Erick Thohir: Program Subsidi Gaji Rp600 Ribu Bisa Diteruskan Menteri BUMN Erick Thohir. ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri

MerahPutih.com - Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir membuka peluang program bantuan subsidi gaji Rp600 per bulan bisa diperpanjang.

Saat ini, pemerintah memberikan subsidi kepada 15,7 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp 5juta hingga Desember 2020.

Baca Juga:

Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair

“Kita harapkan juga kalau program ini baik bisa diteruskan, tapi sekarang ini keputusannya program hanya bisa berjalan sampai bulan Desember,” ujar Erick kepada awak media dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/9).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menjelaskan, program subsidi gaji ini akan disalurkan dua kali.

Tahap pertama, penerima bantuan akan dittansferkan dana sebesar Rp1,2 juta untuk bantuan subsidi gaji bulan September dan Oktober.

Tahap kedua, penerima bantuan akan diberikan dana sebesar Rp 1,2 juta untuk bantuan subsidi gaji bulan November dan Desember.

“Jadi terus kita tingkatkan dan tentu sisanya yang Rp1,2 juta akan dibayarkan bulan Oktober akhir atau November awal,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nusa Tenggara Timur, Selvia Peku Jawang menyerahkan secara simbolis subsidi gaji bagi karyawan di Kota Kupang, 27 Agustus 2020 lalu. (Antara/ Benny Jahang)
Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nusa Tenggara Timur, Selvia Peku Jawang menyerahkan secara simbolis subsidi gaji bagi karyawan di Kota Kupang, 27 Agustus 2020 lalu. (Antara/ Benny Jahang)

Ia menargetkan, hingga pertengahan September nanti, 13,8 juta pekerja telah menerima bantuan subsidi upah.

Menurut Erick, pemerintah perlu melakukan percepatan pencairan subsidi agar daya beli masyarakat terjaga di tengah pandemi.

Adapun Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan pemerintah belakangan. Pemerintah menganggarkan dana Rp37,8 triliun untuk program tersebut.

Pemerintah mendata penerima BSU berdasarkan daftar kepesertaan pekerja di BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, penerima subsidi harus terdaftar di lembaga asuransi ketenagakerjaan itu.

Menurut Erick Thohir, saat ini BP Jamsostek sudah menjaring 14 juta data. Sebanyak 11 juta di antaranya telah melalui validasi dan segera dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk mempercepat pemberian subsidi, Erick juga meminta bantuan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin.

“Kami bicarakan ini ke Kadin, tolong bantu kami melakukan validasi (data pekerja),” ujarnya.

Baca Juga:

Bukan Diundur, Subsidi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Ditransfer Akhir Agustus

Ketua Umum Kadin Rosan P.Roeslani mengatakan, pihaknya telah membantu memonitor program-program bantuan pemerintah, termasuk subsidi upah ini.

Ia mengapresiasi subsidi itu karena akan membantu kelangsungan industri hingga level terbawah.

Rosan menyatakan secara berkala juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk realisasi pemberian bantuan subsidi.

“Kami lihat implementasi di lapangan relatif agak lambat. Kami menemukan kendala dan apa yang harus dilakukan sehingga implementasi bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, transparan, dan terbuka,” tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta Diberi Bantuan Dorong Pemulihan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolong 'Wong Cilik', Kajari yang Terapkan 'Restorative Justice' Dapat Nilai Tambah
Indonesia
Tolong 'Wong Cilik', Kajari yang Terapkan 'Restorative Justice' Dapat Nilai Tambah

Keadilan restoratif merupakan usaha mencapai keadilan untuk kasus-kasus pidana umum ringan

Redam Tsunami COVID-19, Bantuan Alat Medis Terus Mengalir ke India
Dunia
Redam Tsunami COVID-19, Bantuan Alat Medis Terus Mengalir ke India

Taiwan menerbangkan bantuan penanganan COVID-19 yang terdiri dari 150 konsentrator oksigen dan 500 tabung oksigen ke New Delhi, India, pada Minggu (2/5).

KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

KPK mengamankan uang senilai total Rp3,5 miliar dari penggeledahan empat lokasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (1/3) dan Selasa (2/3).

Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas

"Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

Gubernur Ganjar Tunda Sekolah Tatap Muka Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Ganjar Tunda Sekolah Tatap Muka Tahun Depan

Penundaan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nomor 445/0017480 yang ditujukan bupati dan wali kota se-Jateng.

Cuma Kedalaman 1 Meter Anak Buah Anies Keruk Lumpur Kali Sekretaris
Indonesia
Cuma Kedalaman 1 Meter Anak Buah Anies Keruk Lumpur Kali Sekretaris

Kali Sekretaris dipilih menjadi prioritas lokasi pengerukan karena kawasan tersebut rawan banjir.

Polisi Tahan Pengemudi Mobil Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI
Indonesia
Polisi Tahan Pengemudi Mobil Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI

Polisi telah menahan MDA (19), pengemudi mobil Mercy yang menabrak lari pesepeda di HI, Jakarta Pusat.

4 Orang Tak Hadiri Klarifikasi Polisi Soal 'Kerumunan Petamburan'
Indonesia
Puluhan Nakes Terpapar COVID-19, Gunung Kidul Buka Lowongan Relawan Kesehatan
Indonesia
Puluhan Nakes Terpapar COVID-19, Gunung Kidul Buka Lowongan Relawan Kesehatan

Di RSUD sendiri ada lebih dari 600 pegawai baik dokter, perawat, pelayanan umum dan lainnya. Dari jumlah tersebut ada 54 pegawai yang berkutat pada pelayanan dan penganan COVID-19 justru turut terpapar.

Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali
Indonesia
Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali

Perlunya pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan lainnya