Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Empat pimpinan Komite di DPD sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat (Ist)

MerahPutih.com - Empat pimpinan Komite di DPD sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat. Para Senator menganggap RUU Cipta Kerja setback kepada era sentralistik.

Demikian pendapat Komite I hingga IV DPD yang disampaikan langsung ke Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Sabtu (25/7) di rumah dinas Ketua DPD di kawasan Denpasar Raya Jakarta.

Baca Juga

Update COVID-19 DKI Sabtu (25/7): 18.623 Orang Positif, 11.725 Pasien Sembuh

Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga, selain dipimpin langsung Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, juga dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (wakil ketua Komite I), Yorris Raweyai (ketua Komite II), Hasan Basri (wakil ketua Komite II), Bambang Sutrisno (ketua Komite III), Elviana (ketua Komite IV), Asyera Respati Wulanero (wakil ketua PPUU) dan Eni Sumarni (wakil ketua PPUU).

Dalam pengantarnya, La Nyalla sempat menyinggung bahwa DPD memandang ada frasa dalam RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi, di Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945. Karena semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.

“Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi,” urainya.

Ditambahkan La Nyalla, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana. Dan akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU.

Caption

Ditambah lagi, kewenangan Presiden mencabut Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja ini mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

“Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” kata Airlangga.

Airlangga mengakui, pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut. sehingga menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan. Namun pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR maupun dari DPD.

Baca Juga

Hasil Tes Swab Jokowi Negatif

“Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” ujar Ketum Golkar ini.

Rapat kerja gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Perekonomian yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, diakhiri dengan penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Airlangga. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawaban KSP Soal 'PKWT Semur Hidup' di UU Ciptaker
Indonesia
Jawaban KSP Soal 'PKWT Semur Hidup' di UU Ciptaker

Penjelasan ini dapat dilihat pada Pasal 58 ayat 2

Demokrat: Sudah Sepatutnya Para Rampok Jiwasraya Dimiskinkan
Indonesia
Demokrat: Sudah Sepatutnya Para Rampok Jiwasraya Dimiskinkan

Mereka tanpa rasa takut merampok uang rakyat yang didapat rakyat dari susah payah

Penumpang Beludak, Operator KRL Minta Tolong Kantor Atur Jam Kerja Karyawan
Indonesia
Penumpang Beludak, Operator KRL Minta Tolong Kantor Atur Jam Kerja Karyawan

Lebih ketat memberlakukan pengaturan jam kerja karyawannya agar penumpukan penumpang bisa berkurang demi mencegah lonjakan kasus COVID-19 di KRL.

Kawasan Wisata Puncak Dipadati Warga Jakarta saat Lebaran
Indonesia
Kawasan Wisata Puncak Dipadati Warga Jakarta saat Lebaran

Situasi arus lalu lintas khususnya di kawasan Puncak masih dalam keadaan kondusif.

 Pemkab Boyolali Resmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Bangunan Rusunawa
Indonesia
Pemkab Boyolali Resmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Bangunan Rusunawa

"Mulai hari ini (Senin) Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Boyolali mulai beroperasi," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali Ratri Survivalina.

Suka Duka Relawan Perempuan Satu-satunya yang Jadi Sopir Ambulans
Indonesia
Suka Duka Relawan Perempuan Satu-satunya yang Jadi Sopir Ambulans

Ika berasal dari Maluku Utara, namun berkuliah di Surabaya.

Penjual Daging Babi Ditangkap Polresta Bandung, Wakapolresta Surakarta: Kami Belum Dimintai Bantuan
Indonesia
Penjual Daging Babi Ditangkap Polresta Bandung, Wakapolresta Surakarta: Kami Belum Dimintai Bantuan

Iwan juga mengaku belum menerima informasi itu dari Polres Bandung dan hanya dapat kabar dari media.

 Menteri BUMN Erick Thohir Punya Harta Rp2,3 Triliun
Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir Punya Harta Rp2,3 Triliun

Dalam LHKPN tersebut, Erick tercatat memiliki harta kekayaan Rp 2.316.600.097.385. Adapun harta yang dimiliki Pria yang pernah menjadi pemilik klub raksasa Italia, Inter Milan itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Senasib Benny Tjokro, Heru Hidayat Juga Dihukum Seumur Hidup
Indonesia
Senasib Benny Tjokro, Heru Hidayat Juga Dihukum Seumur Hidup

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat divonis pidana seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kebijakan PSSB Total Bikin Menteri Jokowi Kebakaran Jenggot
Indonesia
Kebijakan PSSB Total Bikin Menteri Jokowi Kebakaran Jenggot

Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi pada 14 September 2020 membuat sejumlah Menteri Jokowi kebakaran jenggot.