Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK Forum Mahasiswa Merah Putih menggelar dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: ANTARA/HO-Forum Mahasiswa Merah Putih.

MerahPutih.com - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Bahkan, aliansi mahasiswa mengancam akan melakukan aksi massa sebagai bentuk penolakan.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, Onky meminta elemen mahasiswa taat pada produk hukum yang berlaku.

Baca Juga

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Onky menuturkan, Mahkamah Konstisusi (MK) sudah menolak permohonan uji materi UU Undang-undang Nomor 19/2019 tentang KPK. Khususnya terkait Pasal 68B Ayat 1 dan Pasal 69C yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Aksi yang akan dilakukan Mahasiswa harus dilakukan dengan kajian aspek hukum yang matang. Karena sebagai warga Nagara juga harus patuh terhadap putusan Hukum," kata Onky dalam keteranganya, Senin (27/9).

Onky menuturkan, pandemi COVID-19 yang kini tengah melandai angkanya harus dijadikan pedoman agar warga mengurangi aksi massa yang berlebihan.

"Harus memperhatikan aspek ancaman di tengah pandemi agar menghindari kerumunan terjadi," tegas Onky.

Sementara itu, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia, Ginka Febriyanti Ginting berpendapat bahwa MK dan Mahkamah Agung sudah memberikan putusan terbaik. Hal ini dianggap sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan harus dipatuhi keputusannya.

Ia juga meminta agar masyarakat tak terprovokasi oleh oknum-oknum yang berniat melemahkan KPK untuk menghambat pemberantasan korupsi.

"Tes Wawasan Kebangsaan adalah harga mati. Nasionalisme dalam lembaga negara adalah hal yang wajib dan tidak bisa diganggu gugat," kata Ginka.

Sekedar informasi, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9). Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Demonstrasi itu sendiri digelar setelah tiga hari ultimatum terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menunjukkan keberpihakkan kepada para pegawai KPK telah melewati tengat waktu.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK kembali bergerak untuk menindaklanjuti dari ultimatum ke Jokowi yang telah melewati 3x24 Jam dari ultimatum dikirimkan, terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 Pegawai KPK yang berintegritas," demikian pernyataan Aliansi BEM SI yang diterima Minggu (26/9).

 Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Koordinator Media BEM SI 2021 Muhammad Rais menyatakan pihaknya melihat kini KPK sudah tidak lagi menjadi lembaga antirasuah, melainkan seolah telah alih fungsi jadi Komisi Perlindungan Korupsi.

"Bagaimana tidak? pegawai-pegawai jujur telah disingkarkan dengan adanya TWK dengan dalih wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan taliban tanpa alasan," katanya.

Sesuai jadwal, BEM SI dengan Gerakan Selamatkan KPK pun mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia dan seluruh elemen masyarakat mengikuti Aksi Nasional.

Salah satunya dipusatkan di depan Gedung Merah Putih yang menjadi markas lembaga antirasuah tersebut, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/9).

Aksi mahasiswa di depan markas KPK kali ini bukan hanya didominasi BEM dari kampus se-Jabodetabek saja, tercatat rombongan dari Yogyakarta dan Solo pun merapat ke Jakarta untuk terlibat dalam aksi tersebut.

Rombongan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) berangkat pada Minggu (26/9) menggunakan bus. Mereka menyewa bus tersebut dengan menggunakan dana yang dikumpulkan dengan patungan antar mahasiswa. (Knu)

Baca Juga

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin di Kasus Suap Eks Bupati Kukar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Tutup Tempat Belajar Anak atas Kasus Intoleran Perusakan Makam
Indonesia
Gibran Tutup Tempat Belajar Anak atas Kasus Intoleran Perusakan Makam

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menemukan fakta baru terkait kasus intoleran melibatkan beberapa siswa dari rumah belajar.

Gempa di Nias Utara Dirasakan Sampai Gunungsitoli
Indonesia
Gempa di Nias Utara Dirasakan Sampai Gunungsitoli

Sebagian besar merasakan getaran gempa bahkan ada warga yang panik dan lari sambil memberitahu tetangga kalau ada gempa.

Kasus COVID-19 Solo Melonjak di Tengah PPKM Darurat, Gibran Salahkan Warga
Indonesia
Kasus COVID-19 Solo Melonjak di Tengah PPKM Darurat, Gibran Salahkan Warga

"Warga masih ada yang belum patuh. Kasusnya jadi naik," kata Gibran, Senin (12/7)

KPK Periksa 3 Eks Anggota DPRD Mimika Terkait Dugaan Korupsi Gereja King Mile
Indonesia
KPK Periksa 3 Eks Anggota DPRD Mimika Terkait Dugaan Korupsi Gereja King Mile

"Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Mimika," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (17/9).

Politikus Senior Golkar: Dugaan Kasus Azis Syamsuddin Jadi Beban Partai
Indonesia
Politikus Senior Golkar: Dugaan Kasus Azis Syamsuddin Jadi Beban Partai

Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar diduga terlibat sejumlah kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Majelis Kehormatan Dewan DPR.

Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong
Indonesia
Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong

Disinggung pelaksanaan vaksinasi gotong royong, ia menegaskan sampai sejauh ini masih menunggu instruksi dari pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut akibat Efek Samping Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut akibat Efek Samping Vaksin COVID-19

Beredar sebuah cuitan di media sosial Twitter yang menyebut bahwa hepatitis akut merupakan efek samping dari vaksin COVID-19.

Tatapan Kosong Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sebelum Ditahan KPK
Indonesia
Tatapan Kosong Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sebelum Ditahan KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Usir Warga Sedang Minum Miras di 'Runway' Bandara, Dua Anggota Paskhas Dianiaya
Indonesia
Orang Tua Sulit Daftar PPDB, Anies Persilakan Datang ke Disdik
Indonesia
Orang Tua Sulit Daftar PPDB, Anies Persilakan Datang ke Disdik

Pemprov DKI Jakarta mempersilakan orang tua siswa untuk datang ke sekolah atau dinas pendidikan jika mengalami kesulitan saat proses pendaftaran PPDB tahun ajaran 2021/2021 secara online.