FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran Salah satu proyek drainase di Jakarta (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.com - Banyaknya sumur resapan yang tengah digarap Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dinilai oleh Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan untuk menghabiskan anggaran yang tersisa di APBD. Terlebih tahun 2021 ini tinggal menghitung hari.

Hal itu juga dianggap bukan solusi untuk mengatasi penanganan banjir yang kerap merepotkan warga.

"Jadinya memang pembuatan sumur resapan Anies adalah untuk resapan anggaran dalam APBD Jakarta 2021, bukan untuk sumur resapan air," ujar Tigor dalam keterangannya, Jumat (12/11).

Baca Juga

Pemprov DKI Akui Drainase Vertikal Tak Mampu Atasi Banjir Kiriman

Sebab, kata Tigor, yang jadi pertanyaan adalah pembuatan sumur resapan dikebut pada akhir tahun dan tidak dirampungkan bulan-bulan sebelumnya.

"Sumur resapan hanya tepat waktunya saja dibikin yakni pada bulan November 2021, di akhir tahun anggaran 2021," kata Tigor.

Pemprov DKI Jakarta mengakui jika kapasitas saluran drainase yang dimiliki masih terbatas. Sehingga, tak bisa menampung debit air hujan yang tinggi akibat cuaca ekstrem di ibu kota.

Baca Juga

Pemprov DKI Ajak Warga Buat Drainase Vertikal, Segini Harganya

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, sistem drainase yang dibuat Pemda DKI hanya dapat menampung air hujan 50 sampai 100 mililiter (mm) per hari.

Sebelumnya, juga Politkus Ferdinand Hutahaean mengkritik pembuatan sumur resapan yang dibuat Pemprov DKI di wilayah DKI Jakarta.

Baca Juga

Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Menurut Ferdinand, pembuatan drainase vertikal di ibu kota sebagai proyek tanpa akal. Pasalnya, sumur resapan dibangun di atas trotoar.

“Padahal proyek trotoar dulu sudah menghabiskan anggaran banyak, skrg dihancurin lagi utk bikin sumur resapan yang posisinya lebih tinggi dari permukaan jalan,” cuit Ferdinand dalam akun Twitter miliknya, Minggu (7/11). (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut Polisi Minta Bawang Sekarung, Kapolda Metro Kumpulkan Ratusan Polantas
Indonesia
Tidak Penuhi Syarat, 3.439 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta
Indonesia
Tidak Penuhi Syarat, 3.439 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, pada periode 17-23 Agustus 2021, KAI telah menolak keberangkatan 3.439 calon pelanggan.

211.514 Orang Dites, 1,4 Ribu Positif COVID-19
Indonesia
211.514 Orang Dites, 1,4 Ribu Positif COVID-19

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.221.610 kasus.

7 Mal di Serpong Izinkan Masuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Berikut Daftarnya
Indonesia
7 Mal di Serpong Izinkan Masuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Berikut Daftarnya

Mal di Tangerang Selatan sudah mengizinkan untuk anak dibawah usia 12 tahun dapat memasuki area mall.

Pemberlakuan Ganjil Genap, Polda Metro Minta Anies Tambah Angkutan Umum
Indonesia
Pemberlakuan Ganjil Genap, Polda Metro Minta Anies Tambah Angkutan Umum

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta agar kapasitas transportasi massal di Jakarta ditambah.

 PPKM Level 3 Batal, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Sesuai Jadwal
Indonesia
PPKM Level 3 Batal, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Sesuai Jadwal

Ketetapan yang diputuskan itu ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal H Ahmad Helmy Faishal Zaini.

Soal SKB 3 Menteri, KPAI: Harus Ada Pembinaan dan Sanksi Tegas
Indonesia
Soal SKB 3 Menteri, KPAI: Harus Ada Pembinaan dan Sanksi Tegas

Jika terjadi pelanggaran dalam ketentuan dalam SKB 3 Menteri tersebut, maka diatur ketentuan pihak yang dapat memberikan sanksi

Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 27 Wilayah Ini
Indonesia
Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 27 Wilayah Ini

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 33 derajat celsius

Panglima TNI Klaim Prosedur Pemanggilan Prajurit Bukan untuk Hambat Pemeriksaan
Indonesia
Panglima TNI Klaim Prosedur Pemanggilan Prajurit Bukan untuk Hambat Pemeriksaan

Aturan tersebut dikeluarkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebelum memasuki masa purna tugas sebagai Panglima TNI.

[HOAKS atau FAKTA]: Masker Mengandung Bahan Kimia Penyebab Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masker Mengandung Bahan Kimia Penyebab Kanker

Beredar di aplikasi WhatsApp informasi yang menyebutkan bahwa masker mengandung partikel bahan kimia yang bisa menjadi penyakit kanker.