Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta. Merahputih.com / Rizki Fitrianto MerahPutih.com - Massifnya gerakan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi sinyal kuat bahwa fungsi parlemen tidak berjalan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai saat ini mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat sipil lainnya telah menjadi alat kontrol untuk melakukan check and balances terhadap pemerintahan.
Baca Juga:
"Civil Society dan gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol, ketika parlemen tidak mampu lagi menjadi semacam institusi yang melakukan check and balances," kata Fadli Zon dalam diskusi daring yang digelar Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10).
Fadli Zon menyebut, imbas dari oposisi minoritas di parlemen mengakibatkan kamar legislatif tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Untuk itu, menurut dia, kondisi ini perlu dikoreksi ke depannya agar demokrasi menjadi lebih sehat.
"Apalagi kedaulatan partai kan lebih tinggi daripada kedaulatan rakyat di dalam praktiknya. Ini juga yang mungkin perlu dikoreksi ke depan," ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.
Kondisi tersebut, kata Fadli, menimbulkan dikotomi antara daulat rakyat dengan daulat partai. Pasalnya, sistem presidensial yang dianut Indonesia, dalam praktiknya terkesan seperti sistem parlementer.
Atas dasar itu, Fadli mengatakan massifnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil belakangan ini menunjukkan bahwa mereka mengambil alih fungsi DPR untuk mengawasi pemerintahan yang mandek.
Baca Juga:
"Fungsi yang tidak jalan ini lah yang menurut saya diambil alih oleh gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh, gerakan-gerakan lain yang turut jalan bahkan pelajar gitu ya. Dan menurut saya itu satu hal yang positif bagi demokrasi kita," tutup Fadli Zon. (Pon)
Berita Lainnya
-
Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan
-
Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker
-
Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja
-
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'
-
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Balasan Surat Terbuka untuk Najwa Shihab dari DPR
Dalam banyak aspek kritik itu seolah-olah muncul dari sosok public figure yang sedang lupa tentang siapa dirinya. Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterimanya," ungkap Desmon
Rilis Survei Kepatuhan Beribadah di Bulan Ramadan, Komnas HAM Bantah Sudutkan Umat Islam
"Oleh karenanya jika ada persepsi bahwa survei ini bernuansa phobia terhadap masyarakat/ kelompok tertentu, adalah sangat tidak berdasar," kata Anam
Terungkap, Jiwasraya Punya Deposito dan Obligasi Rp 5,25 Triliun
Padahal, Dirut Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko sempat mengumumkan bahwa Jiwasraya gagal bayar pada 2018
Jumlah Pelanggaran Politisasi Bansos Diprediksi Meningkat Saat Pandemi
552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran
Seusai Perayaan Imlek Timbunan Sampah di Pasar Gede Tembus 50 Ton
"Khusus di Pasar Gede sampah yang terkumpul mencapai 11 ton sampai 15 ton," ujar Reni kepada awak media di Solo, Sabtu (25/1) malam.
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding
Muzni terbukti bersalah melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama
Kuasa Hukum Nilai Persidangan Kasus Penyiraman Novel Baswedan Penuh Sandiwara
Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Majelis Hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan
Mengantuk Saat Bawa Mobil, Kepala Pengacara Kondang Ini Dijahit
Mobil lalu oleng ke kanan, lalu menabrak median pemisah jalan
Pengamat: Jangan Dengar Provokasi Anies yang Menyesatkan Tentang Corona!
Akibatnya masyarakat menyerbu pasar dan supermarket membeli semua kebutuhan secara berlebihan
KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin
Rahmat Yasin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi.
