Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah setuju dengan langkah Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada 270 daerah pada 9 Desember 2020. Alasannya, jika legitimasi sudah hilang justru akan sangat berbahaya.

"Pilkada adalah momentum untuk tetap mempertahankan legitimasi pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Karena menurut dia, jika legitimasi sudah hilang maka sangat berbahaya," kata Fahri, Rabu (23/9).

Baca Juga

Mahfud Tegaskan Pengumuman Paslon Pilkada 2020 Lewat Website

Fahri menjelaskan bahwa saat ini selain krisis ekonomi dan kesehatan, yang paling berbahaya juga adalah krisis legitimasi. Yakni baik terhadap pemerintah pusat hingga daerah.

Justru yang dia lihat, legitimasi pemerintah dari pusat hingga daerah saat sedang diuji. Lalu saat masyarakat ingin membangun legitimasi lewat pilkada, tetapi justru diundur, maka menurutnya langkah tersebut sangat berbahaya.

"Lalu kemudian mau narik ke belakang, menghentikan transfer legitimasi yang akan habis pada bulan Januari (2021) nanti, yang apabila 270 daerah ini legitimasinya hilang, chaos akan terjadi di daerah," tambahnya.

Sebenarnya, kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini, saat krisis ekonomi dan kesehatan ini melanda akibat virus corona, maka yang bisa menyelematkan adalah legitimasi pemerintah.

 Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Bahkan menurutnya, jika legitimasi terhadap penguasa itu kuat maka rakyat diajak untuk sejenak susah pun akan ikut. Dengan begitu, ia yakin krisis kesehatan dan ekonomi saat ini bisa dilalui.

"Sebab kalau kita masih punya kekuasaan yang legitimate, kita masih bisa menghadapi krisis kesehatan kita bisa menghadapi krisis ekonomi. Pemimpin kita yang legitimate itu bisa mengajak kita untuk hidup miskin bareng, makan dari hutan kita kembali ke nature. Tapi sekali kita kehilangan basis legitimasi itu berbahaya sekali," jelasnya.

Jika opsi ditunda seperti banyak desakan itu, maka kekosongan jabatan kepala daerah akan diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Bisa dari pimpinan di daerah itu atau dari pihak lain yang ditunjuk pemerintah pusat.

Namun, kata Fahri, penunjukan pelaksana tidak akan menjadi solusi dan tetap akan berbuntut chaos. Karena dimasa pandemi Covid-19 saat ini, pemimpin yang definitif lah yang bisa menjalankannya.

Baca Juga

Gibran-Teguh dan Bajo Ditetapkan Sebagai Cawali dan Cawawali di Pilwakot Solo

"Plt tidak bisa menangani krisis, Plt tidak diberikan kewenangan keuangan yang besar karena dia bukan election official. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi basis kesadarannya," jelasnya.

Diketahui, sejumlah pihak seperti Wapres RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, hingga NU dan Muhammadiyah, sudah menyatakan sikapnya agar pilkada diundur. Karena tingginya angka kasus positif Covid-19 dalam beberapa waktu ini. Bahkan diprediksi, akan semakin tinggi jika pilkada tetap digelar. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Akui Data COVID-19 antara Pusat dan Daerah Berbeda
Indonesia
Luhut Akui Data COVID-19 antara Pusat dan Daerah Berbeda

Luhut mengakui, ada ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembebasan PPN Bakal Bikin KPR Non Subsidi Meningkat
KPR
Pembebasan PPN Bakal Bikin KPR Non Subsidi Meningkat

"Jika belajar dari tahun lalu yang masih bisa bertahan hanya KPR subsidi, maka saya rasa di tahun ini untuk segmen KPR non subsidi mulai mengalami peningkatan," ujar Winang.

Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global
Indonesia
Jadi Dirut BNI, Royke Tumilaar Janji Bawa BNI ke Tingkat Global

Penunjukan tersebut akan membawa konsekuensi yang harus dijalani, antara lain target atau ekspektasi dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Rizieq Shihab Satu Sel dengan Tahanan Narkoba
Indonesia
Rizieq Shihab Satu Sel dengan Tahanan Narkoba

"Tidak ada perlakuan istimewa terhadap tersangka, semuanya sama, tidak ada yang berbeda terhadap MRS,” ujar Yusri Yunus

BW: RDP Komisi III-KPK Langgar Prinsip Keterbukaan
Indonesia
BW: RDP Komisi III-KPK Langgar Prinsip Keterbukaan

BW, sapaan akrab Bambang, menilai hal itu melanggar prinsip keterbukaan yang tercantum di dalam Undang-Undang KPK.

Lanjutan Sidang Rizieq: Polda Metro Merencanakan, Mabes Polri Siap Turun Tangan
Indonesia
Lanjutan Sidang Rizieq: Polda Metro Merencanakan, Mabes Polri Siap Turun Tangan

Polda Metro Jaya telah membuat satu rencana untuk mengantisipasi segala kemungkinan

Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu
Indonesia
Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu

Mendagri telah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati Sabu Raijua

Dosen UGM Bikin Pendeteksi COVID-19 Radiografi Digital, Akurasi hingga 95 Persen
Indonesia
Dosen UGM Bikin Pendeteksi COVID-19 Radiografi Digital, Akurasi hingga 95 Persen

Alat yang dikontrol dengan komputer ini akan mengeluarkan sinar X dan kemudian dipancarkan ke tubuh pasien.

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma
Indonesia
20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

Pencabulan yang dilakukan SM terjadi sejak 2002 lalu hingga Maret lalu. Pelaku yang kebetulan menjadi pendamping mereka.

Beragam 'Efek' yang Dirasakan Tokoh Lintas Agama di Jabar Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
Beragam 'Efek' yang Dirasakan Tokoh Lintas Agama di Jabar Setelah Divaksin COVID-19

Jangan bingung dan ragu divaksin karena kebanyakan hoaks dari orang yang belum divaksin