Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pembina Gerindra Fadli Zon mengecam penangakapan Habib Bahar bin Smith. Menurutnya, penangkapan ini merupakan tindakan diskriminatif.

"Pak Kapolri. Kenapa Habib Bahar Smith diperlakukan diskriminatif? Hukum benar-benar sudah jadi alat kekuasaan?" tegas Fadli Zon seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya, Selasa (19/5).

Baca Juga

Langgar PSBB, Bahar Smith Dibui Lagi Baru Boleh Bebas 18 November 2021

"Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadhan di Pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @divhumaspolri," tambahnya,

Santer beredar kabar bahwa penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith tersebut lantaran penyampaian ceramahnya saat malam usai bebas beberapa hari lalu.

Hal tersebut pun ditegaskan pula oleh pengacaranya, Aziz Yanuar yang membenarkan bahwa kliennya itu dijemput aparat keamanan lantaran ceramahnya di tengah masyarakat yang menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Alasannya diduga kuat karena isi ceramah beliau malam Ahad lalu yang menyinggung dan menantang penguasa," ujarnya.

Habib Bahar sebelumnya telah dibebaskan dalam program asimilasi, statusnya belum bebas murni. Adapun dalam kasusnya, Habib Bahar divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Baca Juga

Ditjen PAS Cabut Hak Asimilasi Habib Bahar bin Smith

Bahar dibawa oleh Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat pada pukul 02.00 WIB, Selasa (19/5) dini hari di Pondok Pesantren (Ponpes) Tajul Alawiyyin, Kemang, Kabupaten Bogor. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Terdakwa Pemerkosaan 12 Santri Berlangsung Tertutup, Kejati Jabar Jadi JPU
Indonesia
Sidang Terdakwa Pemerkosaan 12 Santri Berlangsung Tertutup, Kejati Jabar Jadi JPU

Sidang terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati di Bandung berlangsung tertutup.

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kasus COVID-19 Tinggi, DPR Minta Pemerintah Tunda Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Kasus COVID-19 Tinggi, DPR Minta Pemerintah Tunda Sekolah Tatap Muka

Dasco menilai, pemerintah dapat menunda penerapan kebijakan sekolah tatap muka hingga 2 bulan hingga 3 bulan ke depan mengingat masih tingginya angka penularan COVID-19 pada saat ini

Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Pencabulan dan Perkosaan di Luwu
Indonesia
Pemkab Sleman Yakin Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Selesai Dalam 10 Hari
Indonesia
Pemkab Sleman Yakin Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Selesai Dalam 10 Hari

Berdasarkan catatan Pemkab Sleman, capaian vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 91,3 persen dan dosis kedua mencapai 81,3 persen.

Ditugasi Awasi Orang Makan di Warteg, Polda Metro: Bisa Habis Semua Polisi
Indonesia
Ditugasi Awasi Orang Makan di Warteg, Polda Metro: Bisa Habis Semua Polisi

"Kita masih terus melakukan operasi yustisi, kegiatan patroli, woro-woro. Misal warungnya ada seribu terus TNI-Polri nungguin seribu-nya orang makan satu-dua menit, lima menit, habis semua polisi itu lama-lama," kata Yusri

Legislator Nilai Penjualan Vaksin Berbayar Cara Pemerintah Cari Untung dari Rakyat
Indonesia
Legislator Nilai Penjualan Vaksin Berbayar Cara Pemerintah Cari Untung dari Rakyat

"Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” ungkap Netty

Penutupan 27 Pintu Tol di Jawa Tengah Diperpanjang
Indonesia
Penutupan 27 Pintu Tol di Jawa Tengah Diperpanjang

Polda Jawa Tengah memperpanjang penutupan 27 pintu keluar tol dan penyekatan di 244 titik. Kebijakan tersebut diambil setelah diberlakukan PPKM level 4 selama lima hari.

Pantai Parangtritis Ramai Dikunjungi Wisatawan, Pemkab Bantul Raup PAD Rp 407,9 Juta
Indonesia
Pantai Parangtritis Ramai Dikunjungi Wisatawan, Pemkab Bantul Raup PAD Rp 407,9 Juta

“Total PAD yang kami terima dari retribusi wisata diakhir tahun sebesar Rp 407,9 juta,” tutupnya