Epidemiilogi UI Sebut Klaster Keluarga Muncul karena Kebijakan Pemerintah yang Salah Ilustrasi. Foto: Pixabay/mohamed_hassan

MerahPutih.com - Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono tidak setuju jika warga yang disalahkan dengan munculnya kasus baru corona di klaster keluarga.

Menurut Pandu, klaster keluarga sudah ada di Indonesia pada Maret 2020 lalu pada kasus 1,2, dan 3 yang merupakan satu darah. Dengan begitu ia tak sependapat dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 yang menyebut adanya klaster keluarga karena kurangnya kedisiplinan masyarakat.

Baca Juga

Terima Calon Positif COVID-19, Proses Pendaftaran Cakada Diduga Terjadi Pelanggaran

"Riwayat Klaster Keluarga sudah terjadi sejak kasus no 1, 2, dan 3 bulan Maret. Tapi tidak diperhatikan, padahal penularan sudah di tingkat komunitas," kata Pandu, Selasa (8/9).

Menurut Pandu, klaster keluarga bermunculan akibat kesalahan pemerintah yang menerapkan kebijakan isolasi mandiri. Akibatnya hal ini justru mendorong banyaknya klaster keluarga.

"Betapa kejamnya sampai salahkan warga. Kebijakannya yang salah," ungkapnya.

COVID-19
Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Akmal Taher menuturkan, kemunculan klaster keluarga positif corona terjadi karena warga tak disiplin menerapkan protokol kesehatan dan isolasi mandiri di rumah.

Baca Juga

Gibran dan Bagyo Tes Swab di RSUD dr Moewardi Solo

"Selama ini, misalnya ada orang yang dicurigai Covid-19, setelah swab belum ada hasilnya, semestinya sambil nunggu hasil, dia tinggal di rumah dan tidak beraktivitas seperti biasa, karantina di rumah, tidak kontak dengan orang rumah," ujar Akmal di YouTube dalam kanal BNPB, Senin (7/9). (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba
Indonesia
Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba

Erdi A. Chaniago menegaskan, siapa pun anggota yang terbukti melakukan tindak penyalahgunaan narkoba bakal ditindak tegas.

Berhasil Kendalikan COVID-19, Papua Barat Diharap Jadi Percontohan Nasional
Indonesia
Berhasil Kendalikan COVID-19, Papua Barat Diharap Jadi Percontohan Nasional

Provinsi Papua Barat juga berhasil mempertahankan empat daerah pada zona hijau

Pasien COVID-19 Gejala Ringan Bakal Digiring ke Wisma Atlet
Indonesia
Pasien COVID-19 Gejala Ringan Bakal Digiring ke Wisma Atlet

Kementerian Kesehatan memastikan ada penambahan jumlah ruangan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan
Indonesia
Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan

ementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) terkait pemberian izin pengusahaan pelabuhan.

Kejagung Sita Puluhan Bidang Tanah Aset Korupsi Asabri di Kendari
Indonesia
Kejagung Sita Puluhan Bidang Tanah Aset Korupsi Asabri di Kendari

Penyidik Kejaksaan Agung kembali menyita 30 bidang tanah serta sertifikat hak guna bangunan (HGB).

BIN Beberkan Kronologi  Gugurnya Kabinda Papua
Indonesia
BIN Beberkan Kronologi Gugurnya Kabinda Papua

Satgas BIN dibantu unsur keamanan lainnya terus melakukan pengejaran

Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021
Indonesia
Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021

Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pembahasan

Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru
Indonesia
Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru

KWI membina 37 keuskupan yang tersebar di 34 provinsi.

ICW Sebut Sepanjang 2020 KPK Hanya Tunjukkan Kontroversi
Indonesia
ICW Sebut Sepanjang 2020 KPK Hanya Tunjukkan Kontroversi

Indonesia Corruption Watch menilai masa depan pemberantasan korupsi semakin terancam dengan berlakunya revisi UU KPK.

Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa
Indonesia
Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa

buzzer akan terus terjadi selama pendidikan literasi lemah, pendidikan kritis lemah, dan tidak ada etika dalam hal penggunaan media sosial.