Erick Diperintah Wapres Suntik Modal ke Bank Wakaf Mikro Pesantren Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diperintah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mencari model bisnis baru bagi Bank Wakaf Mikro (BWM). Salah satunya, dengan suntikan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi memaparkan, saat ini terdapat di 51 lokasi BWM lebih dari bank-bank syariah sehingga pengembangannya belum optimal dalam memberikan pinjaman syariah ultra mikro bagi masyarakat di sekitar pesantren.

“Sehingga nanti BWM diharapkan bisa berkembang besar, tapi tentu saja dengan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Baca Juga:

Subsidi Upah Bagi Tenaga Kependidikan Mulai Disalurkan

Selain itu, Kementerian BUMN diminta untuk meninjau manajemen dan pesantren yang akan mengembangkan BWM.

"Ini supaya berkembang dan tidak menjadi dana yang begitu diserahkan ke sebuah pesantren lantas hilang,” katanya.

Atas permintaan Wapres, Menteri BUMN perintahkan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Hery Gunardi, membentuk tim khusus dalam mencari model bisnis baru untuk BWM

Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Foto: setkab.go.id).

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Ma’ruf meminta agar model dan stuktur pertanggungjawaban bisnis BWM itu dapat berjalan mulai 2021. BWM diharapkan dikembangkan dengan model bisnis yang tepat, sehingga layanan pembiayaan ultra mikro berbasis syariah bagi masyarakat semakin banyak.

Saat ini volume permodalan BWM masih sangat minim yakni tidak lebih dari Rp4 miliar, dengan model operasional yang dinilai belum memberi makna pemberdayaan ekonomi berarti bagi umat. (Knu)

Baca Juga:

Bisnis Kosmetik Melejit Saat Pandemi, Kemenperin Gelar Pameran Virtual

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut Sebutan Bencong, Mabes Polri Evaluasi Kapolres Blitar
Indonesia
Buntut Sebutan Bencong, Mabes Polri Evaluasi Kapolres Blitar

AKBP Fanani yang lama berdinas di Polda Metro Jaya menjelaskan, kemarahan yang ditujukan pada AKP Agus Tri gegara masalah rambut.

Pimpinan DPRD DKI: Anggota Rangkulan dengan Wagub Wajib Tes COVID-19
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI: Anggota Rangkulan dengan Wagub Wajib Tes COVID-19

Tidak semua anggota DPRD DKI Jakarta yang melakukan tes COVID-19 setelah Wagub Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif virus corona.

Propam Amankan Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
Propam Amankan Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Buron Kelas Kakap Russ Medlin Bakal Dideportasi ke Amerika
Indonesia
Buron Kelas Kakap Russ Medlin Bakal Dideportasi ke Amerika

pelaku adalah residivis kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Amerika dan sudah didakwa dua kali pada tahun 2006 dan tahun 2008.

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berpendapat bahwa kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'
Indonesia
Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'

Hal ini dikhususkan bagi calon penumpang yang tempat tinggalnya tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test

Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Segera Datang, Ma'ruf Amin: Kalau Misalnya Tidak Halal Ya Tidak Masalah
Indonesia
COVID-19 di DKI Makin Meroket, Anies Didorong Bikin Gugus Tugas Perkantoran
Indonesia
COVID-19 di DKI Makin Meroket, Anies Didorong Bikin Gugus Tugas Perkantoran

Beberapa kantor, kerap menutupi karyawan yang terjangkit COVID-19

THR ASN dan Honorer Pemkot Solo Cair Akhir Pekan Ini
Indonesia
THR ASN dan Honorer Pemkot Solo Cair Akhir Pekan Ini

Rudy mengatakan besaran THR setiap ASN tidak sama tergantung eselonnya

Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya
Berita
Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya

Pada tanggal 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua