Enggan Kasasi Kasus Pinangki, Reformasi Birokrasi Kejagung Dinilai Gagal Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung memutuskan menerima hasil kasasi mantan pegawainya, Pinangki Sirna Malasari, yang divonis dari 10 tahun bui menjadi hanya 4 tahun dalam kasus suap Djoko Tjandra. Keenganan JPU tidak mengajukan kasasi Pinangki diduga karena sesama jaksa.

"Mengenai keengganan JPU mengajukan kasasi bisa jadi didasarkan pada perasaan satu korps atau esprit de corps, tetapi juga sangat mungkin karena putusan dianggap sudah sesuai dengan tuntutannya," ujar Sementara Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar dalam keteranganya, Jumat (16/7).

Baca Juga:

MAKI Duga Kejagung Tak Kasasi Vonis Pinangki Untuk Tutupi Peran King Maker

Fickar menyebut, kasus Pinangki menjadi bukti bahwa pengawasan melekat (waskat) dan reformasi birokrasi yang ada di Kejaksaan Agung telah gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Waskat itu hampir tidak pernah efektif, tidak mungkin jeruk makan jeruk," katanya.

Ia menegaskan, saat ini perlu dirangsang dan ditumbuhkan dalam kondisi kejaksaan ini, adalah keberanian masyarakat untuk melaporkan jika menjadi korban atau melihat pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kejaksaan.

Kejaksaan Agung dinilai Fickar, kurang serius dalam melakukan pengawasan secara internal. Terutama pada jaksa-jaksa yang menangani perkara berpotensi terjadi transaksi.

"Baik mengenai pasal pasal dakwaan/tuntutan maupun mengenai upaya paksa yang dilakukan jaksa. Seperti penahanan dan penyitaan barang yang diduga hasil kejahatan, saat ini berpotensi transaksional," kata Fickar.

Ia berharap, peran kontrol masyarakat, utamanya pers menjadi sangat penting. Sehingga dibutuhkan juga keberanian media untuk menampilkan berita penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada aparat penegak hukum di tengah kondisi masyarakat bersikap apatis dan masih sibuk dengan kebutuhannya masing-masing.

Mantan Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)
Mantan Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

"Sepanjang tidak ada kasus yang menimpanya, kejaksaan menjadi tidak relevan dalam kehidupan sehari-harinya," katanya.

Sebelumnya, vonis majelis hakim dalam sidang banding jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun. Pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Padahal, dalam persidangan, Pinangki menerima uang USD 500 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai uang muka terkait kepengurusan fatwa di MA. (*)

Baca Juga:

Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang
Indonesia
Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang

Memperpanjang BST akan menjadi solusi atas rendahnya konsumsi atau daya beli masyarakat setelah pemerintah melarang mudik Lebaran.

Instruksi Mendagri Tetapkan PPKM di Jakarta Level 2
Indonesia
Instruksi Mendagri Tetapkan PPKM di Jakarta Level 2

Selama satu bulan terakhir, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

Integrasi Belum Selesai, Gubernur Minta Perpanjangan Otonomi Khusus Aceh
Indonesia
Integrasi Belum Selesai, Gubernur Minta Perpanjangan Otonomi Khusus Aceh

Pertemuan tersebut juga turut membahas beberapa regulasi dari UUPA yang belum diterbitkan, di antaranya regulasi pelaksanaan dana otonomi khusus yang telah ditetapkan sejak tahun 2008-2020.

[Hoaks atau fakta]: Ke Masjid Sudah Tidak Perlu Pakai Masker dan Jaga Jarak
Indonesia
[Hoaks atau fakta]: Ke Masjid Sudah Tidak Perlu Pakai Masker dan Jaga Jarak

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pengurus masjid tak melarang jemaah untuk menggunakan masker saat beribadah.

KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya
Indonesia
KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya

KPK memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya.

Ombudsman Minta Jokowi Ambilalih Pengalihan Status Pegawai KPK
Indonesia
Ombudsman Minta Jokowi Ambilalih Pengalihan Status Pegawai KPK

Presiden juga diminta memonitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN

Pastikan PON Papua Layak Digelar, Kapolri-Panglima TNI Sidak ke Stadion Lukas Enembe
Indonesia
Pastikan PON Papua Layak Digelar, Kapolri-Panglima TNI Sidak ke Stadion Lukas Enembe

Kapolri dan rombongan memastikan bahwa dua arena olahraga tersebut bakal siap digunakan untuk pesta olahraga nasional tersebut pada bulan Oktober 2021 mendatang.

Penerimaan Pajak Lampaui Target Setelah 12 Tahun
Indonesia
Penerimaan Pajak Lampaui Target Setelah 12 Tahun

"Di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun," kata Menkeu.

Dinas SDA DKI Baru Buat 6 Ribu Sumur Resapan dari Target 22 Ribu
Indonesia
Dinas SDA DKI Baru Buat 6 Ribu Sumur Resapan dari Target 22 Ribu

Sumur resapan ini merupakan salah satu program pengendalian banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta

[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Negara Akan Ambil Tanah Warga yang Tidak Urus AJB Selama 5 Tahun

Yulia juga meminta masyarakat untuk tidak termakan informasi hoaks mengenai AJB tersebut