Fakta Persidangan Ungkap Wilmar Sudah Penuhi DMO Minyak Goreng Dirjen Daglu Kemendag Indasari Wisnu Wardhana (kiri) mengenakan baju tahanan usai ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus ekspor minyak goreng di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (19/4). ANTARA FOTO

MerahPutih.com - Sidang lanjutan kasus dugaan suap minyak goreng di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, berlangsung pada Selasa (20/9) beragendakan keterangan saksi.

Empat orang saksi yang hadir dari Kementerian Perdagangan menjelaskan soal beberapa perubahan syarat penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) minyak goreng. Di antara syarat itu adalah kewajiban memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) alias kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Berdasarkan keterangan saksi Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Farid Amir, penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) untuk Wilmar Nabati sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Karena PT Wilmar Nabati Indonesia sudah memenuhi syarat DMO 20 persen tersebut," katanya.

Baca Juga:

Gibran Sambut Baik Persis Solo Putus Kontrak Sponsor dengan Wilmar

Kuasa hukum Master Parulian Tumanggor (MPT), Juniver Girsang menjelaskan dalam persidangan telah disampaikan oleh saksi dari Kementerian Perdagangan bahwa kliennya sudah memenuhi syarat DMO sebagaimana yang ditentukan.

"Mengenai kewajiban pengusaha ini sudah dilaksanakan, kami dari Wilmar punya bukti bahwa DMO sudah dipenuhi," tuturnya.

Salah satu yang dipermasalahkan pihak Wilmar dan produsen CPO adalah persentase DMO yang berubah, awalnya 20 persen dari total produksi, kemudian berubah kembali menjadi 30 persen. Hal ini, kata Juniver, mengakibatkan produsen dan pengusaha menjadi korban kebijakan.

Juniver berharap dalam pemeriksaan lanjutan saksi-saksi, akan lebih terbuka lagi. "Jelas bahwa pengusaha (PT Wilmar) sudah menjalankan DMO, dan mereka belum mendapatkan hak mendapat ekspor. Lalu berubah peraturan lagi. Kami akan buktikan, kami tinggal menagih hak kami, karena ekspor belum terlaksana, peraturan berubah lagi," tuturnya.

Baca Juga:

Kaesang Pangarep Putus Kerjasama Wilmar di Jersey Persis Solo

Sementara, saksi Faarid Amir, mengungkap soal pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO itu. Ihwal adanya kewajiban ini dibahas dalam rapat yang digelar pada 14 Februari 2022.

"Mekanisme di rapat tersebut disampaikan terkait komitmen perusahaan produsen CPO untuk dapat menyalurkan CPO dengan komitmennya ditentukan dalam rapat tersebut," ujar Farid.

Dia mengatakan, dalam rapat tersebut penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei sempat mengusulkan agar DMO 20 persen hanya melalui diskresi Menteri Perdagangan.

Seperti diketahui, jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18.359.698.998.925 (Rp 18,3 triliun).

Kelima terdakwa adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. (Pon)

Baca Juga:

Heboh Jenderal Purnawirawan Komisaris Wilmar di Sosmed

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024

“Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya. Jangan memberi peluang tafsir lain,” katanya.

Pasien Terkonfirmasi Omicron Kini Dapat Layanan Telemedisin Isoman, Begini Cara Memperolehnya
Indonesia
Hasto Peringati Gibran Tak Terlibat Agenda Politik saat Bertemu Anies
Indonesia
Hasto Peringati Gibran Tak Terlibat Agenda Politik saat Bertemu Anies

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara merespons pertemuan Anies Baswedan dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, di Kota Solo, Selasa (15/11).

Kemenag Jelaskan Pernyataan Menag Soal Azan yang Dianggap Kontroversial
Indonesia
Kemenag Jelaskan Pernyataan Menag Soal Azan yang Dianggap Kontroversial

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah menuai sorotan. Hal ini karena ucapannya soal suara azan.

Presiden Jokowi Respons Temuan BPK soal Komcad
Indonesia
Presiden Jokowi Respons Temuan BPK soal Komcad

Ia menyebut temuan-temuan tersebut di kementerian selalu ada.

Anies Klaim JIS Lebih Baik Dibandingkan Markas Manchester United
Indonesia
Anies Klaim JIS Lebih Baik Dibandingkan Markas Manchester United

"Insya Allah lebih baik (dari Old Trafford)," kata Anies dalam Youtube Total Politik, Jakarta (21/1).

AHY Disebut Bukan Kriteria Cawapres Anies
Indonesia
AHY Disebut Bukan Kriteria Cawapres Anies

AHY tidak masuk kriteria calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Legislator Golkar Dukung Pelaksanaan PTM
Indonesia
Legislator Golkar Dukung Pelaksanaan PTM

DKI Jakarta tetap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) serentak pada Senin, (3/1) meski COVID-19 varian Omicron mulai merebak.

Arus Makin Padat, Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed Ditutup Sementara
Indonesia
Arus Makin Padat, Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed Ditutup Sementara

penutupan sementara dilakukan pada akses masuk dari Kalimalang JORR E Kilometer (KM) 46+200, Akses Jatiasih Tol JORR E KM 45+200, dan Akses Tol Jakarta-Cikampek KM 10 Arah Cikampek.

Wakapolri Minta Kepala Daerah Waspada Naiknya Kasus COVID-19 dan PMK
Indonesia
Wakapolri Minta Kepala Daerah Waspada Naiknya Kasus COVID-19 dan PMK

Kondisi pandemi COVID-19 akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian di Indonesia.