Elektabilitas Airlangga Hartarto Dinilai Susah Naik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

MerahPutih.com - Elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden 2024 masih jauh panggang dari api. Bagaimana tidak, sudah hampir setahun sosialisasi tingkat keterpilihannya masih di bawah 1 persen.

Berdasarkan hasil survei Voxpol Center misalnya, tingkat keterpilihan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu cuma 0,8 persen. Nilainya lebih rendah lagi dalam hasil riset Indikator Politik Indonesia, hanya meraup 0,2 persen.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, hal tersebut menunjukkan sulitnya mengerek elektabilitas Airlangga. Padahal, dia memegang beberapa jabatan strategis dan telah memasang baliho di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

"Susah (meningkatkan elektabilitas Airlangga) karena sekarang ini, kan yang paling penting itu bagaimana mengeluarkan prestasi juga. Jadi kalau enggak ada prestasi, enggak ada sesuatu yang bisa dipercakapkan orang, apalagi yang bersangkutan ritmenya itu-itu saja," ucapnya saat dihubungi, Selasa (18/1).

"Jadi, sekalipun membuat baliho, spanduk di mana-mana, nanti mungkin iklan di berbagai media televisi, ya, ada kenaikan, tapi enggak signifikan. Bahkan, boleh jadi enggak sebanding dengan yang dikeluarkan," imbuhnya.

Menurut Ray, Airlangga takkan memiliki prestasi dan menjadi perbincangan publik karena masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keterikatan tersebut tidak membuatnya luwes.

"Dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, kalau Pak Airlangga berada dalam posisi bagian dari anggota kabinet itu akan sangat sulit beliau menggeliatkan pandangan-pandangan politiknya. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat ini," bebernya.

Baca Juga:

Tinjau Operasi Pasar di Surabaya, Menko Airlangga Dicurhati Pedagang

"Tapi, kan, enggak mungkin juga Pak Airlangga keluar dari kabinet. Kita enggak tahu, kan, apakah mau keluar ataukah tidak," sambungnya.

Ray melanjutkan, Airlangga masih memiliki waktu hingga 2023 untuk memoles reputasinya. Namun, jika setahun menjelang pemilihan presiden (pilpres) kenaikan elektabilitasnya tidak signifikan atau di bawah 5 persen, maka bakal berdampak negatif terhadap partai.

"Kalau tetap elektabilitasnya setahun naik 2 persen hingga 3 persen, bagi saya, sudah enggak ada harapan lagi," tegasnya. "Jadi, jangan dipaksakan karena akan berimbas terhadap elektabilitas partai."

Selain itu, ungkapnya, hal tersebut bakal kembali membuat internal Partai Golkar dilanda konflik. Pangkalnya, ademnya internal partai saat ini bukan jaminan Golkar solid.

"(Internal Golkar yang sedang adem) itu tidak dengan sendirinya tidak akan konflik kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang merasa terlalu memaksakan sampai Pak Airlangga didorong terus sebagai calon presiden. Mungkin secara internal akan ada penolakan," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Airlangga-Khofifah Gelar Pertemuan Tertutup Semalam, Bahas Apa?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Belum Divaksin Dilarang Bepergian Jarak Jauh saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Masyarakat Belum Divaksin Dilarang Bepergian Jarak Jauh saat Natal dan Tahun Baru

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melarang masyarakat yang belum divaksin bepergian jarak jauh saat periode Natal dan Tahun Baru.

Lokasi Wisata Seluruh DIY Tutup Sementara Selama PPKM Darurat
Indonesia
Lokasi Wisata Seluruh DIY Tutup Sementara Selama PPKM Darurat

"Per tanggal 5 kemarin ini semua destinasi wisata di empat kabupaten dan satu kota tutup," kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto

Pemprov DKI Belum Putuskan Nasib PTM saat PPKM Level 2
Indonesia
Pemprov DKI Belum Putuskan Nasib PTM saat PPKM Level 2

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jabodetabek turun dari Level 3 menjadi Level 2.

DPR dan Pemerintah Sepakat Nusantara Jadi Nama IKN Baru
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakat Nusantara Jadi Nama IKN Baru

Pada Senin (17/1), Pansus dan Pemerintah menyepakati nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Nusantara.

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kamar Indekos Cengkareng
Indonesia
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kamar Indekos Cengkareng

- Polda Metro Jaya kembali menggerebek kantor pinjaman online (pinjol), Senin (25/10) malam. Kali ini, kantor pinjol tersebut beroperasi di kamar indekos kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu
Indonesia
Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu

Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu

Pemkab Sleman Uji Coba Pembukaan Mal
Indonesia
Pemkab Sleman Uji Coba Pembukaan Mal

Pemerintah Kabupaten Sleman mulai melakukan uji coba pembukaan seluruh mall di wilayah ini. Ada lima mal yang mulai beroperasi.

Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh
Indonesia
Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh

Sahroni menilai apabila pencegahan dan "asset recovery" bisa difokuskan, maka kerja pemberantasan korupsi akan minim kegaduhan

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara
Indonesia
PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara

Masyarakat dihebohkan dengan mahalnya harga kedelai yang berimbas pada biaya produksi tahu dan tempe.

Polemik Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen, Komisi B Panggil Anak Buah Anies
Indonesia
Polemik Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen, Komisi B Panggil Anak Buah Anies

Legislator Kebon Sirih menilai revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 membuat gaduh masyarakat.