Fadli Zon Sebut Penahanan Ahmad Dhani Cermin Kematian Demokrasi Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindra Fadli Zon (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap musisi Ahmad Dhani mencerminkan kematian demokrasi di Indonesia. Menurutnya, cuitan Ahmad Dhani tidak mengandung unsur pidana karena tidak menuduh secara jelas siapa objeknya.

“Saya kira ini menjadi bahan tertawaan dunia internasional. Ini kematian demokrasi di Indonesia. Karena kalau kita lihat kasusnya saudara Ahmad Dhani ini adalah kasus ketika pilkada dulu. Dalam tweetnya ia tidak menuduh secara jelas siapa objeknya. Jadi, menurut saya (tweet Dhani) tidak ada alamatnya," kata Fadli di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan, Senin (28/1) malam.

Fadli menilai vonis terhadap pentolan grup band Dewa itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

"Ini adalah hak yang dijamin konstitusi kita. Jangan mengurangi hak itu," imbuhnya.

Fadli Zon bersama Ahmad Dhani
Suasana makan siang bersama Ahmad Dhani, Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Senayan (Foto: Twitter @fadlizon)

Menurut Fadli, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan bakal mengupayakan langkah hukum atas vonis tersebut. Calon presiden nomor urut 02 itu juga menyampaikan pesan kepada Ahmad Dhani agar tetap bersabar.

"Tentu kita akan membela, kita perkuat lagi dengan pengacara. Kita akan ada banding. Dalam waktu dekat saya akan berkunjung kesana (LP Cipinang). Saya yakin saudara Ahmad Dhani akan kuat menghadapi ini," jelas dia.

Wakil Ketua DPR RI ini juga menyesalkan kader Gerindra itu langsung dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Cipinang.

“Ini kan belum keputusan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap). Ini hanya keputusan dari Pengadilan Negeri yang menurut saya aneh sampai ditahan itu untuk apa. Emang Ahmad Dhani teroris? Apalagi hanya gara-gara Twitter," ungkap Fadli.

"Kita akan mengkampanyekan ini sebagai bentuk penyelamatan demokrasi. Termasuk kita akan surati Twitter. Kalau Pak Prabowo Presiden, selesai ini semua. Tidak ada lagi kriminalisasi," pungkas Fadli.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan Dhani bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian.

“Mengadili, satu, menyatakan terdakwa saudara Dhani Ahmad Prasteyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan,” kata hakim ketua.

“Menjatuhkan pidana Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, memerintahkan terdakwa ditahan, menerapkan barang bukti untuk dimusnahkan,” sambung Hakim ketua.

Ujaran kebencian itu diunggah dengan 3 cuitan di akun Twitter pribadinya, @AHMADDHANIPRAST.

Cuitan pertama yaitu 'Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin.' Cuitan kedua 'Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya - ADP.' Sementara ketiga yaitu 'Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP.'.

Dalam putusan majelis hakim, Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana yang diatur ancaman hukuman pidana pada Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: TKN Harap Putusan Hukum Kasus Ahmad Dhani Jadi Shock Therapy

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH