Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro Warga Kelurahan Tebet Barat dikenai sanksi sosial karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, Selasa (26/1/2021). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan/am.

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 22 Februari yang beriringan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Anies menjelaskan, ada empat hal yang harus dijalankan dalam penerapan PPKM mikro tersebut.

Pertama ialah dengan membangun kesadaran di tingkat lokal, seperti di RT/RW tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di dalam keluarga. Hal ini lantaran potensi penularan terjadi dalam keluarga hingga lingkungan sekitar.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Bantah PPKM Mikro Bentuk Pelonggaran Aturan

Hal kedua adalah proses penanganan. Apabila ada warga yang memiliki gejala memerlukan proses pemeriksaan, peran gugus tugas, khususnya melalui program Kampung Tangguh diharapkan mampu memfasilitasi pelayanan dengan cepat.

"Apabila mereka dalam proses menunggu, maka diperlukan maksimal 1 x 24 Jam untuk mendapatkan hasil akibat potensi penularan, maka kita harus fasilitasi supaya tidak ada penularan lebih lanjut," jelas Anies.

Warga keluar dari gerbang ruang isolasi mandiri bagi warga yang menderita COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya RW 9, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (30/1/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Warga keluar dari gerbang ruang isolasi mandiri bagi warga yang menderita COVID-19 di Kampung Tangguh Jaya RW 9, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (30/1/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Ketiga dijelaskan Anies, ialah setiap ada penemuan kasus positif baru, maka setiap gugus tugas COVID-19 harus memberikan arahan agar yang bersangkutan bisa diisolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai rujukan.

"Ketiga hal tersebut wajib dilakukan, karena di Jakarta, klaster keluarga memiliki porsi sekitar 41 persen untuk kasus aktif yang terjadi," tuturnya.

Baca Juga:

PKS Soroti Sanksi dan Testing COVID-19 Rendah saat PPKM

Keempat adalah penanganan medis sebagai pertahanan terakhir selain tiga hal di atas untuk menanggulangi COVID-19.

Dalam hal ini, Pemprov DKI meminta beberapa rumah sakit di kawasan yang berada di tempat kasus aktif yang tinggi, segera dikonversi menjadi tempat perawatan/RS rujukan.

"Dengan begitu, maka kita akan punya cukup tempat untuk menangani bila ditemukan kasus COVID-19 yang perlu penanganan khusus, yang ada komorbid," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP O Rupiah
Indonesia
KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP O Rupiah

KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019

Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.338 Orang
Indonesia
Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.338 Orang

Jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 79.402 orang

[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Indonesia, Malaysia, Brunei, Afghanistan dan Turki Bersatu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Indonesia, Malaysia, Brunei, Afghanistan dan Turki Bersatu

Akun Facebook Aiman Farhan (fb.com/aidan.karlos) pada 14 Mei 2021 mengunggah beberapa video yang memperlihatkan pasukan tentara yang tengah berkumpul.

Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY
Indonesia
Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY

KLB Partai Demokrat di Deli Serdang legal secara hukum

Kota Tangerang Perpanjang PPKM Mikro
Indonesia
Kota Tangerang Perpanjang PPKM Mikro

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro hingga 31 Mei 2021 mendatang.

Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19

Temuan dugaan pelanggaran itu terjadi pada masa pendaftaran calon Pilkada 2020

Tiga Organisasi Besar Mundur, POP Kemendikbud Dinilai Bermasalah
Indonesia
Tiga Organisasi Besar Mundur, POP Kemendikbud Dinilai Bermasalah

POP dan program serupa dalam perencanaannya dilakukan secara terbuka

Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi

Ambroncius dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian bernada rasial

Libur Tahun Baru Islam, Polisi Prediksi Adanya Kemacetan
Indonesia
Libur Tahun Baru Islam, Polisi Prediksi Adanya Kemacetan

"Kami juga akan laksanakan skenario lain dalam mengatur kepadatan arus lalu lintas, rekayasa yang akan dilakukan mulai dari buka tutup jalur dan juga contra flow," ujar Sambodo.

KPK Sita Dokumen dari 2 Pejabat Pemkot Cimahi Terkait Korupsi Wali Kota Ajay
Indonesia
KPK Sita Dokumen dari 2 Pejabat Pemkot Cimahi Terkait Korupsi Wali Kota Ajay

KPK menyita dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi.