Erick Perintahkan Perusahaan BUMN Sinergikan Data UMKM Pameran UMKM (Foto: beritajakarta.id)

MerahPutih.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara perintahkan bank bumn, yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), bersinergi dengan BUMN yang melakukan penyaluran kredit atau bantuan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN memiliki satu data yang terintegrasi, sehingga bantuan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat disalurkan secara merata, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kemarin, khususnya untuk usaha mikro kita coba sinergikan BUMN yakni Pegadaian dan PMN untuk bisa mempunyai program satu data," ujarnya.

Baca Juga:

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

Ia menyebutkan, Himbara ini berperan penting dalam penyaluran berbagai bantuan yang terdapat pada program PEN mulai dari untuk UMKM, subsidi gaji pekerja hingga bantuan upah untuk tenaga pendidik non-PNS.

"Kita ingin mendukung program pemerintah ke depan bahwa data-data ini akurat dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya dikutip Antara.

Menteri BUMN Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: bumn.go.id).

Pemerintah pada tahun 2020 ini, mempunyai program PEN yang fokus pada enam bidang yang meliputi kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, serta insentif usaha Rp120,6 triliun.

Baca Juga:

Begini Kesulitan UMKM Indonesia Rebut Pasar Global

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siap Tarung, GoTo tak Terima Motif di Balik Gugatan GOTO Rp 2,08 Triliun
Indonesia
Siap Tarung, GoTo tak Terima Motif di Balik Gugatan GOTO Rp 2,08 Triliun

Merek GoTo terdaftar untuk kelas barang atau jasa Nomor 9, 36, dan 39.

BHACA Akan Evaluasi Penghargaan Antikorupsi Nurdin Abdullah
Indonesia
BHACA Akan Evaluasi Penghargaan Antikorupsi Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah merupakan penerima penghargaan BHACA pada 2017

[Hoaks atau Fakta]: Gubernur Sumut Perintahkan Rumah Ibadah Dibuka Total
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Gubernur Sumut Perintahkan Rumah Ibadah Dibuka Total

Klaim di gambar tangkapan layar yang diunggah oleh sumber klaim tersebut sudah beredar sejak pertengahan Maret 2020.

KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi pada Rabu (4/8).

Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme
Indonesia
Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme

Mabes Polri bakal mengenakan UU Antiterorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Polsek Tambora Siapkan 400 Alat Swab Antigen Bagi Warga yang Balik ke Jakarta
Indonesia
Polsek Tambora Siapkan 400 Alat Swab Antigen Bagi Warga yang Balik ke Jakarta

"Kita sediakan 400 alat swab antigen untuk warga yang kemarin mudik lebaran," kata Kapolsek Tambora, Kompol M. Faruk Rozi

Siklon Seroja Yang Terjang NTT Jadi Siklon Terkuat di Indonesia
Indonesia
Siklon Seroja Yang Terjang NTT Jadi Siklon Terkuat di Indonesia

Hingga Selasa (6/4) terdapat 128 orang meninggal dunia akibat bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kemerdekaan Pers Harus Semakin Berkualitas
Indonesia
Kemerdekaan Pers Harus Semakin Berkualitas

Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), setidaknya ada 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis dari 1 Januari - 25 Desember 2020.

Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati
Indonesia
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati

Sepanjang sejarah partai banteng itu, sangat sulit menempatkan orang di luar trah Soekarno menjadi pimpinan partai.

Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK
Indonesia
Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK

Selain itu aspek netralitas, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI serta pemerintah yang sah termasuk penilaian terhadap anti-radikalisme