Empat Tahun Buron, Terdakwa Kasus Kehutanan Ditangkap di Kawasan Pondok Indah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak. ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Tim Tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat berhasil meringkus terdakwa kasus tindak pidana kehutanan Maman Suherman.

Penangkapan terhadap Maman dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 92K/Pid.Sus.LH/2017 tanggal 21 Juni 2017. Lantaran saat dipanggil oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut.

Baca Juga:

Pimpinan MIT Poso Ali Kolera Dipastikan Tewas, 4 Orang Masih Buron

"Karena itu, kemudian yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO)," tutur Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/9).

Usai kurang lebih empat tahun dalam pelariannya, Maman akhirnya dibekuk di Jalan Metro Kencana V, Pondok Pinang Blok PA 29, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Akhirnya berhasil diamankan ketika pencarian diintensifkan bekerja sama dengan tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung," ungkap Leonard.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa.)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa.)

Sebagai informasi, kasus ini berawal pada Januari 2011 sampai dengan Desember 2011.

Saat itu, Maman yang merupakan wiraswasta dilaporkan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Wilayah hutan itu berada di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang, Desa Sentaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

Alhasil majelis hakim menegaskan, Maman terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 78 ayat (14) jo pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Baca Juga:

Kejagung Tangkap Buronan Kasus Korupsi Joko Sutrisno

Selanjutnya, pelaku harus menjalani hukuman pidana penjara selama tiga tahun serta denda sejumlah Rp 750 juta.

Dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. (Knu)

Baca Juga:

2 Tahun Harun Masiku Buron, Polri: Kecil Kemungkinan Lolos Lewat Jalur Resmi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Berhasil Identifikasi 120 Korban Jatuhnya Pesawat China Eastern Airlines
Dunia
Tiongkok Berhasil Identifikasi 120 Korban Jatuhnya Pesawat China Eastern Airlines

Sebanyak 120 dari 132 korban pesawat China Eastern Airlines yang jatuh di Daerah Otonomi Guangxi berhasil diidentifikasi pada Sabtu.

Rayakan HUT RI, BUMD DKI Jakarta Beri Potongan Harga Sembako dan Daging
Indonesia
Rayakan HUT RI, BUMD DKI Jakarta Beri Potongan Harga Sembako dan Daging

Untuk pemesanan dapat menghubungi nomor telepon toko daging Dharma Jaya pada nomor 085939097317.

Dikejar Kapal KKP Hingga 'Over Heat', Kapal Pencuri Ikan Vietnam Terbakar Lalu Tenggelam
Indonesia
Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20
Indonesia
Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor PM Jepang di Tokyo, Rabu (27/7) pagi.

CIPS Anggap PTM Maksimal Enam Jam Cukup Riskan Dilaksanakan
Indonesia
CIPS Anggap PTM Maksimal Enam Jam Cukup Riskan Dilaksanakan

Pertimbangannya adalah karena vaksinasi guru dan tenaga pengajar serta peserta didik juga belum terlaksana dengan merata

Tiga Kabupaten Ini Masih Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
Tiga Kabupaten Ini Masih Terapkan PPKM Level 4

Ketentuan tersebut diatur dalam Inmendagri nomor 42 tahun 2021

Cegah Kepadatan Arus Balik, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan WFH
Indonesia
Cegah Kepadatan Arus Balik, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan WFH

"Relaksasi tersebut harus dimanfaatkan dan diatur saat balik sehingga kepadatan di arus balik bisa dihindari dan bisa diurai. Yang lebih penting lagi masyarakat bisa kembali dengan nyaman dan selamat. Kami, pemerintah dan stakeholder terkait akan memberikan pelayanan terbaik," ucap Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/5)

Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR
Indonesia
Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR

DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022, dengan dua agenda pada Selasa siang (18/1).

Takziah ke Gedung Pakuan, Yana Mulyana Tak Kuasa Menahan Tangis
Indonesia
Takziah ke Gedung Pakuan, Yana Mulyana Tak Kuasa Menahan Tangis

Datang bersama istri, Yana Mulyana tak kuasa menahan air mata. Ia sedih sahabatnya harus kehilangan putra tercintanya.

Tol Cisumdawu Seksi 1 Diresmikan, Gratis Selama Dua Pekan
Indonesia
Tol Cisumdawu Seksi 1 Diresmikan, Gratis Selama Dua Pekan

Tol Cisumdawu Seksi 1 sepanjang 11,4 kilometer itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mulai Selasa (25/1), pukul 06.00 secara gratis selama dua pekan ke depan.