Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29-7-2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan elemen buruh lainnya akan menggelar unjuk rasa di DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (3/8) siang

Aksi unjuk rasa itu berkaitan dengan penolakan rencana panitia kerja (panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan menggelar pembahasan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Baca Juga:

Tolak RUU Ciptaker, Ratusan Buruh Kepung Istana

"Buruh akan kembali melakukan aksi ke DPR RI dan kantor Menko Perekonomian pada hari Senin (3/8), sehubungan dengan adanya informasi panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan secara diam-diam dan dadakan pada hari tersebut," ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan, Senin (3/8).

Menurut Said, aksi serupa juga akan diakukan secara bergelombang di berbagai provinsi.

Hal itu juga sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya bahwa KSPI akan melakukan aksi tiap pekan ketika DPR membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Adapun, puncak unjuk rasa tersebut akan berlansung pada tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang paripurna DPR yang akan diikuti puluhan ribu buruh.

KSPI menyesalkan serta mengutuk keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan.

Terlebih, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap dilakukan meskipun DPR sedang reses.

"Mereka patut diduga seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan," kata dia.

Buruh yang menolak RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (16/7/2020). (ANTARA/Fianda Sjofan Rasaat)
Buruh yang menolak RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (16/7/2020). (ANTARA/Fianda Sjofan Rasaat)

Di sisi lain, KSPI menuntut agar pimpinan DPR RI dan Baleg dapat mengumumkan setiap rapat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurut Said, jadwal sidang secara keseluruhan pembahasan harus diumumkan terbuka kepada publik dari mulai awal hingga akhir pembahasan RUU tersebut.

Baik itu untuk rapat atau sidang yang sifatnya tertutup maupun terbuka.
Dia menegaskan, tuntutan para buruh sesuai dengan prinsip peraturan tentang keterbukaan informasi untuk publik.

"Bilamana pimpinan DPR dan Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak mengumumkan secara terbuka jadwal-jadwal rapat atau sidang pembahasan RUU tersebut, KSPI akan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pimpinan DPR dan Panja Baleg," ujar Said.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tim tripartit yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ida mengatakan, tim tripartit sudah melakukan dialog intensif selama hampir satu bulan untuk membahas klaster tersebut dan akan segera disampaikan ke DPR.

“Seluruh masukan dari tim Tripartit ini akan dipergunakan sebagai rumusan penyempurnaan dari Draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil rumusan penyempurnaan ini akan segera disampaikan ke DPR,” kata Ida kepada awak media.

Ida mengatakan, pembentukan tim Tripartit ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan 3 Juli yang dihadiri seluruh pimpinan Kadin/Apindo dan pimpinan Serikat pekerja/buruh.

Baca Juga:

Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR

Tim ini, kata dia, sudah melakukan sembilan kali pertemuan sejak 8 Juli hingga 23 Juli 2020.

Menurut Ida, dalam pembahasan, semua pihak sepakat untuk mendalami dan membahas substansi klaster ketenagakerjaan.

"Dinamika yang terjadi selama pertemuan tersebut, tentunya menjadi warna tersendiri bagi seluruh anggota Tim. Dialog yang dinamis namun tetap kondusif, patut dibanggakan," ujarnya.

Ida mengatakan, perbedaan pendapat dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan ini adalah hal yang biasa.

Ia mengatakan, seluruh materi dari klaster ketenagakerjaan sudah selesai dibahas.

Namun, masukan yang bersifat konstruktif dan perbedaan pendapat sudah dicatat pemerintah untuk dicermati dalam penyempurnaan RUU Cipta Kerja. (Knu)

Baca Juga:

Jutaan Buruh Terancam Terkena PHK Jika Indonesia Alami Resesi Ekonomi


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH