Elite NasDem Minta Djarot Tak Atur Hak Prerogatif Presiden Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (ANTARA/Syaiful Hakim)

MerahPutih.com - Relasi PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai NasDem semakin memanas. Kondisi itu dipicu pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri asal NasDem mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate meminta kepada Djarot untuk tak merecoki urusan reshuffle atau perombakan kabinet. Plate menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur hak prerogatif Presiden (Jokowi). Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," kata Plate kepada wartawan, Rabu (4/1).

Baca Juga:

NasDem Surati MK, Minta Yuwono Pintadi Dikeluarkan dari Penggugat UU Pemilu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini mengatakan, saat ini lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

"Yang membutuhkan stabilitas politik dan soliditas nasional dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global," ujarnya.

Baca Juga:

Djarot PDIP Minta 2 Menteri NasDem Mundur dari Kabinet

Lebih lanjut Plate memastikan partai besutan Surya Paloh itu akan terus memberikan dukungan pada Presiden Jolowi baik di pemerintahan maupun di parlemen.

"NasDem tidak akan menjadi desertir politik dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf Amin," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Anggap Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Merasa PDIP Dikhianati Partai Pendukung Pemerintah
Indonesia
Puan Merasa PDIP Dikhianati Partai Pendukung Pemerintah

Puan Maharani merasa PDI Perjuangan (PDIP) dikhianati parpol-parpol pendukung pemerintahan Jokowi jelang Pemilu 2024.

Qatar Pangkas Jam Kerja dan Sekolah Saat Piala Dunia
Dunia
Qatar Pangkas Jam Kerja dan Sekolah Saat Piala Dunia

Piala Dunia diproyeksikan akan dihadiri lebih dari satu juta orang mulai pada 20 November hingga 19 Desember.

Polisi Tunggu Hasil Autopsi Perempuan Dimutilasi di Kawasan Kaliurang
Indonesia
Polisi Tunggu Hasil Autopsi Perempuan Dimutilasi di Kawasan Kaliurang

Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol Nuredy Irwansyah Putra menyebut pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

PPATK Sebut AKBP Achiruddin Hasibuan Terindikasi Lakukan Pencucian Uang
Indonesia
PPATK Sebut AKBP Achiruddin Hasibuan Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

“Dari rekening tersangka (AKBP Achiruddin Hasibuan) ada indikasi tindak pidana pencucian uang,” kata Natsir kepada awak media, Kamis (27/4).

Brigjen Hendra Kurniawan Resmi Diberhentikan dari Polri
Indonesia
Brigjen Hendra Kurniawan Resmi Diberhentikan dari Polri

Brigjen Hendra Kurniawan menjalani sidang etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kritikan Anies untuk Sektor Kesehatan: Datang ke RS Bukan Sembuh Malah jadi Miskin
Indonesia
Kritikan Anies untuk Sektor Kesehatan: Datang ke RS Bukan Sembuh Malah jadi Miskin

"Betapa banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh malah jadi miskin," kata Anies

Bareskrim Temukan Fakta Baru di Kasus Panji Gumilang
Indonesia
Bareskrim Temukan Fakta Baru di Kasus Panji Gumilang

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Panji Gumilang diduga terlibat dalam empat indikasi dugaan tindak pidana, mulai dari dugaan penggelapan hingga korupsi.

Catat! 37 Titik Pos Pengamanan Mudik Lebaran di Jakarta
Indonesia
Catat! 37 Titik Pos Pengamanan Mudik Lebaran di Jakarta

Pos pengamanan disiapkan di jalan tol, jalan arteri, stasiun, terminal hingga tempat wisata.

Alasan Surya Paloh Tak Bahas Sistem Proporsional Tertutup ketika Bertemu Jokowi
Indonesia
Alasan Surya Paloh Tak Bahas Sistem Proporsional Tertutup ketika Bertemu Jokowi

Ketum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu silam.

Bupati Cianjur Bantah Selewengkan Bantuan Gempa
Indonesia
Bupati Cianjur Bantah Selewengkan Bantuan Gempa

Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (16/12).