Empat Tersangka yang Bantu Olivia Lakukan Dugaan Penipuan Bakal Diperiksa Olivia Nathania (kiri) dengan didampingi kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (11/10). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Merahputih.com - Kasus dugaan penipuan berkedok perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) fiktif yang diduga dilakukan Olivia Nathania (Oi) terus bergulir.

Rupanya, selain Oi, ada empat orang lagi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Keempatnya berinisial FM, ES, R dan SN. Mereka berperan membantu Oi dalam melakukan aksi dugaan penipuan tersebut.

Baca Juga

Anak Nia Daniaty Sebut Hanya Tawarkan Les, Bukan Jasa Penerimaan CPNS

"Kami akan panggil dan sedang dijadwalkan pemeriksaannya untuk empat orang tersebut sebagai tersangka," lanjut Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Yusri Yunus, Jumat (12/11).

Luusan AKPOL 1991 ini juga mengomentari permohonan penangguhan penahanan anak artis senior Nia Daniaty itu.

"(Permohonan) penangguhan penahanan ya silakan saja. Itu kan haknya dia. Nanti akan kita pelajari semuanya," kata Yusri.

Baca Juga

Anak Nia Daniaty Bakal Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Jasa Penerimaan CPNS

Ia menjelaskan salah satu yang mesti dipertimbangkan karena jumlah korban lebih dari 200 orang.

"Apakah bisa memberikan penangguhan kepada yang bersangkutan atau tidak dengan melihat korban-korban yang cukup banyak sudah ditipu," tutup Yusri.

Baca Juga:

Polisi Minta Anak dan Menantu Nia Daniaty Penuhi Panggilan Penyidik Pekan Depan

Sebagai informasi, sebelumnya Oi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya atas kasus penipuan perekrutan CPNS. Oi dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Oi diduga telah melakukan penipuan dengan kedok perekrutan CPNS dengan total korban 225 orang. Adapun nilai kerugian yang dialami keseluruhan korban mencapai Rp9,7 miliar. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Sulsel Nurdin Bantah Terlibat Korupsi, Begini Tanggapan KPK
Indonesia
Gubernur Sulsel Nurdin Bantah Terlibat Korupsi, Begini Tanggapan KPK

"Tersangka membantah hal biasa dan itu hak yang bersangkutan," ujar Ali

Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri
Indonesia
Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah menteri yang tidak berhasil menangani COVID-19.

Dari 127 Ribu, Kini Pasien Tempati RS Darurat Wisma Atlet Hanya 556 Orang
Indonesia
Dari 127 Ribu, Kini Pasien Tempati RS Darurat Wisma Atlet Hanya 556 Orang

Dari total 556 pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di RSD Wisma Atlet Kemayoran, 263 antara lain pria dan sisanya 293 wanita.

Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Ngaku Telah Lakukan Pengamanan Berlapis
Indonesia
Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Ngaku Telah Lakukan Pengamanan Berlapis

Memastikan keamanan data, BPJS Kesehatan melakukan kerja sama strategis dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan pihak profesional.

Minta Netizen Tak Perkeruh Kasusnya, Jerinx: Menang Jadi Arang Kalah Jadi Abu
Indonesia
Minta Netizen Tak Perkeruh Kasusnya, Jerinx: Menang Jadi Arang Kalah Jadi Abu

Adam Deni juga angkat bicara ihwal proses mediasi tersebut

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok
Indonesia
Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong-royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.

Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin
Indonesia
Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin

Dalam surat dakwaan disebut pada awalnya sekitar Agustus 2020, Robin dimintai tolong Azis Syamsudin berdiskusi dengan Maskur Husain apakah bersedia mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsudin dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

 Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Relaksasi Berbagai Sektor di Jakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Salah satu pelonggaran yang diberikan yaitu bekerja dari kantor atau work from office (WFO) sektor non-esensial ditambah dari 50 persen menjadi 75 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3,2 dan 1 di Jawa dan Bali.

Terima SK Kemenkumham sebagai Parpol, Partai Perkasa Siap Ikut Pemilu 2024
Indonesia
Terima SK Kemenkumham sebagai Parpol, Partai Perkasa Siap Ikut Pemilu 2024

Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham sebagai partai politik yang berbadan hukum.