Empat Fakta Kasus Korupsi Yang Menjerat Bupati Bengkulu Selatan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) digiring petugas saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selain keduanya, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga keponakan Dirwan, Nursilawati dan seorang kontraktor bernama Juhari sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, pihaknya menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/5).

Basaria Panjaitan
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Basaria melanjutkan, Dirwan diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp 98 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap yang diterima Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp 750 juta.

"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ungkap Basaria.

Bupati Bengkulu Selatan
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud di kediamannya di Jalan Gerak Alam, Manna, Bengkulu Selatan, pada pukul 19.20 Wib. Turut terjaring OTT, istri dari Dirwan Mahmud, Heni Dirwan, wiraswasta JU, dan WA dengan barang bukti uang sekitar Rp100 juta. (ANTARA FOTO/David Muharmansyah)

Kasus Suap Terkait 5 Proyek di Pemkab Bengkulu Selatan

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kasus dugaan suap yang menjerat Dirwan Hendrati, Nursilawati, Juhari diduga berkaitan dengan 5 proyek pekerjaan jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan.

"Empat tersangka tersebut diduga memberi dan menerima suap sebagai bagian dari komitmen fee 15% dari 5 proyek di Bengkulu Selatan," ujar Febri, Kamis (17/5).

Adapun lima proyek tersebut yakni, Proyek normalisasi/pengerasan Telago Dalam menuju Cinto Mandi, Proyek peningkatan jalan Desa Tanggo Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino Raya, Proyek jalan Rabat Beton Desa Napal melintang Kecamatan Pino Raya, Proyek jalan Rebat Beton Desa Pasar Pino (Padang Lakaran) Kecamatan Pino Raya dan Proyek rehab Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya.

5 proyek pekerjaan jalan dan jembatan yang dijanjikan oleh Pemkab Bengkulu Selatan itu diketahui senilai Rp 750 juta. Dengan begitu, komitmen fee 15 persen dari proyek itu senilai Rp 112,5 juta.

Istri Bupati Bengkulu Selatan
Istri Bupati Bengkulu Selatan, Heni Dirwan (tengah), (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Keluarga Bupati Bengkulu Mendukung Penerimaan Suap

Istri Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Hendrati dan keponakannya Nursilawati (NUR) selaku Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut istri Dirwan dan keponakannya itu memiliki peran dalam kasus tersebut. Keduanya diduga sebagai penampung uang suap dari tersangka Juhari, seorang kontraktor di Bengkulu Selatan.

"Informasinya, bupati bilang uang jangan diserahkan ke saya, tapi serahkan ke HEN atau NUR," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5).

Menurut Basaria, Juhari telah menyerahkan uang sebanyak Rp23 juta kepada Nursilawati pada 12 Mei 2018. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Hendrati.

Selanjutnya, kata Basaria pada 15 Mei 2018, Juhari kembali menyerahkan uang sebanyak Rp75 juta kepada Nursilawati. Uang secara tunai itu diberikan langsung di kediaman Hendrati.

"Jadi KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dalam kegiatan ini," pungkas Basaria.

Seorang PNS juga ikut diamankan
Seorang tersangka OTT KPK diamankan dalam kasus korupsi Bupati Bengkulu (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jadi Tersangka Korupsi, Perindo Copot Dirwan Mahmud dari Ketua DPW Bengkulu

DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memutuskan mencopot Dirwan Mahmud, sekaligus menunjuk H. Yurman Hamedi S.Ip. sebagai Plt Ketua DPW Bengkulu Partai Perindo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/5).

“Partai Perindo dengan ini memutuskan untuk melepas jabatan Dirwan Mahmud sebagai Ketua DPW Bengkulu dan menyerahkan secara penuh proses hukum yang ada kepada KPK,” ujar Rofiq.

Belajar dari kasus Dirwan, lanjut Rofiq menghimbau agar seluruh pimpinan, dan kader Partai Perindo untuk tidak mencoba-coba untuk berkompromi dengan korupsi dimana hal tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling besar.

“Partai Perindo merasa prihatin atas apa yang terjadi terhadap Ketua DPW Bengkulu, Dirwan Mahmud. Namun bagaimana lagi untuk korupsi hal itu merupakan musuh rakyat. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan itu maka sanksi pemberhentian dari partai akan datang jauh lebih cepat tanpa harus ditunggu lama,” tegasnya.

“Partai Perindo menyarankan Dirwan Mahmud menggunakan hak hukumnya atas kasus yang dihadapi, dan apabila di kemudian hari ternyata dinyatakan tidak bersalah, maka Partai Perindo akan memulihkan jabatannya sebagai Ketua DPW Bengkulu,” kata dia menambahkan.

Rofiq menegaskan, sikap Partai Perindo terkait Dirwan Mahmud ini adalah wujud komitmen dan konsistensi untuk tidak memberikan toleransi bagi siapapun yang menyalahgunakan jabatan serta kewenangannya, baik korupsi, gratifikasi maupun suap.

Menurut dia, korupsi ini menjadi “budaya” para pemimpin di semua jenjang. Oleh karena itu harus ada penangan secara langsung dan bersikap dengan tegas dalam penanganannya agar hal yang buruk ini dapat dihilangkan.

“Pemimpin yang baik, masuk ke dalam sistem yang buruk pasti pemimpin yang baik itu juga akan menjadi buruk. Jadi sistem yang baru itu penting, dan sistem itu harus merubah budaya yang selama ini sudah mendarah daging. Kita berharap negara semakin tegas dlm pemberantasan korupsi, dan ketegasan itu harus mendatangkan efek jera mendalam bagi para pelaku dan masyarakat yang menyaksikan,” tandasnya.

Ujang Komarudin
Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Screenshot youtube/soksitv)

Kader Jadi Tersangka Korupsi, Pengamat : Elektabilitas Perindo Tenggelam

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, dengan tertangkapnya Bupati Bengkulu Selatan yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPW Bengkulu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dirwan Mahmud (DM) akan membuat eletablitas partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu menurun.

Pasalnya sebagai partai yang baru akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2019 mendatang, yang terjadi pada salah satu pimpinan partainya itu sungguh benar-benar mencoreng citra partai.

“Dengan maraknya pemberitaan soal penangkapan Bupati Dirwan Mahmud hari ini akan semakin membuat citra Partai Perindo tenggelam," Ujar Ujang saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/5).

Akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini meminta kepada semua partai termasuk Perindo harus tegas terhadap kadernya yang terjerat korupsi karena tidak betulkan para pemangku jabatan untuk melakukan hal yang merugika negara.

“Ini memerlukan ketegasan, bilamana tidak pembangunan di negara ini akan terhambat dan jauh dari target,” tutur Ujang.

Terkait kembali tertangkapnya kepala daerah dikarenakan tersangkut korupsi, Ujang mengingatkan kepada semua pimpinan dan kepala daerah untuk jangan bermain-main soal korupsi.

Menurut dirinya, saat ini semua lini masyarakat sudah terserang permasalahan ini, oleh karena itu Ujang menilai saat ini Indonesia sedang dalam status darurat korupsi.

"Yang jelas, soal korupsi ini jangan main-main, karena negara kita ini sedang darurat korupsi. Dan partai-partai pun harus sadar akan hal ini," pungkas Ujang.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan dan Istri Sebagai Tersangka Suap

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH