Fadli Zon Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila bentuk Kekacauan Logika Berpikir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto:MP/Asropih)

MerahPutih.com - Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan, setiap undang-undang tak boleh berpretensi menjadi undang-undang Dasar. Hal itu yang terjadi pada RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini tengah memancing penolakan di tengah masyarakat.

"Pretensi menjadi undang-undang dasar inilah, menurut saya, menjadi alasan pertama kenapa RUU HIP perlu segera ditarik, dan bukan hanya butuh direvisi," kata Fadli dalam keteranganya, Selasa (16/6).

Baca Juga:

Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

Ia menjelaskan, apabila dibaca naskah akademik RUU HIP, rumusan identifikasi masalah semacam itu sebenarnya lebih tepat diajukan saat hendak merumuskan undang-undang dasar, bukannya undang-undang.

Selain itu, dia sampaikan bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, yang mestinya jadi acuan dalam setiap regulasi atau undang-undang.

"Ironisnya RUU HIP ini malah ingin menjadikan Pancasila sebagai undang-undang itu sendiri. Standar nilai kok mau dijadikan produk yang bisa dinilai? Menurut saya, ada kekacauan logika di sini," jelas Fadli.

Dia menegaskan, Pancasila tak boleh diatur oleh undang-undang karena mestinya seluruh produk hukum dan perundang-undangan menjadi implementasi dari Pancasila itu tadi.

Menteri Koordinator bidang Polhukam, Mahfud MD, saat berdialog dengan sejumlah purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Jumat (12/6/2020). ANTARA/HO-Humas Kementerian Koordinator bidang Polhukam
Ilustrasi - Menteri Koordinator bidang Polhukam, Mahfud MD, saat berdialog dengan sejumlah purnawirawan TNI terkait ideologi Pancasila, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Jumat (12/6/2020). ANTARA/HO-Humas Kementerian Koordinator bidang Polhukam

Satu-satunya "undang-undang" yang bisa mengatur institusionalisasi Pancasila hanyalah Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan undang-undang di bawahnya, termasuk bukan juga oleh omnibus law.

"Kalau diteruskan, ini akan melahirkan kerancuan yang fatal dalam bidang ketatanegaraan," tegas dia.

Lalu, alasan lain RUU ini perlu ditarik karena tak punya urgensi sama sekali. Terlebih, sekarang negara Indonesia sedang kesulitan menghadapi bencana pandemi corona.

"RUU ini tak punya urgensi sama sekali. Kita saat ini sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19," kata Fadli.

Baca Juga:

Fadli Zon Duga Pemerintah 'Disetir' Sekelompok Orang Terapkan New Normal

"Dengan munculnya RUU ini, kita kembali bertengkar soal ideologi, kotak pandora yang sebenarnya secara formil sudah kita tutup sejak lama," ujarnya.

Fadli juga menyinggung potensi RUU ini yang bisa memerintahkan pembentukan kementerian/badan baru di luar Badan Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ia menyebut pasal 35 dan 38 yang mengatur setidaknya ada tiga badan/kementerian baru yang akan diperintahkan dibentuk oleh RUU tersebut.

"Negara saat ini sedang susah. Anggaran lembaga negara yang sudah ada saja kini banyak dipotong untuk menutup defisit dan mengatasi pandemi, ini kok malah mau membentuk lembaga baru, lebih dari dua lagi. RUU ini jelas tak penting dan tidak memiliki sensitivitas krisis," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Sindir Jokowi, Fadli Zon: Peristiwa Lord M Nuh Refleksi Kekacauan Kebijakan Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenangan Joe Biden Dinilai Lebih Menguntungkan Indonesia
Indonesia
Kemenangan Joe Biden Dinilai Lebih Menguntungkan Indonesia

Peneliti Institute Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Zulfikar Rakhmat mengatakan, peluang kerja sama internasional yang menguntungkan kedua belah pihak, baik AS maupun negara lain, akan terbuka jika Joe Biden memenangi kontes demokrasi tersebut.

Mendagri Tito Ungkap Faktor Tersulit dalam Upaya Menangkap Djoko Tjandra
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Faktor Tersulit dalam Upaya Menangkap Djoko Tjandra

Ia menjelaskan menangkap buronan di luar negeri bukan perkara mudah.

4 Warga Korban Serangan Teroris Poso Dipastikan Dapat Santunan Negara
Indonesia
4 Warga Korban Serangan Teroris Poso Dipastikan Dapat Santunan Negara

LPSK, BNPT, maupun Polda Sulawesi Tengah akan berbagi peran dalam penanganan tindak pidana terorisme di Poso.

WNI Dilarang ke 59 Negara, Martabat Indonesia di Pentas Internasional Negatif
Indonesia
WNI Dilarang ke 59 Negara, Martabat Indonesia di Pentas Internasional Negatif

Kebijakan tersebut juga bisa berdampak pada sektor ekonomi

Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta
Indonesia
Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta

Buruh juga menuntut Pemda DIY, membangun perumahan buruh dan rumah susun buruh serta memberikan BLT kemanusiaan pada buruh dimasa pandemi.

Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan
Indonesia
Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan

Tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK

Ogah Bangkrut, Garuda Fokus Pada Pengiriman Logistik
Indonesia
Ogah Bangkrut, Garuda Fokus Pada Pengiriman Logistik

Garuda Indonesia akan terus bertahan di tengah pandemi ini dengan terus melakukan upaya agar masyarakat mau terbang.

PPP Tetap Ingin Pilkada Serentak Digelar Nasional 2024
Indonesia
PPP Tetap Ingin Pilkada Serentak Digelar Nasional 2024

Pilkada serentak nasional pada bulan November 2024 diatur dalam Pasal 201 ayat 8 UU Pilkada.

Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual, Petugas Rapid Tes di Bandara Soetta Buron
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual, Petugas Rapid Tes di Bandara Soetta Buron

"Kita tetapkan saudara EFY sebagai tersangka, kita cek di kosnya nggak ada. Tim lagi bergerak melakukan pengejaran ke tersangka," ucap Yusri

Pandemi Memotivasi Wanita Ini Wujudkan Cita-cita Jadi Pengusaha Pakaian hingga Kuliner
Indonesia
Pandemi Memotivasi Wanita Ini Wujudkan Cita-cita Jadi Pengusaha Pakaian hingga Kuliner

Modal usaha murni ia jalankan dari uang tabungan sendiri.