Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Upaya Tutupi Malu Yasonna atas Bobolnya Djoko Tjandra Pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai ekstradisi tersangka pembobol Bank BNI senilai Rp1,7 Triliun Maria Pauline Lumowa hanya untuk menutupi malu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas kinerjanya selama ini.

Pasalnya, beberapa waktu lalu Dirjen Imigrasi yang berada di bawah kepemimpinan Yasonna kecolongan setelah buron kasus Bank Bali Djoko Tjandra bebas keluar-masuk Indonesia tanpa terdeteksi.

Baca Juga

Ada 'Jasa' Sukarno di Balik Ekstradisi Maria Lumowa

"Ekstradisi Maria Pauline adalah menutupi rasa malu Menteri Yasona atas bobolnya buron Djoko Tjandra, dan menghilangnya Harun Masiku hingga saat ini yang belum tertangkap," kata Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Jumat (10/7).

Boyamin menilai ada masalah yang perlu dibenahi, dimana ekstradisi Maria menunjukkan cekal akibat DPO adalah abadi hingga tertangkap, meskipun tidak ada kabar kelanjutan proses hukum dari Kejaksaan Agung selaku penegak hukum.

"Karena senyatanya Maria Pauline Lumowa status tetap cekal sejak 2004 hingga saat ini," ujarnya.

Sementara, perlakuan terhadap Djoko Tjandra terkesan berbeda. Hal ini dikarenakan nama Djoko pernah dicoret dari daftar cekal, sehingga tersangka kasus Bank Bali itu bisa melenggang bebas.

"Hal ini membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Djoko S Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020, SP 27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yang menerbitkan DPO," ungkapnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama buronan pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa (kiri depan) di dalam pesawat dalam perjalanan dari Serbia menuju Indonesia, Rabu (8/7/2020). ANTARA/HO-Kementerian Hukum dan HAM/pri.

Boyamin menegaskan publik menuntut keseriusan pemerintah menangkap buronan lain, seperti Djoko Tjandra, Harun Masiku, Eddy Tansil hingga Honggo Wendratno. Ia pun meminta pemerintah mencabut paspor para buron dan mendesak negara lain yang memberikan paspor untuk juga mencabutnya.

"Jika buron tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia," tegas Boyamin.

Yasonna sempat menerangkan kedatangan Djoko Tjandra tak terekam dalam data perlintasan sistem keimigrasian. Ia mengklaim bersama Kejagung tengah memburu Djoko Tjandra yang merupakan Direktur PT Era Giat Prima (EGP).

"Tentang Djoko Tjandra, Kejaksaan sedang memburu, kita bekerja sama. Kemarin ada info masuk di Indonesia, kita cek data perlintasan sama sekali enggak ada. Biar jadi penelitian selanjutnya," kata Yasonna saat memberikan keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7).

Sementara terkait Harun Masiku, Yasonna pernah menyampaikan jika saat itu terjadi perbaikan sistem keimigrasian ketika Harun Masiku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada awal Januari 2020.

Diketahui, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Baca Juga

DPR: Keberhasilan Ekstradisi Maria Pauline Bukti Kehadiran Negara

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas
Indonesia
PKS Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas

Meski secara politik PKS di luar pemerintahan, tapi fungsi pelayanan sosial kepada warga terus lakukan.

Ziarah ke Solo, 6 Pemuda Asal Jombang Tanpa Surat Bebas COVID-19 Terjaring Petugas
Indonesia
Ziarah ke Solo, 6 Pemuda Asal Jombang Tanpa Surat Bebas COVID-19 Terjaring Petugas

"Saya kaget tiba-tiba dihentikan petugas, lalu ditanyakan soal surat sehat bebas corona dan tidak punya," kata dia.

Kasus Siswi SMKN 2 Padang Dinilai Bentuk Pelanggaran Konstitusi dan HAM
Indonesia
Kasus Siswi SMKN 2 Padang Dinilai Bentuk Pelanggaran Konstitusi dan HAM

Kasus siswi SMK Negeri 2 Padang nonmuslim yang diminta berjilbab menuai kontroversi di sejumlah media massa dan sosial. Pasalnya, tindakan dari sang kepala sekolah itu dianggap bentuk intoleransi.

Pandemi COVID-19, Sekaten Keraton Surakarta Ditiadakan?
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sekaten Keraton Surakarta Ditiadakan?

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tinggal dua pekan lagi atau tepatnya pada tanggal 29 Oktober.

Jokowi Minta Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Dilakukan Maksimal
Indonesia
Jokowi Minta Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Dilakukan Maksimal

Kondisi cuaca saat kejadian sedang dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan

Lalu lintas adalah potret budaya dan peradaban serta modrenitas sebuah bangsa

Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas
Indonesia
Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas

"Ini harus disikapi serius. Pemprov harus tegas, masyarakat harus sadar akan pentingnya prokes COVID-19," kata Wibi.

Gibran Minta Bawaslu Berikan Teguran Jika Terbukti Melanggar
Indonesia
Gibran Minta Bawaslu Berikan Teguran Jika Terbukti Melanggar

Petugas tersebut bisa memberikan teguran langsung jika terbukti ada pelanggaran protokol kesehatan.

Revisi RPJMD, Ketua Komisi A DPRD DKI Minta Anies tak Masukan Event Formula E
Indonesia
Revisi RPJMD, Ketua Komisi A DPRD DKI Minta Anies tak Masukan Event Formula E

Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta sendiri memang menurun tajam akibat pandemi corona.

Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko
Indonesia
Polisi Lalu Lintas Duga Orang yang Berkerumun di Kolong Semanggi Kelompok Anarko

Sambodo belum bisa menjelaskan secara rinci tujuan dari belasan orang yang ditangkap ini