Fadli Zon: Kartu Pra Kerja Berpotensi Maladministrasi Tangkap layar panduan pengisian kartu Pra-Kerja bagi masyarakat, (ANTARA/HO)

MerahPutih,com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pelaksanaan program Kartu Prakerja tak relevan mengatasi dampak COVID-19.

Jika melihat target peserta program ini, Fadli meyakini mereka yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih membutuhkan dana dibandingkan pelatihan online.

Baca Juga

Perppu Penanganan Corona Jangan Jadi Bancakan Pejabat untuk Korupsi

“Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online,” jelas Fadli Zon dalam keteranganya, Senin (4/5).

Menurut Fadli, bentuk pelatihan kerja disaat semua perusahaan tengah gulung tikar, sangatlah tak tepat.

“Lagi pula, mau usaha apa, atau kerja di mana, wong hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal, saat ini semuanya tutup? BLT lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah Covid-19,” tukas Ketua BKSAP DPR ini.

Ia mengatakan program tersebut cocok dilakukan dalam kondisi normal. Sehingga, apabila program tersebut dilakukan ditengah situasi krisis saat ini, maka akan bermasalah.

“Memaksakan program tersebut di tengah situasi krisis, jelas bermasalah. Konsepnya jadi tidak relevan,” jelas Fadli.

Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)
Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Ia mengkritik anggaran pelatihan daring yang terdapat di dalam Program Kartu Prakerja terkait upaya pemerintah membantu masyarakat terdampak pandemi Corona.

“Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal,” kata Fadli.

Menurut dia, lebih baik pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Fadli menjelaskan, tujuan dari penyaluran BLT ialah untuk menjaga agar anggaran Kartu Pra Kerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat. Artinya anggaran sepenuhnya tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.

"Bayangkan, kalau hampir 30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, atau mereka yang kehilangan penghasilan, ternyata habis untuk hal-hal lain, dari sisi penganggaran ini jelas inefisiensi. Dari sisi administrasi, ini jelas maladministrasi,” ujar Fadli.

Pemerintah meningkatkan anggaran program Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan target peserta mencapai 5,6 juta peserta.

Setiap peserta disebut bakal menerima manfaat sebesar Rp3,55 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif pengisian survei sebesar Rp150.000 sebanyak 3 kali.

Apabila diasumsikan bahwa program Kartu Prakerja ditransformasikan dari pelatihan menjadi BLT dengan manfaat sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan difokuskan kepada korban PHK saja, maka korban PHK yang tercakup bisa mencapai 8,33 juta korban PHK.

Baca Juga

Ribuan Pegawai di Jakarta Pusat Kena PHK akibat COVID-19

Per 21 April, Kemenaker mencatat sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19.

Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker atau Omnibus Law mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Aksi penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi dengan turun ke jalan.

BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis
Indonesia
BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis

Benny menilai, pesatnya perkembangan dunia digital jika tak diimbangi dengan nalar kritis, justru tidak akan memajukan bangsa.

KPK Periksa Sekjen Kemensos Terkait Kasus Suap Bansos
Indonesia
KPK Periksa Sekjen Kemensos Terkait Kasus Suap Bansos

Hartono akan diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara.

5 Orang Meninggal Dunia akibat Banjir, Anies: Kita Ambil Hikmahnya
Indonesia
5 Orang Meninggal Dunia akibat Banjir, Anies: Kita Ambil Hikmahnya

Sebanyak 5 orang meninggal dunia atas bencana banjir yang menerjang wilayah Jakarta beberapa hari terakhir ini.

Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Kejaksaan Agung memastikan berkas perkara 4 tersangka kasus penghapusan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sudah lengkap.

Menko Luhut Pastikan Vaksinasi Nasional COVID-19 Dimulai Rabu
Indonesia
Menko Luhut Pastikan Vaksinasi Nasional COVID-19 Dimulai Rabu

Dampak vaksinasi ini diprediksi akan mulai kelihatan dalam tiga bulan ke depan.

Ratusan Kendaraan Diputar Balik saat Masuki Kawasan Puncak
Indonesia
Ratusan Kendaraan Diputar Balik saat Masuki Kawasan Puncak

Sebanyak 280 kendaraan mengarah ke Puncak, Bogor diputar balik di Simpang Gadog.

Tiga Orang Positif COVID-19, Pasar Harjodaksino Solo Ditutup
Indonesia
Tiga Orang Positif COVID-19, Pasar Harjodaksino Solo Ditutup

Solo menutup Pasar Harjodaksino selama dua hari, dari tanggal 25 Oktober pukul 16.00 WIB sampai dengan 26 Oktober pukul 24.00 WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Tunawiswa Sengaja Ditampung di GOR Karet Tengsin untuk Pencitraan Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Tunawiswa Sengaja Ditampung di GOR Karet Tengsin untuk Pencitraan Anies

Dalam narasi di medsos itu, para tunawisma itu seolah-olah di foto bersama Gubernur dan setelah itu tak terlihat kembali.

Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR
Indonesia
Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR

Hal ini dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri mendatang