MerahPutih.com - Massifnya gerakan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi sinyal kuat bahwa fungsi parlemen tidak berjalan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai saat ini mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat sipil lainnya telah menjadi alat kontrol untuk melakukan check and balances terhadap pemerintahan.
Baca Juga:
"Civil Society dan gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol, ketika parlemen tidak mampu lagi menjadi semacam institusi yang melakukan check and balances," kata Fadli Zon dalam diskusi daring yang digelar Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10).
Fadli Zon menyebut, imbas dari oposisi minoritas di parlemen mengakibatkan kamar legislatif tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Untuk itu, menurut dia, kondisi ini perlu dikoreksi ke depannya agar demokrasi menjadi lebih sehat.
"Apalagi kedaulatan partai kan lebih tinggi daripada kedaulatan rakyat di dalam praktiknya. Ini juga yang mungkin perlu dikoreksi ke depan," ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.
Kondisi tersebut, kata Fadli, menimbulkan dikotomi antara daulat rakyat dengan daulat partai. Pasalnya, sistem presidensial yang dianut Indonesia, dalam praktiknya terkesan seperti sistem parlementer.
Atas dasar itu, Fadli mengatakan massifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil belakangan ini menunjukkan bahwa mereka mengambil alih fungsi DPR untuk mengawasi pemerintahan yang mandek.
Baca Juga:
"Fungsi yang tidak jalan ini lah yang menurut saya diambil alih oleh gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh, gerakan-gerakan lain yang turut jalan bahkan pelajar gitu ya. Dan menurut saya itu satu hal yang positif bagi demokrasi kita," tutup Fadli Zon. (Pon)
