Erick Diminta Tidak Goyah Karena Tekanan Permintaan Jabatan Menteri BUMN Erick Thohir dan MenkeuSri Mulyani. (Foto: setkab.go.id).

MerahPutih.com - Kebijakannya perombakan jajaran komisaris dan direksi BUMN yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diapresisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menilai, Erick telah menunjukkan profesionalitasnya selama menjabat sebagai Menteri BUMN walaupun banyak kritikan kebijakan, termasuk desakan untuk mengganti posisinya sebagai Menteri BUMN.

Ia meminta Presiden Jokowi tidak perlu mendengarkan tekanan pihak luar yang ingin Erick segera dicopot walaupun banyak yang tidak nyaman dengan kepemimpinan Erick.

Baca Juga:

Diduga Bermasalah, Erick Thohir Bakal Selidiki 142 Anak Perusahaan Pertamina

"Erick Thohir rekam jejaknya sebagai pengusaha sudah jelas dan sudah selesai urusan duniawinya, selama menjabat sebagai menteri dia telah banyak membuat gebrakan," kata Hakim yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) F-PAN Komisi VI DPR RI tersebut di Kediri, Minggu.

Hakim berharap kepemimpinan Erick Thohir bisa diteruskan hingga selesai. Hasil kerjanya telah menunjukkan tren yang cukup positif. Namun, Erick diharapkan bisa lebih mengakomodasi dari kalangan muda serta perempuan untuk mengisi pos penting di BUMN.

"Dari awal menjabat sudah banyak tekanan diberikan pada beliau, tapi kalau kita lihat hasilnya sejauh ini pada trek yang positif," kata Hakim.

Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara).

Erick Tohir diharapkan juga bisa tetap konsisten untuk membenahi BUMN-BUMN agar lebih baik lagi, kendati terdapat tekanan luar biasa yang terus diarahkan kepadanya.

Relawan yang ikut mendukung Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, kembali meminta jatah untuk komisaris atau direksi di berbagai BUMN. Menurut para rewalan, jumlah komisari atau direksi yang diangkat dari para pendukung non partai ini dinilai masih sedikit.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, pergantian direksi yang dilakukan di masa kepemimpinannya tersebut tidak didasari rasa suka atau tidak suka melainkan menjadi bagian dari roadmap transformasi BUMN ke depannya. Figur yang kinerjanya sesuai dengan Key Performance Index (KPI) akan dipertahankan.

Baca Juga:

Erick Thohir: Program Subsidi Gaji Rp600 Ribu Bisa Diteruskan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana
Indonesia
Melanggar Protokol Kesehatan Saat Tahapan Pilkada Bisa Kena Pidana

Di UU Pilkada maupun peraturan KPU tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan tapi ada UU lain di luar UU pilkada

Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan
Indonesia
Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan

Lembaga yang dikomandoi Filri Bahuri itu akan melakukan tes swab terhadap para pegawainya.

Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka
Indonesia
Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Para peserta pilkada lebih banyak melakukan kampanye tatap muka secara terbatas daripada kampanye secara daring.

Kardinal Ungkap Alasan Enggan Terburu-buru Buka Kegiatan Peribadatan Gereja
Indonesia
Kardinal Ungkap Alasan Enggan Terburu-buru Buka Kegiatan Peribadatan Gereja

Keputusan dari masing-masing Keuskupan itu berbeda-beda

Anies Tegaskan Orang yang Positif Corona Bukan Aib
Indonesia
Anies Tegaskan Orang yang Positif Corona Bukan Aib

Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk tidak memotong TKD

Punya Rekam Jejak, Ahok Layak Jadi Menteri
Indonesia
Punya Rekam Jejak, Ahok Layak Jadi Menteri

Sinyal kuat reshuffle kabinet keluar dari mulut Presiden Jokowi pada pertengahan Juni lalu saat Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna.

Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD
Indonesia
Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD

Syafrin Liputo mengingatkan agar para pejalan kaki yang datang harus terus bergerak layaknya pesepeda.

Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel
Indonesia
Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel

"Begitu status sudah print ready record, itu fotonya sudah muncul dan kelurahan bisa cetak," ujarnya

Menhub Bakal Longgarkan Transportasi Massal, KRL Ikut PSBB
Indonesia
Menhub Bakal Longgarkan Transportasi Massal, KRL Ikut PSBB

PT KCI melaksanakan cek suhu tubuh bagi seluruh pengguna maupun petugas di stasiun.

KPK: Bansos COVID-19 Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada
Indonesia
KPK: Bansos COVID-19 Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada

KPK juga telah mengeluarkan tiga surat edaran tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat.