Erick Thohir Luncurkan Vaksin COVID-19 BUMN Jadi Booster Alternatif Ilustrasi - Vaksinator tengah mengukur dosis vaksin. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi/aa.

MerahPutih.com- Setelah berhasil melakukan fase uji klinis fase 2, vaksin COVID-19 BUMN melangkah ke tahap selanjutnya. Yakni uji klinis fase 3.

Untuk uji klinis fase 3 akan diberikan kepada 4.050 subjek dengan batasan usia 18 tahun sampai 70 tahun.

Baca Juga:

Vaksin COVID-19 BUMN Masuki Uji Klinis Tahap Akhir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, vaksin BUMN ini dalam tahap uji coba. Yakni, untuk meloloskan sebagai vaksin booster alternatif.

Erick Thohir mengatakan, vaksin COVID-19 diproduksi oleh PT Bio Farma dengan kapasitas 120 juta hingga 500 juta dosis per tahun ini.

Sasaran penggunaan tahap awal untuk masyarakat Indonesia. Namun, ada kemungkinan juga untuk diekspor.

"Apalagi kita menginginkan Indonesia menjadi hub daripada produksi vaksin dunia, ya kita bisa tingkatkan," ucap Erick pada Kick Off Uji Klinis Fase 3 Vaksin BUMN secara daring, Kamis (9/6).

Erick juga menjelaskan pertimbangan penggunaan nama BUMN akan dikonsultasikan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir menilai, Indonesia kini masih kekurangan vaksin anak karena belum banyak vaksin yang mendapatkan lisensi untuk diberikan kepada anak-anak.

"Kami melakukan uji klinis untuk primer vaksin satu dan dua, tapi karena jumlah vaksinasi sudah cukup besar kemungkinan vaksin ini untuk booster dan anak," ujarnya.

Apabila uji klinis itu berjalan lancar dan mendapatkan emergency use authorization (EUA), maka Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin tersebut pada Juli 2022 mendatang.

"Kami sudah menyiapkan kapasitas produksi yang cukup besar di mana untuk Vaksin BUMN ini kami telah menyiapkan kapasitas 120 juta dosis per tahun," kata Honesti.

Baca Juga:

Vaksinasi Global: Hampir 12 Miliar Dosis Vaksin COVID-19 Sudah Disuntikkan

Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito juga menyampaikan, bahwa kick off uji klinis fase 3 vaksin BUMN merupakan kebanggaan tersendiri bagi Badan POM.

Pasalnya, badan ini turut mendampingi pengembangan vaksin tersebut dimulai dari penyiapan fasilitas produksinya hingga kini mulai masuk ke fase 3.

Proses pengembangan vaksin BUMN ini adalah yang pertama di Indonesia, merupakan karya anak bangsa.

"Tentunya juga nanti memenuhi tahapan uji klinis yang baik dengan hasil yang baik mudah-mudahan, dalam jangka waktu yang sudah disepakati,” kata Penny.

Ia juga berharap agar vaksin BUMN akan mendapat hasil baik sehingga dapat segera diberi izin Emergency Use Authorization (EUA).

Kemudian, diproduksi komersil dan menjadi vaksin yang aman, bermutu, efektif, berkhasiat, dan berdaya saing.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, bahwa masalah ketahanan kesehatan dan masalah kesehatan secara keseluruhan bukan tanggung jawab eksklusif Kementerian Kesehatan.

Ia menambahkan, pandemi COVID-19 mengajarkan masyarakat dan pemerintah untuk bersatu membangun sistem kesehatan guna mewujudkan Indonesia lebih sehat di masa yang akan datang. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Militer AS Temukan Pestisida dalam Vaksin COVID-19 Moderna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Mutasi 200 Pati dan Pamen
Indonesia
Kapolri Mutasi 200 Pati dan Pamen

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mutasi dan merotasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Korps Bhayangkara di awal 2022.

Termasuk Risma, KPK Beri Bekal Antikorupsi Masa Pandemi Pada Petinggi Kemensos
Indonesia
Termasuk Risma, KPK Beri Bekal Antikorupsi Masa Pandemi Pada Petinggi Kemensos

Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.

AHY Instruksikan Kader Demokrat Panaskan Mesin Partai demi Menangi Pemilu 2024
Indonesia
AHY Instruksikan Kader Demokrat Panaskan Mesin Partai demi Menangi Pemilu 2024

"Mari kita semua fokus menatap ke depan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024," sambung AHY.

Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK, Regulasi Lagi Disusun
Indonesia
Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK, Regulasi Lagi Disusun

Kemendagri juga sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.

Perintah Tegas Jokowi Instruksikan Para Pembantunya Persiapkan Pemilu 2024
Indonesia
Perintah Tegas Jokowi Instruksikan Para Pembantunya Persiapkan Pemilu 2024

Anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

Hari Ini, Jokowi Jajal dan Resmikan Sirkuit Mandalika
Indonesia
Hari Ini, Jokowi Jajal dan Resmikan Sirkuit Mandalika

Presiden beserta rombongan telah lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Jumat (12/11) pagi menuju NTB.

Polda Metro Jaya Selidiki Penyebab Kecelakaan Beruntun Tewaskan 2 Orang di Pancoran
Indonesia
Polda Metro Jaya Selidiki Penyebab Kecelakaan Beruntun Tewaskan 2 Orang di Pancoran

"Korban sementara dua meninggal dunia di TKP dan empat masih dirawat di rumah sakit," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/5).

Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK
Indonesia
Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi turut diamankan bersama pihak swasta dalam operasi senyap KPK.

PDIP Tegaskan Dukung Isu dan Program Jokowi Saat Presidensi G20
Indonesia
PDIP Tegaskan Dukung Isu dan Program Jokowi Saat Presidensi G20

PDIP pun mengajak masyarakat untuk merawat lingkungan, membangun sikap peduli kelestarian alam, dan menjaga kebersihan.

Taliban Umumkan Pemerintahan dan Menteri Baru Afghanistan
Dunia
Taliban Umumkan Pemerintahan dan Menteri Baru Afghanistan

Afghanistan kini menghadapi runtuhnya layanan dasar dan makanan, serta persediaan bantuan lainnya yang akan segera habis. Hal itu diungkapkan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).