Fadli Zon Minta Jokowi Kaji Ulang Wacana Pemindahan Ibu Kota Politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan wacana pindah ibu kota bukan hal baru. Dua presiden terdahulu sudah mewacanakan pindah ibu kota. Ia pun menyinggung pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang meminta izin ibu kota dipindah ke Kalimantan

"Ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya, atau di wilayah mana lebih dekat yang infrastruktur sudah jadi. Tapi, kalau membangun dari nol, apakah mempunyai kekuatan keuangan kita untuk itu. Ini yang harus dipikirkan," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks MPR-DPR Jakarta, Jumat (16/8).

Baca Juga: Jokowi Minta Restu Masyarakat Indonesia untuk Pindahkan Ibu Kota Negara

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon. (MP/Asropih)
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon. (MP/Asropih)

Waketum Gerindra itu berharap, hal itu dipikirkan secara matang, jangan sampai tidak terealisasi seperti halnya mobil nasional (mobnas).

"Menurut saya dipikirkan, jangan seperti dulu ada mobnas tapi mobnas selama 5 tahun tidak terjadi, ada pemindahan ibukota, nanti pemindahan ibu kota tidak terjadi," tutur Fadli.

Menurut Fadli pindah ibu kota mesti diperhitungkan secara matang. Khususnya mengenai anggaran untuk pindah ibu kota.

"Di manapun itu harus dihitung, uangnya dari mana, kalau uangnya bukan dari APBN uang dari mana, apa implikasi dari tidak menggunakan APBN, kemudian bagaimana memindahkan kan harus banyak membangun infrastruktur gedung, parlemen, kementerian-kementerian, lembaga, efisiensi seperti apa, apakah tidak kita konsentrasikan dulu kepada kepentingan kita lebih urgent yang ada di depan mata," paparnya.

Baca Juga: Lokasi Ibu Kota Baru Akan Disampaikan Jokowi Pada Saat Pidato Kenegaraan

Sejauh ini, pemerintah merancang pembiayaan pemindahan ibu kota akan dilakukan dengan 3 skema yakni menggunakan APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Kerja Sama Pemanfaatan dengan pihak swasta.

"Kan ada cerita tak dibiayai APBN, lantas dibiayai siapa? Masa dibiayai negara asing? Jangan sampai nanti ini mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan keinginan kita," katanya.

Fadli menekankan pentingnya pengkajian mendalam agar pemilihan dan pemindahan lokasi ibu kota tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

"Coba lihat berapa puluh tahun Brazil, [ibu kotanya dipindah] dari Rio de Janeiro ke Brasilia City dan itu melalui satu proses yang cukup panjang. Saya sudah lihat Brasilia City, cukup efisien karena di situ istana presiden berdekatan dengan gedung parlemen, berdekatan dengan kantor-kantor kementerian, tinggal jalan kaki. Tapi itu memerlukan waktu cukup panjang," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Segera Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi telah menyampaikan permohonan izin dan restu untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan di hadapan hadirin Sidang Paripurna DPR RI dan DPD RI. Walau begitu, Jokowi belum menyebutkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH