MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memangkas empat jabatan deputi di kementeriannya. Di era Rini Soemarno, jabatan deputi diisi oleh tujuh orang. Nantinya, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menduga ada pihak yang memberikan masukan menyesatkan kepada Presiden Jokowi bahwa selama ini deputi mengendalikan jajaran direksi di BUMN. Padahal, semua lima tahun terakhir, pengendalian BUMN atas arahan Menteri BUMN.
Baca Juga:
"Tunggu saja pasti akan ada kekisruhan di BUMN dalam waktu dekat. Engga gampang loh ngurus BUMN yang penuh kepentingan politik," ujar Poyuono dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/11).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai langkah tersebut justru akan membuat Erick tidak punya bahan untuk melanjutkan program di BUMN. Selama ini penopang perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung program pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo adalah pejabat BUMN yang diganti Erick.
"Dengan keterlibatan BUMN dalam program infrastruktur Joko Widodo telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bertahan di kisaran 5 persenan,"
Poyuono menyebutkan, sejumlah contoh proyek yang dibangun oleh BUMN. Beberapa pihak swasta dan asing tidak berani masuk mengerjakan proyek, justru diambil oleh BUMN. Ia lantas mencontohkan, pembangunan LRT Bogor-Jakarta.
"Swasta nasional maupun asing tidak berani masuk ke proyek tersebut karena secara buku proyek tersebut tidak bankable, namun PT Adi Karya berani mengambil proyek tersebut walau keuangannya harus berdarah-darah," ujarnya.
Selain itu, Poyuono juga menjelaskan kinerja BUMN bidang pertanian seperti PT Pupuk Indonesia. Selama dipimpin Rini Soemarno, PT Pupuk Indonesia berhasil memberikan ketersediaan pupuk bagi petani saat masa tanam, dan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi.
Baca Juga:
"Jadi babat habis deputi dan Sesmeneg di BUMN akan banyak dampak yang negatif bagi Erick untuk membuat BUMN jauh lebih baik kinerja dan pada akhirnya deviden disetor ke pemerintah akan semakin menurun," kata dia. (Pon)
