Evaluasi Komite I DPD Terkait Penyelenggaraan Pilkada 2018 Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil (tengah) memberikan keterangan kepada awak media di pusat penghitungan suara Rindu di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/6). ANTARA FOTO/Raisan Al Far

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pengawasan yang dilakukan DPD sesuai dengan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22 D ayat (3), memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang.

Dalam Pilkada Serentak 2018, DPD RI melakukan Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi dasar hukum pelaksanakan Pilkada Serentak 2018. Pengawasan dilakukan serentak oleh seluruh anggota DPD dari tanggal 25-27 Juni 2018 yang lalu.

"Secara umum pelaksanaan Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 di 17 Provinsi, 39 Kota dan 113 Kabupaten berlangsung lancar, aman dan tertib," kata Pimpinan Komite I DPD, Akhmad Muqowam dakam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (29/6)

Pimpinan Komite I DPD, Akhmad Muqowam

DPD juga memberikan apresiasi kerja keras penyelenggara Pilkada yakni KPUD, Polri dan TNI, Bawaslu serta masyarakat yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkada Serentak 2018.

"Secara prosedural ada peningkatan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan Penyelenggara Pilkada baik dalam tahap persiapan maupun pada tahap penyelenggaraan," ujarnya

Menurut Akhmad sejumlah persoalan yang terjadi pada Pilkada tahun lalu mulai berkurang di tahun ini. Hal ini ditandai mulai kesiapan regulasi dari KPU dan Bawaslu, ketersediaan anggaran, tersedianya data Pemilih, kesiapan personil di TPS dan ketercukupan logistik Pilkada.

Ditengah peningkatan kesiapan Pilkada Serentak 2018, masih terdapat beberapa persoalan yang terus menerus harus mendapat perhatian dalam setiap pemilihan, di antaranya adalah akurasi data pemilih belum optimal, netralitas aparatur sipil negara, politik uang, logistik, dan ketidaknetralan penyelenggara pilkada.

Pilkada langsung yang dalam beberapa hal memiliki sisi kelemahan terutama berkaitan dengan biaya politik yang besar, mencuatnya isu komunal dan kedaerahan, konfilksosial dan tergerusnya rasa persatuan dalam masyarakat. Biaya politik yang besar telah mengakibatkan banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Cawagub Jatim Emil Elestianto Dardak (kiri) didampingi istri, Arumi Bachsin, menunjukkan bekas tinta pada ujung jari kelingking tanda telah menyalurkan hak pilih (mencoblos) di TPS 05 Kelurahan Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (27/6). Emil yang maju bursa Pilkada Jatim mendampingi Cagub Khofifah Indar Parawansa mengawali rangkaian penggunaan hak pilihnya dengan sungkem ke orang tua dan ziarah makam leluhur sebelum mencoblos di TPS 05 Kelurahan Ngantru, Trenggalek. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Pilkada serentak harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar pelaksanaan pemilihan bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan dan penyiapan SDM penyelengara agar tidak terjadi gab antara teknologi yang digunakan dengan penyelenggara di lapangan kedepannya.

Akmad meminta meminta semua pihak terutama pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk mulai mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak berikutnya dan Pilkada Serentak Nasional 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walikota Tangerang Arier R Wismansyah (kiri) beserta istri menunjukkan surat suara sesaat sebelum melakukan pencoblosan pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang di TPS 7 Karawaci, Tangerang, Banten, Rabu (27/6). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Berkaitan dengan temuan penyelenggaraan Pilkada 2018, DPD RI merekomendasikan sebagai berikut

1. DPD RI mendorong peningkatkan koordinasi dan integrasi, berkaitan data kependudukan (sistem e-KTP) dalam kepentingan menghasilkan data potensial pemilih, sebagai dasar penyusunan DPT Pilkada Serentak menjadi kebutuhan kedepan agar persoalan Validitas Daftar Pemilih mampu bisa terjamin.

2. DPD RI berpandangan bahwa perlunya penegakan sanksi yang tegas bagi ASN dan jajaran birokrasi yang terlibat pelanggaran. Selain itu fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan manajamen kepegawaian ASN yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya terkait dengan pengangkatan dalam jabatan, promosi dan mutasi perlu diperkuat kembali.

3. DPD RI mendorong Bawaslu dengan kewenangan yang dimiliki bisa bekerja maksimal agar ada unsur jera para pelaku money politic.

4. Meminta penyelenggara dan Pemerintah Daerah memberlakukan treatment khusus bagi daerah-daerah pedalaman dan terluar dengan menyediakan sarana dan prasarana khusus, anggaran khusus, penjadwalan khusus, dan pengaturan khusus.

5. Menerapkan sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang terbukti tidak netral danmelakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang.

6. Mendorong Parpol untuk meningkatkan sistem pengkaderan secara internal agar Parpol dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkompeten dan berintegritas. Disamping itu, perlu diberikan ruang yang lebih luas bagi calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada.

DPD mengajak semua pihak untuk mendorong demokrasi menuju jalan yang lebih baik. Kepala Daerah terpilih kedepan harus selalu membangun ikatan kuat dengan rakyatnya. Inilah substansi yang paling penting dari pelaksanaan PilkadaSerentak 2018. (*)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH