Fahri Hamzah: UU Cipta Kerja Lahirkan Kapitalisme Baru Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)

MerahPutih.com - Gelombang penolakan rakyat terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, semakin membesar dari hari ke hari. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, yang dihadiri jutaan massa.

Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.

"Tradisi demokrasi yang demokratis selama ini, falsafahya akan diganti dengan nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memobilisasi dana, tanpa dikenai peradilan. Ini anomali yang berbahaya sekali," kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Baca Juga

UU Cipta Kerja Masukan Amdal Bagian Izin Usaha

Fahri menegaskan, UU Cipta Kerja itu diadopsi pemerintah dan DPR dari sistem komunis Tiongkok, yang melihat kapitalisme baru ala Tiongkok ini lebih menjanjikan ketimbang kapitalisme konservatif model Amerika dan Eropa.

"Sekarang ada kapitalisme baru yang lebih menjanjikan kapitalisme komunis China. Dari situ diambil kesimpulan, kita harus mengambil jalan mengikuti pola perkembangan ekonomi kapitalisme China yang sebenarnya tidak cocok dengan kita. China dikendalikan dengan sistem komunis, sementara Indonesia dikendalikan dengan sistem demokrasi," tegas dia.

Hal inilah, menurut Fahri, tidak disadari pemerintah dan DPR yang ternyata tidak mampu memahami madzab atau falsafah dibelakang UU Cipta Kerja ini secara utuh. Ketidakpahaman terhadap madzab kapitalisme baru China ini dialami seluruh partai politik. Karena sejak awal, seluruh partai politik terlibat secara aktif melakukan sosialisasi dan pembahasan, termasuk partai yang diujungnya menolak, karena ingin mengambil keuntungan dari peristiwa ini saja.

"Jangan lupa dibalik keputusan ini, ada persetujuan lembaga DPR dan proposal dari pemerintah, banyak hal yang diabaikan tiba-tiba disahkan, ini menjadi pertanyaan besar. Disinilah, saatnya kita harus melakukan reformasi terhadap partai politik dan lembaga perwakilan," katanya.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mempertanyakan untuk kepentingan siapa, sebenarnya UU Cipta Kerja tersebut yang dipaksakan keberadaannya segera ada dengan pengesahan percepatan.

Sebab, para investor dari Amerika dan Eropa justru ramai-ramai mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia menolak UU Cipta Kerja, karena tidak diangggap tidak bersahabat dengan investor.

"Sekarang investor Amerika dan Eropa ramai-ramai menulis surat, ini kekeliruan dan mereka menolak undang-undang ini. Kalau investor Amerika dan Eropa menolak, undang-undang ini untuk investor yang mana,? tanya Fahri.

Lebih lanjut Fahri mempertanyakan, hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah dalam menarik investasi asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Disamping itu, investor juga kerap mempersyaratkan, apakah negara tersebut menghargai demokrasi atau tidak merusak lingkungan dalam menanamkan modalnya di suatu negara.

"Ini akan menjadi problem tersendiri, karena madzab UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak berasal dari pemikiran negara demokrasi sepert Perancis, yang menghargai demokrasi dan tidak merusak lingkungan, serta tidak merampas hak individu dan berserikat. Undang-undang ini, madzabnya dari kapitalisme Tiongkok," tegasnya.

Fahri mengaku sejak awal sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggabungkan 79 UU menjadi 1.200 pasal, karena akan memicu gelombang demontrasi rakyat besar-besaran dan ujung-ujungnya akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Dari awal saya sarankan ke Presiden, ngapain bapak membuat undang-undang baru. Duduklah satu meja dengan konstituen dan stakeholder, apa yang mau dipercepat, misalkan perizinan, kepastian dalam berusaha dan akuisisi lahan, pakai saja undang-undang yang ada. Di sinkronisasi saja, lalu buatlah peraturan pemeritahnya, PP-nya," ujarnya.

Namun, sekarang nasi sudah menjadi bubur, UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan DPR bersama pemerintah, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat dimana-mana.

Baca Juga

Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan menciptakan ketidakpastian baru bagi rakyat dan investor. Akibatnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menjadi sia-sia.

"Untuk teman-teman yang demonstrasi harus punya konsep dasar dan teori gambar besarnya. Agar kita tidak dijebak terus untuk marah, saling menfitnah, saling ngomel, tapi pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah. Sementara disana ada pesta pora orang lain diatas perkelahian kita yang terus menerus tidak ada henti-hentinya," pungkas Fahri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waterboom Lippo Cikarang Ditutup usai Dipadati Ribuan Pengunjung
Indonesia
Waterboom Lippo Cikarang Ditutup usai Dipadati Ribuan Pengunjung

Waterboom Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditutup usai dipadati ribuan pengunjung pada Minggu (10/1).

Relawan Jokowi Bersatu Laporkan Najwa Shihab, Polisi Arahkan ke Dewan Pers
Indonesia
Relawan Jokowi Bersatu Laporkan Najwa Shihab, Polisi Arahkan ke Dewan Pers

Aksi Najwa dinilai membuat pandangan buruk kepada pemerintah saat ini. Atas dasar itulah dirinya melaporkan Najwa ke Polda Metro Jaya.

[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera

foto tersebut salah satunya dimuat dalam artikel berjudul “A viral photo in China shows how to manipulate App Store rankings the hard way”. Artikel itu dimuat di techinasia.com pada 5 Februari 2015.

Novel Baswedan: Stigma Pegawai KPK Tak Bisa Dibina Bentuk Penghinaan
Indonesia
Novel Baswedan: Stigma Pegawai KPK Tak Bisa Dibina Bentuk Penghinaan

Novel menilai kebijakan Pimpinan KPK tersebut sebagai bentuk penghinaan lantaran 75 pegawai yang tak lolos TWK diberi stigma tidak bisa dibina dan tidak Pancasilais. Hal tersebut, kata dia, merupakan tuduhan keji dan jahat.

Polisi Tetapkan Jozeph Paul Zhang Tersangka Penistaan Agama
Indonesia
Polisi Tetapkan Jozeph Paul Zhang Tersangka Penistaan Agama

Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama.

Dituding Nepotisme Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit
Indonesia
Dituding Nepotisme Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit

Edhy mengajak masyarakat mengawasi proses pemberian izin

Pasca Liburan Panjang, Pelaku Usaha Wisata Tes Usap Masal
Indonesia
Pasca Liburan Panjang, Pelaku Usaha Wisata Tes Usap Masal

Pengambilan sampel usap juga akan menyasar warga DIY yang selama libur panjang menerima tamu atau keluarga dari luar daerah.

NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19
Indonesia
NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19

Biasanya vaksin yang digunakan melawan virus dalam tubuh manusia dibuat dari bahan-bahan untuk menonaktifkan virus

Langkah Polisi Tangkap Pengunggah Guyonan Gus Dur Ciderai Demokrasi
Indonesia
Langkah Polisi Tangkap Pengunggah Guyonan Gus Dur Ciderai Demokrasi

"Utamanya para penanggung jawab keamanan wilayah, sehingga Polri mampu berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam alam demokrasi," kata Pasang

Masuk Bursa Ketum PPP, Sandiaga Dinilai 'Punya Perhatian' di Kalangan Umat Muslim
Indonesia
Masuk Bursa Ketum PPP, Sandiaga Dinilai 'Punya Perhatian' di Kalangan Umat Muslim

Saat pilpres punya konsep bagus soal ekonomi umat, itu daya tarik