Empat Pabrik Tekstil Ditutup karena Buang Limbah ke Citarum, Ini Nih Nama-namanya Polda Jawa Barat saat konferensi pers penutupan pabrik pembuang limbah di Sungai Citarum. (MP/Yugi Prasetyo)

MerahPutih.com - Polda Jawa Barat terus melakukan penindakan terhadap pabrik yang membuang limbah sembarangan ke Sungai Citarum.

Kali ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar menutup empat perusahaan tekstil lantaran diduga membuang limbah cair dengan kandungan kimia melebihi ambang batas.

Kapolda Jabar Irjen (Pol) Agung Budi Maryoto mengatakan keempat perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, di antara PT Gede Indah yang berada di Kota Cimahi, PT Sinar Sukses Mandiri di Kabupaten Purwakarta, PT Selaras Idola Abadi di Kabupaten Bandung, dan PT Surya Tekstil di Karawang.

"Modusnya membuang langsung (limbah pabrik), ada yang menggunakan ipal tapi ada juga yang langsung dibuang," ujar Kapolda didampingi Dirkrimsus Polda Jabar Kombes (Pol) Samudi, di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (1/2).

Keempat perusahaan tersebut terbukti membuang limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan sudah berjalan lima tahun. "Pemeriksaan awal sudah 5 tahun dan setiap hari ada pembuangan limbah yang langsung," ujarnya.

Namun meski sudah dilakukan penutupan dan tidak boleh beroperasinya keempat pabrik tersebut, Agung menyebut belum menetapkan tersangka terkait pencemaran lingkungan yang di lakukan empat perusahaan tersebut.

"Kita belum tetapkan tersangka, pemilik masih terlapor. Kita periksa hasil labnya dulu. Jika terbukti, kita langsung lakukan penyidikan," tegas Agung.

Penindakan terus itu seiring dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin menciptakan Sungai Citarum bersih. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya seputar Bandung dalam artikel: Kodam Siliwangi Operasikan Dua Perahu Khusus di Sungai Citarum

Penulis : Yugi Prasetyo Yugi Prasetyo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang KRL Tetap Wajib Pakai Masker
Indonesia
Penumpang KRL Tetap Wajib Pakai Masker

Pasalnya, pelonggaran aturan wajib masker di ruang terbuka saat ini masih belum bisa diterapkan di transportasi kereta api terkhusus KRL Commuterline.

Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat
Indonesia
Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat

Charta Politika Indonesia merilis survei preferensi sosial dan politik masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hasilnya, warga Kaltim lebih puas kinerja pemerintah pusat dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi.

DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-Undang
Indonesia
DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-Undang

DPR RI mengesahhkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024
Indonesia
Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024

Fraksi Partai Demokrat DPR RI sepakat dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemendagri Ingatkan Sanksi Pidana
Indonesia
Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemendagri Ingatkan Sanksi Pidana

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan warga dunia maya soal sanksi pidana jika memakai nomor induk kependudukan (NIK) orang lain

Hasil Drawing Piala Dunia 2022: Grup E Pertemukan Spanyol dengan Jerman
Indonesia
Hasil Drawing Piala Dunia 2022: Grup E Pertemukan Spanyol dengan Jerman

FIFA telah melakukan pengundian (drawing) babak grup Piala Dunia 2022 Qatar, di The Doha Exhibition and Convention Center, Qatar, Jumat (1/4).

Solo Pastikan Tidak Ada ASN Dapat Bantuan Bansos dari Kemensos
Indonesia
Solo Pastikan Tidak Ada ASN Dapat Bantuan Bansos dari Kemensos

Validasi penerima bansos terus dilakukan perbaikan. Hal itu dilakukan karena ada warga penerima bansos sudah meninggal.

Kemenkumham Terbitkan Aturan Baru Permohonan Visa Indonesia
Indonesia
Kemenkumham Terbitkan Aturan Baru Permohonan Visa Indonesia

Dalam beleid tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperbarui syarat berupa sejumlah daftar kegiatan orang asing untuk permohonan pengajuan visa Indonesia.

Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat

“Tapi kemacetan itu kan termasuk yang tidak bisa kita hindari karena kami menegakkan aturan kami harus memriksa satu persatu kendaran apakah dia termasuk sektor kritikal dan esensial,” jelasnya.

Tolak Buka Big Data Tunda Pemilu, Jubir Luhut Diminta Baca UU Informasi Publik
Indonesia
Tolak Buka Big Data Tunda Pemilu, Jubir Luhut Diminta Baca UU Informasi Publik

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta agar Jubir Luhut, Jordi Mahardi belajar dan membaca dulu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebelum menyampaikan pernyataannya ke media.