Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8) (ANTARA/Joko Susilo)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Baca Juga: Asap Kebakaran Lahan dan Hutan Mulai Cemari Udara di Pekanbaru

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar di saling melengkapi karena kerugian ekonomi yang ditimbulkan besar sekali. “Jadi Pak Panglima dan Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” jelas Jokowi.

Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Kota Pekanbaru mulai diselimuti asap
Kota Pekanbaru mulai diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Foto: Antaranews)

Ia merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Jokowi.

Jadi, lanjut Jokowi, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.

Baca Juga: Status Kebakaran Hutan dan Lahan Darurat, Pemprov Riau Minta Bantuan BNPB

Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Presiden.

Ia mengaku malu di Malaysia dan Singapura, masalah kebakaran hutan dan lahan ini sudah menjadi headline media. “Jerebu lagi lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa ternyata asap. Hati-hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini,” tegasnya. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH