Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak Ekonom Senior Indef Faisal Basri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./Spt.

MerahPutih.com - Rencana pemeritah mengimpor beras seolah menjadi bumerang. Pasalnya, kegiatan ini justru mendapat kritik dari beberapa kalangan.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut, setidaknya ada tiga alasan kuat untuk tidak membuka keran impor beras saat ini.

Baca Juga

Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia

Pertama, di tengah pandemi COVID-19 sektor pertanian justru mencatatkan pertumbuhan positif. Di mana, subsektor tanaman pangan tumbuh positif 3,54 persen atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Kedua, keberhasilan pemerintah untuk terus meningkatkan ketersediaan lahan baku untuk komoditas beras. Sebagaimana yang dihimpun dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

"Lahan baku kita naik untuk beras dari 7,1 juta hektare (ha) menjadi 7,46 juta ha dari hasil pendekatan baru untuk mengestimasi lewat KSA misalnya," ungkapnya dalam webinar bertajuk Reformulasi Kebijakan Perberasan yang diselenggarakan Alinea.id, Senin (22/3).

beras bulog
Gudang beras BULOG. Foto: Antara

Ketiga, telah mantapnya infrastruktur penunjang sektor pertanian padi saat ini. Menyusul aksi jor-joran pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.

"Seperti saluran irigasi sudah banyak yang selesai, juga bendungan sudah banyak selesai. Jadi, sebetulnya sudah banyak nyata hasilnya," terangnya.

Oleh karena itu, dia menyebut, ironi jika pemerintah ngotot untuk tetap membuka keran impor beras pada saat ini. Sebab, kondisi sektor pertanian dalam negeri saat ini tengah berada dalam tren yang positif.

"Jadi, ini momentum sekali lagi untuk mematri agar (pertanian) kita lebih kuat lagi. Saya kok terkejut dengan rencana impor pangan di tengah tren seperti ini," ucap dia. (Knu)

Baca Juga

Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Demokrat Nilai Skema Crowdfunding untuk Bangun IKN Ide Aneh
Indonesia
Legislator Demokrat Nilai Skema Crowdfunding untuk Bangun IKN Ide Aneh

Ide atau gagasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari masyarakat melalui skema crowd funding mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PDIP Dukung Formula E Digelar di Ancol
Indonesia
PDIP Dukung Formula E Digelar di Ancol

Pemilihan kawasan Ancol, Jakarta Utara sebagai lokasi sirkuit Formula E mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Kasus Belum Selesai, Aduan Pencemaran Nama Baik Pada Korban Pelecehan di KPI Ditolak Polisi
Indonesia
Kasus Belum Selesai, Aduan Pencemaran Nama Baik Pada Korban Pelecehan di KPI Ditolak Polisi

Melalui pengacaranya, kedua terduga pelaku pelecehan seksual itu ingin membuat laporan pencemaran nama baik. Namun ditolak lantaran perkara masih dalam proses penyelidikan.

KPK Geledah Kantor Sambas Jaya Terkait Korupsi Pemkab Banjarnegara
Indonesia
KPK Geledah Kantor Sambas Jaya Terkait Korupsi Pemkab Banjarnegara

"Tim penyidik saat ini masih berada di lapangan untuk melakukan kegiatan dimaksud. Perkembangan informasi dari kegiatan ini nanti akan kami informasikan kembali," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/8).

[HOAKS atau FAKTA]: Dr Terawan Dipecat, Sejumlah Dokter Buat IDI Tandingan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dr Terawan Dipecat, Sejumlah Dokter Buat IDI Tandingan

Narasi dalam unggahan turut menuduh bahwa IDI sudah tidak profesional karena telah dikuasai oleh golongan tertentu.

Digugat Mantan Anak Buah di PTUN, Riza: Hak Warga
Indonesia
Digugat Mantan Anak Buah di PTUN, Riza: Hak Warga

Bless juga meminta Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) yang membuatnya dijatuhi sanksi berat lantaran pelanggaran kepegawaian.

Anies Banggakan Transportasi Umum di Jakarta dalam Forum Internasional
Indonesia
Anies Banggakan Transportasi Umum di Jakarta dalam Forum Internasional

Capaian transportasi umum di Jakarta dipamerkan Gubernur Anies Baswedan dalam forum diskusi internasional bertajuk Transforming Transportation Conference: Climate-Centered Mobility for A Sustainable Recovery, Kamis (17/2).

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem
Indonesia
Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

"Sangat terbuka, sangat terbuka (koalisi dengan Partai Nasdem di Pemilu 2024)," kata AHY di DPP Partai Nasdem.

PPKM Diperpanjang sampai 4 Oktober, Jawa-Bali Nihil Level 4
Indonesia
PPKM Diperpanjang sampai 4 Oktober, Jawa-Bali Nihil Level 4

Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 4 Oktober. Kabar baiknya, pulau Jawa-Bali kini tidak ada lagi status level 4.

Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah
Indonesia
Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah

Perlu peningkatan perhatian para pimpinan lembaga. Khususnya terhadap data security, update technology, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran.