Fadli Zon: Langkah Erick Thohir Copot Bos Garuda Tak Membanggakan Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

MerahPutih.com - Anggota Komisi 1 DPR Fadli Zon mengaku tak bangga dengan adanya perombakan terhadap sejumlah direksi Garuda Indonesia pasca terbongkarnya dugaan penyelundupan Harley Davidson dan Brompton.

Fadli mengatakan, pencoptan Direktur Garuda Indonesia Ari Askhara justru terjadi karena kasus penyelundupan. Artinya, kasus ini terungkap bukan atas pekerjaan Kementerian BUMN melainkan oleh jajaran Bea Cukai.

Baca Juga:

Erick Thohir Ketawa Garuda Punya Cucu

"Seandainya pihak Direktorat Bea dan Cukai tidak bekerja dengan baik mengungkap kasus ini, apakah para direksi yang bermasalah ini juga akan dicopot dari pekerjaannya?" kata Fadli yang dikutip dari akun Twitter-nya, Sabtu (14/12).

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan depan) memeriksa motor Harley yang diduga milik AA. (Foto: ANTARA/Aji Cakti)
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan depan) memeriksa motor Harley yang diduga milik AA. (Foto: ANTARA/Aji Cakti)

Fadli juga mencontohkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Kasus tersebut justru dibongkar oleh KPK, bukan internal Kementerian BUMN.

"Dalam kasus direktur Garuda sebelumnya, yang kini ditahan KPK, ia juga berhasil ditahan karena investigasi KPK bukan atas evaluasi dari Kementerian BUMN," ujarnya.

Untuk itu, Fadli berpendapat bahwa pencopotan jajaran Direksi PT Garuda saat ini belum bisa dinilai sebagai sebuah gebrakan dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi, dengan sejumlah preseden tadi, saya belum bisa menilai pencopotan direksi Garuda saat ini sebagai sebuah gebrakan dari Menteri BUMN, apalagi sebagai upaya bersih-bersih," ucap dia.

"Semua prasangka atau harapan itu masih perlu dibuktikan. Bagi saya, sejauh ini pengawasan Kementerian BUMN masih belum bertaji," jelas Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini.

Fadli menyebut, kasus penyelundupan itu menambah daftar panjang persoalan yang terjadi di PT Garuda. Menurutnya, BUMN yang mestinya membantu negara dalam politik kemakmuran bagi kemaslahatan rakyat, ternyata telah diselewengkan dan dicurangi oleh direksinya sendiri.

"BUMN yang mestinya membantu negara dalam politik kemakmuran bagi kemaslahatan rakyat ternyata telah diselewengkan dan dicurangi oleh direksinya sendiri. Masalahnya, ini bukan kali pertama Garuda dicurangi dan dicoreng mukanya oleh direksinya," katanya.

Baca Juga:

Diduga Bermasalah, Erick Thohir Bakal Selidiki 142 Anak Perusahaan Pertamina

Fadli kemudian membeberkan berbagai persoalan yang terjadi di PT Garuda Indonesia beberapa waktu belakangan ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat. (13/12/2019). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat. (13/12/2019). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Empat bulan lalu, disebut Fadli, Garuda diberi sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dinilai telah memanipulasi laporan keuangan tahun 2018.

"Sebelumnya mereka mengklaim perseroan telah meraup keuntungan US$5 juta atau setara Rp70,02 miliar pada tahun 2018. Namun, sesudah mendapatkan sorotan karena adanya sejumlah keganjilan, laporan keuangan tersebut kemudian direvisi," jelas Fadli.

"Bukannya untung, nyatanya Garuda malah mencatatkan kerugian hingga US$175 juta, atau setara Rp2,45 triliun (kurs Rp14.000/US$), untuk tahun buku 2018," sambungnya.

Atas manipulasi laporan keuangan tersebut, Fadli menuturkan, Garuda bukan hanya telah menerima sanksi administratif, tapi juga harus membayar denda.

"Mereka dinilai telah melanggar Peraturan OJK No. 29 Tahun 2016 terkait laporan keuangan, juga Peraturan BEI No. I-E ttg Kewajiban Penyampaian Informasi," ungkapnya.

"Bukan hanya direksi dan komisarisnya, akuntan publik yang menjadi auditor laporan keuangan Garuda juga diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan. Kejadian ini benar-benar memalukan," jelas Fadli.

Fadli berharap kedepannya BUMN-BUMN termasuk Kementerian BUMN perlu mendapat pengawasan lebih.

"Bukan hanya atas kasus-kasus pelanggaran etis atau pidana, tapi juga terkait persoalan-persoalan yg lebih substantif lainnya," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Erick Thohir Akui Perusahaannya Ada Bisnis dengan Garuda Indonesia


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH