Faktor Risiko Jadi Pertimbangan Awak Media Dapat Vaksinasi Tahap 2 Vaksinasi COVID di Istana. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo berharap awak media atau insan pers sebagai salah satu pihak yang didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi bisa lebih terlindungi saat bekerja di era pandemi COVID-19.

“Kita harapkan memberikan perlindungan kepada awak media di lapangan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau vaksinasi wartawan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).

Baca Juga:

Ribuan Wartawan Ikuti Vaksinasi COVID-19 di GBK

Presiden mengatakan, prioritas yang diberikan kepada awak media tersebut mempertimbangkan faktor risiko para wartawan yang sering berinteraksi dengan publik saat bekerja.

Maka dari itu saat puncak perayaan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2021, Presiden Jokowi menginstruksikan agar awak media mendapatkan prioritas untuk divaksin lebih dahulu.

“Awak media di lapangan yang sering berinteraksi dengan publik, dengan narasumber, dan ini memberikan perlindungan dengan baik bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi,” katanya dikutip Antara.

Vaksinasi di Istana. (Foto: Antara)
Vaksinasi di Istana. (Foto: Antara)

Presiden berharap vaksinasi kepada insan pers tersebut dapat segera berjalan di provinsi-provinsi lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, di Jakarta sebanyak 5.500 awak media akan mendapatkan vaksinasi yang prosesnya dimulai secara bertahap.

Presiden pada kesempatan itu berjanji bahwa seluruh insan pers di Tanah Air segera mendapatkan vaksinasi.

“Seluruh insan pers di Tanah Air, semuanya, segera mendapatkan vaksinasi,” katanya.

Baca Juga:

Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lawan Hoaks, Pemerintah  Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac
Indonesia
Lawan Hoaks, Pemerintah Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac

Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang baik.

Selidiki Kebakaran Kantor BPOM, Polisi Tunggu Hasil Labfor
Indonesia
Selidiki Kebakaran Kantor BPOM, Polisi Tunggu Hasil Labfor

BPOM menyatakan kebakaran terjadi saat pekerja tengah melakukan peremajaan panel listrik

Penjual Ketan di Surabaya Gratiskan Dagangnya Bagi Warga yang Sudah Divaksin
Indonesia
Penjual Ketan di Surabaya Gratiskan Dagangnya Bagi Warga yang Sudah Divaksin

“Saya memberikan 1 porsi ketan punel bubuk kedelai untuk warga yang sudah vaksin. Syaratnya gampang. Cuma menunjukkan surat atau sertifikat bahwa dia sudah divaksin,” ujar Wahyu, saat didatangi di kedainya, Jalan Darmo, Surabaya, Sabtu, (13/3).

WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas
Indonesia
WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas

Tes wawasan kebangsaan tidak terlepas dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK berlaku.

Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs

SK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pimpinan KPK sesuai tugas dan kewenangan

Gibran Potong TPP ASN 30 Persen untuk Tutupi Defisit Anggaran APBD Solo
Indonesia
Gibran Potong TPP ASN 30 Persen untuk Tutupi Defisit Anggaran APBD Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengambil kebijakan memotong 30 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN di Pemkot Solo.

Bos Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir Berharta Rp3 Miliar Lebih
Indonesia
Bos Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir Berharta Rp3 Miliar Lebih

Harta Adil Fadilah terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

Listyo Sigit Tak Mau Lagi Dengar Istilah Kriminalisasi Ulama
Indonesia
Listyo Sigit Tak Mau Lagi Dengar Istilah Kriminalisasi Ulama

Dia pun mengungkapkan program 100 hari pertama saat menjabat sebagai Kapolri nanti

DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata
Indonesia
DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata

Dalam Inmendagri tersebut, sejumlah fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen.

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas
Indonesia
Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.