Facebook Santai Jawab Cecaran DPR, Nasib Data 1 Juta WNI Bocor Gelap Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/4). Rapat ini mem

MerahPutih.com - Meski mengakui ada kebocoran, Facebook tidak bisa menjamin keamanan data pribadi 1 juta pengguna Indonesia takkan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Jawaban perusahaan milik Mark Zucerberg itu memicu rasa geram anggota DPR yang hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I.

"Paparan Facebook terkesan santai dan seolah-olah merupakan makhluk suci yang tidak bersalah dalam kasus kebocoran data," kata Anggota Komisi I DPR Sukamta, dalam RDPU Komisi I DPR dengan manajemen Facebook, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/4).

Sukamta geram karena Facebook melempar kesalahan kebocoran data Cambridge Analitic selaku pihak ketiga. Cambridge sendiri mengklaim tidak bersalah karena tidak mencuri data, tidak melanggar regulasi, dan tidak meretas Facebook. Dalam RDPU pun, medsos milik Mark itu menolak menyebutkan isi perjanjian dengan Cambridge saat diminta DPR. "Kalau semua tidak mengaku bersalah dan nanti dibebankan pada pengguna, dimana tanggung jawab moralnya bagi semua pengguna di dunia," ujar politikus PKS itu dilansir Antara.

Mark Zuckerberg saat beri penjelasan di Senat AS
Mark Zuckerberg saat melakukan hearing di Gedung Capitol Hill (Foto: ABC News)

Waspadai Pilpres 2019

DPR pun khawatir kebocoran data ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan tahun politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, seperti yang terjadi di Amerika Serikat saat pemilihan Presiden Donald Trump lalu. Untuk itu, mereka menuntut perusahaan yang berbasis di AS ini melakukan audit investigasi untuk menjamin keamanan data jutaan pemilik akun Facebook asal Indonesia.

"Saya menyarankan kalau perlu dilakukan audit investigasi. Tahun ini dilakukan Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019 bagaimana meyakinkan bahwa Facebook netral dan data pengguna tidak digunakan pihak ketiga," kata Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty.

Politikus PDIP ini pun mengecam Facebook yang berkali-kali mengabaikan tuntutan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyelesaikan audit mereka. Surat peringatan dari Kominfo hanya dijawab dengan surat standar dari Facebook perwakilan Irlandia, dan tak menyinggung apa yang diminta. Menteri Rudiantara harus mengirim untuk kali kedua surat peringatan, dan mengancam akan memblokir layanan perusahaan itu di tanah air, tetapi sampai saat ini masih belum direspons.

Bocor Sejak 2013

Sebelumnya dalam RDPU, Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben Hattari menjelaskan ada jutaan data pribadi warga Indonesia yang bocor. Menurut dia, kebocoran itu berawal dari aplikasi "thisisyourdigitallife" dikembangkan peneliti bernama Dr Aleksandr Kogan sejak 2013.

Ruben menjelaskan aplikasi Dr Kogan menggunakan fitur Facebook Login yang tersedia secara umum dan memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga meminta persetujuan dari pengguna aplikasi Facebook. Lewat aplikasi "thisisyourdigitallife", akademisi Cambridge University itu bisa mengakses sejumlah data pribadi para pengguna. Tercatat 748 orang Indonesia memasang aplikasi sejak awal diperkenalkan November 2013. Namun, data terakhir ada 1.095.918 orang di Indonesia yang berpotensi terkena dampak sebagai teman dari pengguna aplikasi.

Facebook
Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kiri) dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/4). Rapat ini membahas bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/18.

Kepada DPR, Ruben menegaskan Dr Kogan bukan karyawan Facebook. Namun, dia tidak bisa memberikan jawaban tegas saat dikejar apakah bisa menjamin Dr Kogan takkan menyalahgunakan data pengguna Indonesia yang bocor itu. Facebook hanya bisa menyalahkan pihak ketiga telah melanggar kesepakatan perjanjian privasi pengguna dan sudah menutup akses aplikasi buatan Dr Kogan itu ke Facebook Login sudah dihentikan sejak 17 Desember 2015.

"Data dalam hal ini termasuk informasi teman mereka data yang dipublikasikan teman mereka di platform Facebook sesuai dengan pengaturan privasinya. Kebijakan platform Facebook yang ada saat itu memberlakikan sejumlah persyaratan bagi penyedia aplikasi untuk berperilaku sesuai peraturan platform kami. Aturan tersebut dilanggar oleh Dr Kogan," papar Ruben.

DPR Ancam Facebook

Tak puas dengan jawaban Ruben, Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mempertanyakan apakah Facebook memiliki sistem alat monitor yang mampu mendeteksi akun seorang digunakan pihak lain. "Terkait akun yang disalahgunakan selama ini tidak termonitor. Saya ingin ada sistem ketika akun kita digunakan orang lain, maka otomatis ketahuan oleh pemilik akun," katanya.

Facebook Indonesia
Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari (kanan) dan Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/4). Rapat ini membahas bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/18.

Politikus NasDem itu juga mempertanyakan komitmen Facebook apakah bersedia kalau terbukti terjadi penyalahgunaan data dan penggunaan akun oleh orang lain, dikenakan sanksi dan siap bertanggung jawab. Supiadin merujuk kebijakan Pemerintah Jerman yang mengatur ketika jaringan media sosial menerima 100 keluhan dari masyarakat wajib memberikan jawaban atas keluhan tersebut dan kalau tidak maka dikenakan sanksi pidana. Namun, lagi-lagi jawaban perwakilan dari Facebook tidak bersedia memberikan kepastian. (*)



Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH