Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/8). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Politisi Partai Gelora itu menilai pikiran tersebut mesti diarusutamakan agar menjadi mazhab politik hukum baru dalam sistem peradilan Indonesia.

Baca Juga

Survei KedaiKOPI: 81,7 Responden Setuju Usulan ICW Copot Jaksa Agung

"Pikiran itu juga perlu mendapat respon lanjutan dari Presiden Joko Widodo dan legislator DPR RI, termasuk lembaga yudikatif agar melahirkan langkah-langkah yang lebih taktis dan strategis bagi penyempurnaan sistem hukum di Indonesia," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (16/9).

Menurut bekas anggota DPR ini, gagasan Jaksa Agung memiliki arti sangat penting yang akan mengubah wajah sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasalnya, sudah terlalu lama Indonesia mengadopsi dan menjalankan sistem hukum kolonial yang retributif, yakni berorientasi pada penghukuman atau pemidanaan.

“Kita sudah merdeka bahkan beralih menjadi negara demokrasi modern tapi hukum masih otoriter,” ungkapnya.

Fahri menegaskan sudah membaca utuh pidato pengukuhan Guru Besar Jaksa Agung ST Burhanuddin di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Ia menilai apa yang disampaikan ST Burhanuddin memberi harapan bagi masa depan penegakan hukum demokratis di Indonesia, sesuatu yang sedang ditunggu.

Selaku mantan pimpinan Komisi Hukum DPR RI 2009-2014, ia cukup memahami persoalan sistem hukum yang mesti dibenahi. Bahkan, di penghujung masa jabatannya sebagai wakil ketua DPR RI tahun 2019, ia bersama anggota DPR lainnya hampir saja mengesahkan revisi UU KUHP dan UU Lembaga Pemasyarakatan.

Namun, dua proses revisi yang telah mengadopsi paradigma hukum modern itu ternyata harus gagal dan tertunda karena satu dan lain alasan.

“Saya menyambut tinggi ketika ide-ide besar itu ternyata landas dalam pikiran Jaksa Agung,” tandasnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Antara

Fahri mengucapkan terima kasih pada Jaksa Agung ST Burhanuddin atas pikiran besar itu. Dia berharap dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

"Selamat atas gelar baru sebagai profesor ilmu keadilan restoratif di Unsoed. Vivant Professores!,” kata Fahri.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (10/9).

Ia dianugerahi gelar profesor kehormatan karena dinilai berhasil menerapkan "restorative justice" dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Burhanuddin mengenalkan gagasan hukum berdasarkan hati nurani, yakni cara mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dengan berpijak pada kemanfaatan dan kepastian hukum secara bersamaan dengan melibatkan komponen hati nurani.

“Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani teraplikasi dengan baik, maka saya selaku penuntut umum tertinggi mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif,” katanya dalam pidato pengukuhannya.

Hasilnya, lanjut Burhanuddin, hingga Agustus 2021 sudah terdapat 304 perkara yang berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan kata lain, dalam setiap hari hampir ada 1 perkara yang bisa selesai dengan jalan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sejauh ini banyak akademisi, praktisi maupun tokoh masyarakat yang memberi tanggapan positif atas gagasan dan kebijakan tersebut.

Langkah Burhanuddin dianggap fenomenal karena disamping menghadirkan keadilan bagi masyarakat bawah dalam kasus tindak pidana ringan, di sisi lain menunjukkan usaha serius bagi penegakan kasus besar seperti korupsi Asabri dan sebagainya. (*)

Baca Juga

Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Tegaskan Presidential Threshold Sudah Final
Indonesia
Puan Tegaskan Presidential Threshold Sudah Final

Gugatan sejumlah pihak terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke MK mendapat tanggapan dari Ketua DPR Puan Maharani.

Majelis Adat Kerajaan Nusantara Bakal Ajukan Judicial Review PT ke MK
Indonesia
Awasi Pembayaran THR, Disnaker Solo Dirikan Posko Pengaduan
Indonesia
Awasi Pembayaran THR, Disnaker Solo Dirikan Posko Pengaduan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Solo menyiapkan Posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada H-7 hingga H+7 Lebaran ini. Posko tersebut akan memfasilitasi para pekerja dan perusahaan yang masih belum sepakat soal permasalahan THR yang diberikan.

Menkominfo Sebut Mudik dan Lebaran Momentum Pengakhiran Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkominfo Sebut Mudik dan Lebaran Momentum Pengakhiran Pandemi COVID-19

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan pelaksanaan mudik dan Lebaran merupakan momentum pengakhiran pandemi COVID-19.

Jokowi Sebut IKN Nusantara Jadi Bagian Transformasi Ekonomi Hijau
Indonesia
Jokowi Sebut IKN Nusantara Jadi Bagian Transformasi Ekonomi Hijau

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menjadi bagian penting dari transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai
Indonesia
Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai

BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.

Dibuka Wawalkot Tangsel, 'Herophoria' Ibarat Pahlawan yang Hidupkan Kembali Semangat Warga
Indonesia
Dibuka Wawalkot Tangsel, 'Herophoria' Ibarat Pahlawan yang Hidupkan Kembali Semangat Warga

Dalam sambutannya, Pilar mengapresiasi event yang digelar komunitas D'Greenfield karena disebutnya seolah menjadi 'pahlawan' untuk menumbuhkan semangat positif di lingkungan warga.

Wapres: Lebih Baik Selamatkan Masyarakat dari COVID-19 Dibanding Kunjungan Turis
Indonesia
Wapres: Lebih Baik Selamatkan Masyarakat dari COVID-19 Dibanding Kunjungan Turis

Pemerintah memperketat pintu masuk ke wilayah NKRI untuk mencegah varian baru COVID-19 menular di Indonesia.

Kemenkes Tegaskan Vaksinator Lalai Saat Suntikan Vaksin Kosong
Indonesia
Kemenkes Tegaskan Vaksinator Lalai Saat Suntikan Vaksin Kosong

Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memutus kerja sama dengan vaksinator tersebut

Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak
Dunia
Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak

Setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau berisiko tinggi.