Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja Presiden KSPSI Said Iqbal dan Wakil Ketua DPR Sufi Dasco. (Foto: Kanugrahana).

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat dan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja menghasilkan empat poin kesepakatan RUU Cipta Kerja. Terutama terkait klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja

DPR dan wakil serikat buruh membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja. Dari tim tersebut, keduanya menghasilkan empat kesepahaman dari pertemuan yang digelar pada 20-21 Agustus 2020.

Berikut poin kesepatan tersebut:

Pertama, terkait klaster ketenagakerjaan yang mengatur seperti upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain, harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, dikembalikan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama.

Ketiga, berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri. Maka, pengaturannya dapat dimasukan ke dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.

Dan keempat, fraksi-fraksi akan memasukan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh kedalam daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi.

Baca Juga:

Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja

Usai menyampaikan empat kesepahaman tersebut, poin-poin yang menjadi hasil dari tim perumus dijanjikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dapat diimplementasikan dalam RUU Cipta Kerja

Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi langkah DPR mengumpulkan serikat pekerja/serikat buruh untuk membicarakan klaster ketenagakerjaan ini. Tuntutan tertinggi mereka tetap mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja.

"Memang kami harapakan klaster ketenagakerjaan itu dikeluarkan dan RUU Ciptaker kemudian dibahas apakah bisa revisi UU terkait atau hal-hal lain yang nanti bisa didiskusikan. Itu call tingginya," ujarnya.

Buruh Perempuan.
Buruh Perempuan. (Foto: Antara)

Namun, jika permintaan itu tak bisa dipenuhi, Said meminta agar pembahasan klaster ketenagakerjaan merujuk pada UU Ketenagakerjaan dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut telah menjadi salah satu poin kesepahaman tim perumus.

"Moderatnya sederhana, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dasco (Sufmi Dasco Ahmad) dalam poin nomor 2 atau nomor 3 menyatakan, kami berharap hal-hal yang sudah existing, yang sudah tetap sebaiknya UU Nomor 13/2003 tetap dipakai, termasuk keputusan-keputusan MK," kata Said. (Knu)

Baca Juga:

Bola Panas RUU Cipta Kerja Ada di Tangan DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Belgia Izinkan Suporter Nonton di Stadion Mulai 11 September
Dunia
Belgia Izinkan Suporter Nonton di Stadion Mulai 11 September

Jumlah penonton yang diperbolehkan hadir untuk menyaksikan laga klub kesayangannya di setiap stadion berbeda-beda.

Listyo Sigit Diminta Selesaikan Kasus Dugaan Investasi Bodong
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Selesaikan Kasus Dugaan Investasi Bodong

Kasus gagal bayar Kresna Life terjadi di akhir tahun 2019

Polisi Sebut John Kei Dalang Perencanaan Pembunuhan Nus Kei
Indonesia
Polisi Sebut John Kei Dalang Perencanaan Pembunuhan Nus Kei

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan, John Kei memerintahkan anak buahnya melalui handphone.

Polisi Ungkap Identitas Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel
Indonesia
Polisi Ungkap Identitas Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel

"Kalau identitas sudah diketahui. Tapi belum bisa kami timbulkan ke publik," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Menteng, AKP Paksi Eka Saputra

Polisi: Media Dilarang Menampilkan Tindakan Kepolisian yang Arogan
Indonesia
Polisi: Media Dilarang Menampilkan Tindakan Kepolisian yang Arogan

Surat bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri

Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

BLT Rp300 ribu itu akan dialokasikan ke warga yang terdampak COVID-19

PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja
Indonesia
PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja

Masyarakat ingin skema kartu prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan
Indonesia
Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan

Jika ditemukan kasus COVID-19 dalam satu perusahaan maka Pemprov DKI menutup total gedung tersebut

Satpol PP DKI Larang Berjualan Hewan Kurban di Atas Trotoar
Indonesia
Satpol PP DKI Larang Berjualan Hewan Kurban di Atas Trotoar

Jelang Hari Raya Iduladha banyak masyarakat yang menyulap trotoar ibu kota menjadi tempat berjualan hewan kurban musiman.

DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Indonesia
DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh

Seluruh fraksi di panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR RI bersama pemerintah sepakat