengurusan Ahmad Zain An-Najah.

Ia mengatakan bahwa MUI secara jelas dan tegas tidak mendukung terorisme. MUI justru memiliki satu lembaga baru dalam masa formatur kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar bernama Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Bahkan, organisasi tersebut mengeluarkan fatwa yang menyatakan terorisme haram.

"Artinya, MUI tidak terlibat sama sekali di sini. Densus juga menangkap bukan karena mereka ini MUI, tidak ada hubungannya sama sekali," katanya menegaskan.

Islah menyarankan agar MUI mulai melakukan koordinasi dalam menentukan pengurus harian maupun pengurus komisi-komisi.

Baca Juga:

Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama

MUI juga perlu berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, maupun lembaga intelijen negara untuk menentukan pengurus yang bersih atau tidak terlibat dengan kelompok terorisme.

Menurut dia, penangkapan Zain An-Najah hanya sebagian kecil yang akhirnya membuka mata semua orang bahwa rentannya lembaga-lembaga di negeri ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putra-Putri Korban Penembakan Bripka CS Bakal Diberikan Beasiswa
Indonesia
Putra-Putri Korban Penembakan Bripka CS Bakal Diberikan Beasiswa

Kapolresta Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga anggota TNI yang menjadi korban penembakan oknum polisi di RM Cafe.

MUI Minta SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi
Indonesia
MUI Minta SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi

MUI menekankan agar aturan SKB Tiga Menteri ini dibatasi pada pihak yang berbeda agama.

Pekerja Asing Pemegang Kitas dan Kitap Bisa Vaksinasi di Indonesia
Indonesia
Pekerja Asing Pemegang Kitas dan Kitap Bisa Vaksinasi di Indonesia

Menteri Kesehatan segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk mengatur Vaksin Gotong Royong, termasuk soal harga.

[Hoaks atau Fakta]: Kampanye Vaksinasi, Bill Gates Tidak Berikan Vaksin Pada Anaknya
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kampanye Vaksinasi, Bill Gates Tidak Berikan Vaksin Pada Anaknya

"Bill Gates menolak memberikan vaksin kepada anak-anaknya" berasal dari sebuah artikel berjudul "Bill Gates former doctor say billionaire refused to vaccinate his children" yang dimuat di situs situs Your News Wire (Yournewswire.com)

Pengamat Nilai Rotasi Pati Polri Harusnya Dilakukan dengan Penilaian Objektif
Indonesia
Polrestro Jakbar bakal Bagikan Obat Sitaan untuk Pasien COVID-19
Indonesia
Polrestro Jakbar bakal Bagikan Obat Sitaan untuk Pasien COVID-19

Polresto Jakarta Barat bakal mempercepat proses penyelidikan dugaan kasus penimbunan obat COVID-19 agar barang sitaan bisa dibagikan ke pasien COVID-19.

Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik
Indonesia
Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik

DPD RI mengusulkan Rancangan Undang–Undang pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mengungkap latar belakang DPD RI mengajukan usulan tersebut.

Dishub DKI Terbitkan Juknis Aturan Pembatasan Angkutan Umum Saat PPKM
Indonesia
Dishub DKI Terbitkan Juknis Aturan Pembatasan Angkutan Umum Saat PPKM

Pengemudi Ojol dan Pangkalan dilarang berkerumun lebih dari lima orang

48 Nama Lolos Seleksi Tes Tahap II Calon Pimpinan KPU dan Bawaslu
Indonesia
48 Nama Lolos Seleksi Tes Tahap II Calon Pimpinan KPU dan Bawaslu

Sebanyak 48 orang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Mereka terdiri atas 28 bakal calon anggota KPU dan 20 bakal calon anggota Bawaslu.

Angkringan Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Gibran: Harga Jangan Mahal
Indonesia
Angkringan Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Gibran: Harga Jangan Mahal

Kemendikbudristek resmi menetapkan 51 budaya asal Jawa Tengah sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).