Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Empat pimpinan Komite di DPD sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat (Ist)

MerahPutih.com - Empat pimpinan Komite di DPD sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat. Para Senator menganggap RUU Cipta Kerja setback kepada era sentralistik.

Demikian pendapat Komite I hingga IV DPD yang disampaikan langsung ke Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Sabtu (25/7) di rumah dinas Ketua DPD di kawasan Denpasar Raya Jakarta.

Baca Juga

Update COVID-19 DKI Sabtu (25/7): 18.623 Orang Positif, 11.725 Pasien Sembuh

Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga, selain dipimpin langsung Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, juga dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (wakil ketua Komite I), Yorris Raweyai (ketua Komite II), Hasan Basri (wakil ketua Komite II), Bambang Sutrisno (ketua Komite III), Elviana (ketua Komite IV), Asyera Respati Wulanero (wakil ketua PPUU) dan Eni Sumarni (wakil ketua PPUU).

Dalam pengantarnya, La Nyalla sempat menyinggung bahwa DPD memandang ada frasa dalam RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi, di Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945. Karena semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.

“Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi,” urainya.

Ditambahkan La Nyalla, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana. Dan akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU.

Caption

Ditambah lagi, kewenangan Presiden mencabut Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja ini mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

“Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” kata Airlangga.

Airlangga mengakui, pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut. sehingga menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan. Namun pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR maupun dari DPD.

Baca Juga

Hasil Tes Swab Jokowi Negatif

“Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” ujar Ketum Golkar ini.

Rapat kerja gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Perekonomian yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, diakhiri dengan penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Airlangga. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK

KPK ingin menyampaikan perkembangan seluruh kegiatan yang telah dilakukan

Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia
Indonesia
Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia

Satgas COVID-19 angkat bicara terkait Vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Anak Buah Anies Jamin Harga Cabai saat Puasa Turun
Indonesia
Anak Buah Anies Jamin Harga Cabai saat Puasa Turun

Pelaksanaan operasi cabai rawit murah berlangsung pada 31 Maret hingga 6 April 2021

Ketua MPR Apresiasi Capaian Polri di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit
Indonesia
Ketua MPR Apresiasi Capaian Polri di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit

Polri dinilai telah sukses meningkatkan pelayanan publik

3.283 Preman Ditangkap Polisi, Terbanyak di Wilayah Gubernur Ganjar
Indonesia
3.283 Preman Ditangkap Polisi, Terbanyak di Wilayah Gubernur Ganjar

Ramadhan menyebut pelaku premanisme paling banyak ditindak di Polda Jawa Tengah (Jateng). Polda Jateng menangkap 922 orang, dengan empat di antaranya dilakukan penyidikan.

Warga Serbu Penjual Tabung Oksigen Pasar Pramuka
Indonesia
Warga Serbu Penjual Tabung Oksigen Pasar Pramuka

Tren lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta yang drastis membuat masyarakat panik dan memburu tabung oksigen medis di toko-toko.

PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo
Indonesia
PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo

"Kami merasa ada fenomena demokrasi terbajak di Pilwakot Solo. Itu dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan PKS berkomunikasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi," keluh Gofar.

Kewenangan Penyidik Satpol PP Dijamin Tak Lampaui Polisi
Indonesia
Kewenangan Penyidik Satpol PP Dijamin Tak Lampaui Polisi

Tapi, mereka harus memilki sertifikasi SKET

Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup sejumlah destinasi wisata pada saat akhir pekan.

Politisi PDIP Ini Minta Pemerintah Audit Bantuan untuk Palestina
Indonesia
Politisi PDIP Ini Minta Pemerintah Audit Bantuan untuk Palestina

Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi