Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

MerahPutih.com - Empat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan alasan yang berbeda (concuring opinion) atas putusan permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Diketahui, MK menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh KPK Watch. Menurut MK, permohonan KPK Watch terkait legalitas TWK pegawai KPK tidak beralasan menurut hukum. Lima hakim MK memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK yang menjadi pokok gugatan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga

Tolak Gugatan KPK Watch, MK Putuskan TWK Konstitusional

Sementara hakim konstitusi lainnya, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih menyatakan alasan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK sebagaimana putusan MK sebelumnya, yakni MK Nomor 70/PUU-VXII/2019, menegaskan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun.

Saldi menjelaskan berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 70/PUU-VXII/2019 tersebut, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru.

"Yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”," kata Saldi Isra dalam sidang yang disiarkan di Chanel YouTube MK, Selasa (31/8).

Dokumentasi - Hakim Konstitusi Anwar Usman. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Dokumentasi - Hakim Konstitusi Anwar Usman. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Tetapi, kata Saldi, ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.

"Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru," ujarnya.

Saldi menerangkan, secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK.

"Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Novel Sebut OTT di Probolinggo Hasil Turun Tangan 'Raja OTT' Yang Disingkirkan Lewat TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Jateng: Vaksinasi Difokuskan pada Pelajar dan Mahasiswa
Indonesia
Kapolda Jateng: Vaksinasi Difokuskan pada Pelajar dan Mahasiswa

Pertimbangan kelompok tersebut dilakukan percepatan vaksinasi karena sekolah sudah memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Perkuliahan Tatap Muka (PTM).

Revitalisasi TIM Tahap I Segera Rampung
Indonesia
Revitalisasi TIM Tahap I Segera Rampung

Gedung panjang juga akan memiliki ruang terbuka hijau. Luasan ruang terbuka hijau pada revitalisasi TIM ini juga akan meningkat menjadi 27 persen, dari sebelumnya hanya 11 persen.

Hari Ini Tiga Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Buka Hingga Jam 5 Sore
Indonesia
Hari Ini Tiga Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Buka Hingga Jam 5 Sore

Cara daftar vaksin keliling ini sangat mudah

KPK Dalami Peran Azis Syamsuddin di Kasus Tanjungbalai
Indonesia
KPK Dalami Peran Azis Syamsuddin di Kasus Tanjungbalai

Pendalaman mengenai hal itu dilakukan penyidik saat memeriksa Azis Syamsuddin sebagai saksi

[Hoaks atau Fakta]: Pemkot Pekanbaru Tarik Vaksin COVID-19 Karena Tidak Ampuh
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pemkot Pekanbaru Tarik Vaksin COVID-19 Karena Tidak Ampuh

Alasan penarikan vaksin Covid-19 tersebut bukan karena tidak ampuh, melainkan untuk mencocokkan data vaksin di rumah sakit dengan jumlah persediaan vaksin.

Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah
Indonesia
Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah

Salah satunya dialami seorang guru berinisial SI (24) ini. Ia baru saja kehilangan uang Rp 23 juta yang notabene adalah uang pensiun dan tabungan almarhum sang ibunda.

Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?
Indonesia
Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?

Tak cuma Jakarta, wilayah lain seperti Bogor, Jawa Barat dan wilayah Jawa timur juga mengalami kendala yang sama

3 Alasan Fraksi PAN Tolak Anggaran Pertahanan Sebesar Rp1,7 Kuadriliiun
Indonesia
3 Alasan Fraksi PAN Tolak Anggaran Pertahanan Sebesar Rp1,7 Kuadriliiun

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana anggaran pertahanan sebesar Rp 1,7 kuadrilliun yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) guna modernisasi alutsista.

Pemerintah Diminta Sigap di Segala Bidang Hadapi Dampak Erupsi Semeru
Indonesia
Pemerintah Diminta Sigap di Segala Bidang Hadapi Dampak Erupsi Semeru

Dengan terjadi erupsi Gunung Semeru ini, tentunya kami sampaikan prihatin

Ahok Turut Berdukacita Atas Meninggalnya Haji Lulung
Indonesia
Ahok Turut Berdukacita Atas Meninggalnya Haji Lulung

Haji Lulung sempat bersitegang dengan Ahok