Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah (tengah) saat jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung menemukan adanya tindakan melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Salah satunya bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik,” kata Jampidsus Febrie Adriansyah kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Baca Juga

Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan

Selain tidak direncanakan dengan baik, Febrie menyebutkan saat kontrak dilakukan anggaran untuk menyewa satelit tersebut belum tersedia dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kemenhan tahun 2015.

“Kemudian dalam prosesnya pun ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited (Avanti),” kata Febrie.

Temuan lainnya, seharusnya penyewaan satelit tersebut tidak perlu dilakukan karena dalam ketentuan saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu tiga tahun slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) tersebut dapat digunakan.

Hal itu berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

“Jadi masih ada tenggang waktu. Tapi dilakukan penyewaan sehingga di sini kita lihat ada perbuatan melawan hukum,” kata Febrie.

Baca Juga

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan

Febrie juga mengungkapkan, satelit yang disewa ternyata tidak dapat berfungsi dan spesifikasinya tidak sama dengan satelit yang lama.

Dalam perkara ini, Febri mengatakan penyidik menemukan kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkirakan sekitar Rp 500 miliar lebih.

“Selain itu ada potensi karena kami sedang digugat di Arbitrase sebesar US$20 juta,” kata Febrie.

Penyidik JAMPidsus sudah melakukan ekspose, seluruh peserta ekspose menyatakan bahwa alat bukti sudah cukup kuat untuk dilakukan penyidikan, sehingga surat perintah penyidikan diterbitkan tanggal 14 Januari 2022.

“Jadi kita sudah lakukan penyidikan dan ini jadi prioritas penyelesaian bagi kita,” ujar mantan Direktur Penyidikan JAMPidsus tersebut.

Febrie menambahkan perkara ini penyidik JAMPidsus melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPidmil) sebagai penyelesaian perkara koneksitas mengingat karena proyek tersebut melibatkan Kemhan.

“Tentu ada saksi-saksi juga yang kita periksa dari rekan-rekan TNI. Oleh karena itu JAMPidmil hadir dengan kepentingannya apabila ke depan dari hasil penyidikan ini kita lakukan gelar bersama dalam menentukan mana pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Febrie. (Knu)

Baca Juga

Proyek Satelit Kemhan Mulai Diselidiki, Panglima TNI Akui Indikasi Prajurit Terlibat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terapkan PPKM Level 2, Warga Cirebon Diminta Tetap Disiplin Prokes
Indonesia
Terapkan PPKM Level 2, Warga Cirebon Diminta Tetap Disiplin Prokes

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengapresiasi keras keras semua pihak dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cirebon.

Buruh Nekat Demo saat Pandemi COVID-19, Polisi Berikan Peringatan
Indonesia
Buruh Nekat Demo saat Pandemi COVID-19, Polisi Berikan Peringatan

Polisi memperingatkan massa buruh yang melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Kasus COVID-19 Semakin Baik, Kini Jakarta Terapkan PPKM Level 1
Indonesia
Kasus COVID-19 Semakin Baik, Kini Jakarta Terapkan PPKM Level 1

Kasus COVID-19 di Jakarta semakin membaik, kini Jakarta menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 selama dua minggu.

KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta
Indonesia
KPK Tanggapi Jaksa Agung: Kita Tidak Biarkan Korupsi Meski di Bawah Rp 50 Juta

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah. Selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kami sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (28/1).

Dapat Pinjaman Rp 1,2 Triliun dari Bank DKI, Ancol: Bukan untuk Formula E
Indonesia
Dapat Pinjaman Rp 1,2 Triliun dari Bank DKI, Ancol: Bukan untuk Formula E

Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Communication Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Eko Nugroho menepis isu kalau pinjaman yang diberikan Bank DKI untuk kepentingan gelaran ajang Formula E

Pemecatan Pinangki Dinilai Terlambat
Indonesia
Pemecatan Pinangki Dinilai Terlambat

Pemecatan terhadap Pinangki terlambat karena kasus yang menimpa Pinangki saat dirinya menjabat sebagai jaksa telah divonis pada 14 Juni.

Usulan Presiden Tiga Periode Muncul Berbarengan Dengan Amendemen UUD
Indonesia
Usulan Presiden Tiga Periode Muncul Berbarengan Dengan Amendemen UUD

Guspardi meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.

Keluarkan Telegram Pencegahan Kekerasan Anggotanya, Kapolri Dinilai Tidak Main-Main
Indonesia
Keluarkan Telegram Pencegahan Kekerasan Anggotanya, Kapolri Dinilai Tidak Main-Main

Langkap responsif Kapolri ini adalah bagian dari ketegasan beliau

[Hoaks atau Fakta]: Aplikasi Telegram Gaet Pengguna Dengan Hadiah Rp 500 Ribu
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aplikasi Telegram Gaet Pengguna Dengan Hadiah Rp 500 Ribu

Setelah korban mengirimkan kode lima digit yang dikirim pelaku sesuai arahannya, pulsa di handphone korban langsung tersedot.

Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin hingga ODGJ Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin hingga ODGJ Jadi Prioritas

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan kelompok masyarakat miskin, disabilitas hingga Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masuk dalam prioritas sasaran program vaksinasi nasional gelombang ketiga.