Fadli Zon Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila bentuk Kekacauan Logika Berpikir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

MerahPutih.com - Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan, setiap undang-undang tak boleh berpretensi menjadi undang-undang Dasar. Hal itu yang terjadi pada RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini tengah memancing penolakan di tengah masyarakat.

"Pretensi menjadi undang-undang dasar inilah, menurut saya, menjadi alasan pertama kenapa RUU HIP perlu segera ditarik, dan bukan hanya butuh direvisi," kata Fadli dalam keteranganya, Selasa (16/6).

Baca Juga:

Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

Ia menjelaskan, apabila dibaca naskah akademik RUU HIP, rumusan identifikasi masalah semacam itu sebenarnya lebih tepat diajukan saat hendak merumuskan undang-undang dasar, bukannya undang-undang.

Selain itu, dia sampaikan bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, yang mestinya jadi acuan dalam setiap regulasi atau undang-undang.

"Ironisnya RUU HIP ini malah ingin menjadikan Pancasila sebagai undang-undang itu sendiri. Standar nilai kok mau dijadikan produk yang bisa dinilai? Menurut saya, ada kekacauan logika di sini," jelas Fadli.

Dia menegaskan, Pancasila tak boleh diatur oleh undang-undang karena mestinya seluruh produk hukum dan perundang-undangan menjadi implementasi dari Pancasila itu tadi.

Menteri Koordinator bidang Polhukam, Mahfud MD, saat berdialog dengan sejumlah purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Jumat (12/6/2020). ANTARA/HO-Humas Kementerian Koordinator bidang Polhukam
Ilustrasi - Menteri Koordinator bidang Polhukam, Mahfud MD, saat berdialog dengan sejumlah purnawirawan TNI terkait ideologi Pancasila, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Jumat (12/6/2020). ANTARA/HO-Humas Kementerian Koordinator bidang Polhukam

Satu-satunya "undang-undang" yang bisa mengatur institusionalisasi Pancasila hanyalah Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan undang-undang di bawahnya, termasuk bukan juga oleh omnibus law.

"Kalau diteruskan, ini akan melahirkan kerancuan yang fatal dalam bidang ketatanegaraan," tegas dia.

Lalu, alasan lain RUU ini perlu ditarik karena tak punya urgensi sama sekali. Terlebih, sekarang negara Indonesia sedang kesulitan menghadapi bencana pandemi corona.

"RUU ini tak punya urgensi sama sekali. Kita saat ini sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19," kata Fadli.

Baca Juga:

Fadli Zon Duga Pemerintah 'Disetir' Sekelompok Orang Terapkan New Normal

"Dengan munculnya RUU ini, kita kembali bertengkar soal ideologi, kotak pandora yang sebenarnya secara formil sudah kita tutup sejak lama," ujarnya.

Fadli juga menyinggung potensi RUU ini yang bisa memerintahkan pembentukan kementerian/badan baru di luar Badan Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ia menyebut pasal 35 dan 38 yang mengatur setidaknya ada tiga badan/kementerian baru yang akan diperintahkan dibentuk oleh RUU tersebut.

"Negara saat ini sedang susah. Anggaran lembaga negara yang sudah ada saja kini banyak dipotong untuk menutup defisit dan mengatasi pandemi, ini kok malah mau membentuk lembaga baru, lebih dari dua lagi. RUU ini jelas tak penting dan tidak memiliki sensitivitas krisis," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Sindir Jokowi, Fadli Zon: Peristiwa Lord M Nuh Refleksi Kekacauan Kebijakan Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinkes Kepulauan Riau Nyatakan Kondisi 238 WNI Observasi di Natuna Sehat
Indonesia
Dinkes Kepulauan Riau Nyatakan Kondisi 238 WNI Observasi di Natuna Sehat

Di lokasi observasi hanya petugas ring I yang memberikan pelayanan kepada warga yang diobservasi.

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila
Indonesia
Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan berbicara viral di media sosial.

Jokowi Beri Santunan Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Begini Tanggapan Buruh
Indonesia
Jokowi Beri Santunan Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Begini Tanggapan Buruh

Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

PSI Minta Rizieq Shihab Contoh Said Aqil yang Berani Umumkan Positif COVID-19
Indonesia
PSI Minta Rizieq Shihab Contoh Said Aqil yang Berani Umumkan Positif COVID-19

“Jadi kalau sakit katakan sakit, begitu juga kena COVID, gak usah malu, apalagi sampai lewat pintu belakang segala,” jelas dia.

Hantaman Resesi Global di Depan Mata, Begini Ikhtiar Jokowi
Indonesia
Hantaman Resesi Global di Depan Mata, Begini Ikhtiar Jokowi

"Kita harus berbicara apa adanya. Target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi cukup tajam."

Hadapi Pilkada, PDIP Minta Kader Tidak Terlena Kemenangan Pemilu
Indonesia
Hadapi Pilkada, PDIP Minta Kader Tidak Terlena Kemenangan Pemilu

Bagi PDIP, kata Hasto, penentu utama kemenangan adalah sejauh mana struktur partai dan jejaring relawan bekerja di tengah rakyat.

[HOAKS atau FAKTA]: Putri Presiden Rusia Orang Pertama Pengujian Vaksin COVID
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Putri Presiden Rusia Orang Pertama Pengujian Vaksin COVID

Artikel itu diunggah pada tanggal 20 Juli 2020. Isi artikel itu mengenai proses pengujian klinis atas vaksin COVID-19 temuan Rusia.

Peran Tiga Tersangka Baru Kasus Kebakaran Kejagung
Indonesia
Peran Tiga Tersangka Baru Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi membeberkan peran tiga tersangka baru dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Tes PCR Jabar, Baru Cimahi dan Kota Bekasi Sesuai Standar WHO
Indonesia
Tes PCR Jabar, Baru Cimahi dan Kota Bekasi Sesuai Standar WHO

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) intens meningkatkan rasio pengetesan metode uji usap (swab test) polymerase chain reaction (PCR).

[HOAKS ATAU FAKTA]: Peti Mati Kardus Dipesan untuk Ketua KPU Arief Budiman
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA]: Peti Mati Kardus Dipesan untuk Ketua KPU Arief Budiman

Peti mati itu terbuat dari daur ulang papan serat bergelombang yang ringan dan dapat menampung hingga 230 kilogram (500 pon) dan dapat disatukan dalam waktu kurang dari 10 menit.