Erick Laporkan Krisis Keuangan Garuda Indonesia ke Kejagung Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Krisis keuangan yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero), akibat kesalahan urus dan sewa pesawat, dilaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir kepada Kejaksaan Agung.

"Kami berikan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan," kata Erick Thohir kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

Baca Juga:

Awal Tahun, Garuda Masih Berjuang Lakukan Penundaan Pembayaran Utang

Dalam laporan itu, Erick menyampaikan terkait rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia sekaligus memberikan sejumlah bukti tentang pembelian pesawat ATR 72-600.

Sejak dua tahun terakhir, Garuda dilanda badai keuangan akibat salah kelola di masa lalu yang mengakibatkan utang perusahaan membengkak lebih dari Rp 140 triliun.

Erick menegaskan, Kementerian BUMN akan fokus melakukan transformasi agar Garuda bisa lebih akuntabel, profesional, dan transparan.

"Ini bukan sekedar penangkapan atau menghukum oknum yang ada, tetapi perbaikan administrasi menyeluruh," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara)
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap upaya Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin membersihkan berbagai perusahaan pelat merah dari indikasi pelanggaran hukum, terkhusus Garuda Indonesia.

"Kami sinkronisasi data dan kami harapkan juga tidak hanya untuk kasus Garuda, tetapi juga kami dorong (pengembangan) kasus lain di BUMN," ucap Burhanuddin.

Saat ini, ada lebih dari 470 kreditur mengajukan klaim kepada Garuda Indonesia dengan batas waktu pada 5 Januari 2022. Mereka mengajukan klaim penagihan utang hingga USD 13,8 miliar dolar AS atau setara Rp 198 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Karyawan Desak BPK Bongkar Transaksi Yang Bikin Keuangan Garuda Terseok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI
Indonesia
Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI

Harta Riza terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak

Hari Terakhir Paralimpiade, Menpora Yakin Indonesia Tambah Emas
Indonesia
Hari Terakhir Paralimpiade, Menpora Yakin Indonesia Tambah Emas

ndonesia dapat mengirim lebih banyak atletnya pada Paralimpiade Paris 2024, terutama setelah adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang bakal menjadi cetak biru pembinaan olahraga prestasi Tanah Air.

Holding BUMN Jasa Survei Tinggal Diresmikan
Indonesia
Holding BUMN Jasa Survei Tinggal Diresmikan

Dengan pembentukan holding ini akan ada penyesuaian struktur organisasi baru dengan menggunakan pendekatan Strategi Penguatan Portofolio Bisnis.

Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun

Faktor individu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota adalah ideologi dari anggota

Tak Ada Libur Sekolah di DIY, Diganti Kegiatan Pengembangan Diri Siswa
Indonesia
Tak Ada Libur Sekolah di DIY, Diganti Kegiatan Pengembangan Diri Siswa

"Tidak ada libur, ya nanti kita isi dengan berbagai aktivitas yang sifatnya pengembangan diri siswa," terang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya, melalui keterangan pers di Yogyakarta, Jumat (3/12).

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode
Indonesia
Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

Guspardi mengatakan, rapat di Komisi II merupakan waktu yang tepat bagi Mendagri memberikan klarifikasi atas acara deklarasi Apdesi tersebut

Pinjol Ilegal di PIK Diduga Pekerjakan Anak di Bawah Umur yang Kurang Pengetahuan
Indonesia
Pinjol Ilegal di PIK Diduga Pekerjakan Anak di Bawah Umur yang Kurang Pengetahuan

Selain itu, mereka beroperasi tiada henti dalam 1 minggu

Penambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat Angka Terkonfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
Penambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat Angka Terkonfirmasi Positif COVID-19

Sampai sekarang ada varian baru yang under investigation seperti varian Lambda

Alasan Pemerintah Wajib Gratiskan Biaya Tes PCR dan Antigen
Indonesia
Alasan Pemerintah Wajib Gratiskan Biaya Tes PCR dan Antigen

"Karena bagi rakyat sangat berat di tengah situasi ekonomi seperti saat ini,” kata Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo

Setengah Juta Warga Jakarta Sudah Divaksin Booster
Indonesia
Setengah Juta Warga Jakarta Sudah Divaksin Booster

Minat warga Jakarta yang ingin mendapatkan vaksin penguat atau booster cukup tinggi.