Fadli Zon Sebut Pembatasan WNA Masuk Papua Terlalu Gegabah Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (Antaranews)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pembatasan orang asing ke Papua adalah kebijakan yang gegabah.

Menurut Fadli, seharusnya kebijakan yang disusun Menkopolhukam Wiranto itu dikaji dampak baik dan buruknya.

Baca Juga

Barisan Aktivis Timur Tolak Upaya Referendum Papua Merdeka

"Sebenarnya waktu pembatasan orang asing masuk ke Papua sebetulnya agak terburu-buru. Seharusnya ada sebuah kajian dulu untuk kepentingan apa bukan berarti tidak bebas kecuali yang untuk kegiatan pariwisata turisme dan sebagainya itu saya kira harus kita dukung," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).

Fadli melanjutkan, kebijakan ini perlu didukung mengingat ancaman terhadap Papua yang cukup tinggi.

"Kalau sudah diduga keterlibatan pihak asing, apakah itu oknum maupun orang-orang yang mungkin secara sengaja menyusup dan dalam kerusuhan itu harusnya ada penindakan yang tegas," jelas Fadli.

Petugas PLN Papua mulai memperbaiki jaringan listrik yang terdampak kerusuhan pada Kamis (29/8) (Dokumentasi PLN Papua) Caption

"Ada satu proses hukum yang juga tegas karena itu wilayah kedaulatan kita dan tentu saja masuknya warga negara asing itu kalau memang disengaja sebagai bagian dari upaya untuk terlibat di dalam peristiwa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum kita. Jadi mestinya pemerintah bisa lebih tegas di dalam menindak kepada mereka yang diduga terlibat disana," jelas Fadli.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo mendukung upaya pemerintah dan pihak penegak hukum untuk melakukan pembatasan sementara akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat.

Hal ini diupayakan agar polemik di Papua tidak meruncing dan berpotensi masuknya provokator di lingkaran masyarakat Papua dan Papua Barat.

Baca Juga

Kepala Badan Siber Klaim Kerusuhan di Papua Disebabkan Maraknya Berita Hoaks

Bahkan politisi yang karib disapa Bamsoet itu mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangkap siapapun provokator yang membuat suasana di Papua dan Papua Barat memanas.

“DPR juga meminta Kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut,” kata Bamsoet. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH