Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru Politisi Gerindra Fadli Zon (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Anggota Komisi 1 DPR Fadli Zon mendesak pemerintah menunda beberapa proyek yang tak mendesak. Seharusnya, penanganan COVID-19 yang diutamakan.

Fadli mengatakan, proyek-proyek mercusuar seperti pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur lain harus ditunda saja.

Baca Juga

Karantina Wilayah Jabodetabek Akan Diputuskan Hari Ini

"Dananya dialihkan bagi keselamatan rakyat menghadapi wabah COVID-19," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (30/3).

Fadli menambahkan, banyak daerah tak siap dengan penanganan medis baik fasilitas rumah sakit alat perlindungan diri dan sarana prasarana lainnya.

"Sementara jumlah pasien meningkat secara eksponensial," imbuh Fadli.

Ilustrasi - Bahaya virus corona. ANTARA/Shutterstock/aam
Ilustrasi - Bahaya virus corona. ANTARA/Shutterstock/aam

Fadli menganggap, pemerintah pusat bahkan gagap dalam menyediakan sarana paling dasar seperti aalat pelindung diri bagi dokter dan tenaga medis.

"Dampak kebijakan tersebut, bagaimanapun lebih mudah dikontrol karena kasat mata, daripada akibat penyebaran virus yang tidak kasat mata," terang Fadli.

Waketum Gerindra menyebut, pemerintah harus mengubah pola penanganan yang terbukti gagal meredam laju penyebaran wabah corona.

"Himbauan cuci tangan, hidup sehat, sosial distancing dan physical distancing sangat baik tapi tidak cukup," jelas Fadli.

Karena itu, lanjut Fadli, penerapan kebijakan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti telah diatur di dalam UU No.6 Tahun 2018.

"Ini menjadi hal mendesak untuk segera diumumkan pemerintah sekarang juga," pungkas Fadli.

Baca Juga

Demokrat Tawarkan Skema Pembiayaan Jika Jakarta Lockdown

Sebelumnya, Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih sesuai rencana (on the track) meski saat ini Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus Corona. Anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu diprediksi mencapai Rp.450 triliyun.

Pemerintah menjelaskan, tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota negara. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH