Estimasi Desain APBN 2023 Ilustrasi uang rupiah. Foto: Mohamad Trilaksono/Pixabay

MerahPutih.com - Situasi Pandemi COVID-19 yang belum juga usai serta perang Rusia-Ukraina di awal tahun 2022 menyebabkan supply shock bahan pangan dan energi. Dampaknya, inflasi melambung tinggi yang menjalar di banyak kawasan.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, situasi ini ada untung ruginya bagi ekonomi Indonesia. Efek kenaikan harga komoditas global di Kuartal IV tahun 2021 berdampak penerimaan perpajakan kita melampaui target, setelah 12 tahun berturut turut kita mengalami short fall pajak.

Baca Juga

Anggota DPR Sebut Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Dilema bagi Indonesia

"Naiknya harga komoditas juga menjaga surplus perdagangan sejak Mei 2020," kata Said dalam keterangannya Kamis (4/8).

Di lain hal, kata Said, Indonesia harus memperbesar alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi, yakni BBM, LPG dan listrik. Ini disebabkan karena Indonesia telah lama menjadi importir minyak bumi. Biaya tambahan juga dibutuhkan untuk menjaga daya beli, khususnya rumah tangga miskin terhadap kenaikan inflasi yang mulai dirasakan pada sejumlah bahan pangan impor.

"Bila pada sejumlah serial meeting tingkat Menteri G20 dan puncaknya pada KTT G20 pada November 2022 nanti tidak membuahkan hasil nyata untuk mengatasi supply shock pangan dan energi dunia, maka tahun depan kita masih akan menghadapi situasi ekonomi yang kurang lebih sama seperti tahun ini," ujarnya.

Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, bila KTT G20 bisa menganulir berbagai pelarangan produk pangan dan energi Rusia ke pasar global, langkah itu akan membuka pasokan logistik global pulih secara perlahan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ia menjelaskan, pada tahun 2023, Indonesia perlu mewaspadai kesiapan fiskal karena tahun depan Indonesia harus kembali pada defisit pembiayaan APBN di bawah tiga persen PDB. Pemerintah, kata dia, tidak bisa lagi membuka pembiayaan utang seperti tiga tahun terakhir untuk melebarkan ruang fiskal.

Karena itu, menurut Said, senjata utama pemerintah agar memiliki dompet lebih tebal yakni dengan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, menjaga surplus perdagangan yang di topang dari ekspor baru dan manufaktur, penerimaan perpajakan yang baik, dan inflasi yang terkendali, serta meningkatkan investasi, khususnya pada sektor primer.

"Pertumbuhan ekonomi optimis bisa kita raih ke level lima persenan jika kita mampu mengelola inflasi dengan baik. Dengan inflasi terkendali dengan baik, maka permintaan domestik (konsumsi rumah tangga) sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi kita selama ini akan terjaga. Kita masih peluang besar seiring masih relatif tingginya harga komoditas ekspor," jelas dia.

Baca Juga

Kisruh Labuan Bajo, Komisi X DPR Akan Panggil Kemenparekraf

Menurut Said, porsi ekspor dalam mendorong permintaan perlu terus ditingkatkan, agar tidak semata mata mengandalkan permintaan domestik. Dia menilai ini waktu yang tepat untuk melakukan transformasi ekonomi untuk lebih outward looking.

"Kta tidak boleh mengandalkan ekspor hanya bertumpu pada komoditas. Program hilirisasi harus mulai tampak kontribusinya pada produk ekspor baru. Selama rentang 2014-2019 kita hanya menghasilkan 17 produk ekspor baru, sementara Vietnam 48, Thailand 30, dan Malaysia 30 produk ekspor baru," ujarnya. Dari sisi investasi, Indonesia perlu lebih giat mendorong investasi pada mesin-mesin dan peralatan serta hak kekayaan intelektual. Pasalnya, pengeluaran untuk barang modal atau PMTB selama ini lebih dari 70 persen di dominasi oleh bangunan, sementara kontribusi mesin, peralatan dan hak kekayaan intelektual masih rendah.

"Karena konsentrasi investasi masih pada sektor bangunan, akibatnya daya dukung produksi barang belum memadai, ditambah sumber daya manusia yang belum mempuni, dan tingginya biaya logistik, hal ini menjawab persoalan mengenai Incremental Capital Output Ratio atau ICOR kita masih tinggi di level 6,24 pada tahun lalu," terang dia.

Lebih lanjut, Said mengatakan lebih dari 30 persen belanja negara sudah ditransfer ke daerah dan desa. DPR, kata dia, telah memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah melalui Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

"Melalui undang undang ini pemda diberikan kewenangan fiskal yang lebih besar, seiring dengan kewajiban untuk efisiensi belanja rutinnya. Dengan menjalankan undang undang ini dengan baik, kontribusi pembangunan didaerah akan jauh lebih besar effortnya. Sehingga tumpuan pembangunan tidak hanya mengandalkan belanja pusat," kata Said.

Baca Juga

DPR Minta Penjelasan Kemensos Perkara Temuan Beras Terkubur di Depok

Jika mampu disiplin dalam mengelola target, serta cepat melakukan mitigasi atas berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta berkaca dari kemampuan cepat melakukan recovery di tahun 2021, Said memperkirakan postur APBN 2023 seperti berikut ini: 1. Asumsi ekonomi makro:

a. pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5 persen

b. inflasi ±4 persen

c. kurs (Rp/USD) 14.400-14.700

d. suku bunga SUN 10 tahun 7,3-9 persen

e. harga minyak mentah Indonesia (ICP); 90-100 USD/barel

f. lifting minyak mumi 650-680 ribu barel/hari

g. lifting gas bumi 1.040-1.150. setara minyak, ribu barel/hari. 2. Target indikator kesejahteraan:

a. tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen

b. ingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6 persen

c. Rasio Gini 0,375-0,378

d. Indeks Pembangunan Manusia 73,3-73,4

e. Nilai tukar petani 105-107

f. Nilai tukar nelayan 107-108

3. Pendapatan negara berkisar Rp 2.296,64-2.507,8 triliun, yang terdiri dari penerimaan penerimaan perpajakan berkisar Rp 1.936,14-2.050,58 triliun penerimaan negara bukan pajak Rp 385,5-455,22 triliun; dan penerimaan hibah Rp 2 triliun.

4. Belanja negara berkisar Rp 2.829,8-3.116,88 triliun yang terdiri dari belanja pusat Rp 2.019,9-2.276,6 triliun, transfer ke daerah dan desa Rp 809,9-840,73 triliun.

5. Defisit berkisar: 2,85 persen PDB

6. Pembiayaan:

a. SBN netto: Rp 600,8- 902,2 triliun

b. Investasi netto: Rp 65,6-205,0 triliun

c. Rasio utang terhadap PDB: 40,58-42,35 persen PDB. (Pon)

Baca Juga

Anggota DPR Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Bermasalah Sejak Awal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Jadi Klaster Omicron, Menkes Minta Warga Waspada dan Jangan Panik
Indonesia
Jakarta Jadi Klaster Omicron, Menkes Minta Warga Waspada dan Jangan Panik

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati.

Anggota DPR Harap Harga BBM Bersubsidi Tak Ikut Dinaikkan
Indonesia
Anggota DPR Harap Harga BBM Bersubsidi Tak Ikut Dinaikkan

Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia berharap, setelah kenaikan BBM nonsubsidi, pemerintah tidak menaikkan BBM bersubsidi.

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta
Indonesia
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta

Kepolisian mengamankan tersangka Maskuri dan delapan orang lainnya. Mereka ini tak memiliki izin menjual obat keras dan terlarang jenis Hexymer, Trihex, DMP, double L.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Dipilih Jadi Kepala IKN Nusantara Agar Tidak Jadi Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Dipilih Jadi Kepala IKN Nusantara Agar Tidak Jadi Presiden

Dalam narasinya juga disebutkan bahwa pemilihan Anies sebagai kepala IKN agar Anies tidak jadi Presiden pada Pilpres 2024 nanti.

Satgas BLBI Sita 2 Bidang Tanah di Jakarta Milik Obligor Kaharudin Ongko
Indonesia
Satgas BLBI Sita 2 Bidang Tanah di Jakarta Milik Obligor Kaharudin Ongko

Kedua aset yang disita tersebut ialah sebidang tanah seluas 1.825 meter persegi dan tanah seluas 1.047 meter di Kuningan Timur beserta bangunan di atas.

Revisi Perpres soal Pembatasan Beli Pertalite dan Solar Rampung Agustus
Indonesia
Revisi Perpres soal Pembatasan Beli Pertalite dan Solar Rampung Agustus

Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar akan rampung dan bisa diterapkan pada Agustus 2022.

Luhut Sebut 29 Wilayah di Jawa dan Bali Kembali ke PPKM Level 1 Pekan Depan
Indonesia
Luhut Sebut 29 Wilayah di Jawa dan Bali Kembali ke PPKM Level 1 Pekan Depan

“Berdasarkan asesmen 8 Januari terdapat 29 aglomerasi yang kembali masuk ke level 1 di daerah Jawa-Bali,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan konferensi pers secara daring terkait evaluasi PPKM, Senin (10/1).

KPK Amankan Dokumen Terkait Pencucian Uang Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Terkait Pencucian Uang Bupati Probolinggo

"Dari seluruh lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya berupa berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga ada hubungannya dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Terapkan Asas Kehati-hatian, Bank BUMN Diminta Berhenti Danai Perusahaan Batubara
Indonesia
Terapkan Asas Kehati-hatian, Bank BUMN Diminta Berhenti Danai Perusahaan Batubara

Petisi dari Aksi Anak Muda Agar BNI Peduli Iklim ini, telah ditandatangi sekitar 9.552 orang dari target 10 ribu orang.

Jadi Wali Kota Terpopuler Sepanjang 2021, Gibran: Saya Maunya Berprestasi
Indonesia
Jadi Wali Kota Terpopuler Sepanjang 2021, Gibran: Saya Maunya Berprestasi

"Wali Kota Solo terpopuler, saya maunya wali kota berprestasi," kata Gibran di Balai Kota, Jumat (31/12).