Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap Jumpa pers terkait penetapan mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, bersama 3 orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketiga pihak yang turut ditetapkan sebagai tersangka bersama Haryadi antara lain Oon Nusihono selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung; Nurwidhihartana selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta; dan Triyanto Budi Yuwono, selaku Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti.

"KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6).

Baca Juga:

OTT Suap Mantan Wali Kota Yogyakarta Diduga Terkait IMB Apartemen

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6).

Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK berhasil mengamankan total 10 orang dan uang sebanyak USD 27.258 yang dikemas dalam goodie bag.

Atas perbuatannya, Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga:

Terjaring OTT KPK, Eks Wali Kota Yogyakarta Masih Diperiksa Intensif

Sementara Oon Nusihono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Dolar AS Terkait OTT Eks Wali Kota Yogyakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
GP Ansor Harap Muktamar NU Jadi Momentum Berbenah
Indonesia
GP Ansor Harap Muktamar NU Jadi Momentum Berbenah

Muktamar NU ke-34 yang akan berlangsung pada 22-23 Desember 2021, diharapkan menjadi momentum untuk ajang berbenah secara internal.

Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur
Indonesia
Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur

Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Dibanding Pemimpin Dunia,  Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi
Indonesia
Dibanding Pemimpin Dunia, Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi

Berdasarkan data dari Political Intelligence Global Leader Approval rating yang dirilis pada Januari 2022. Ada sejumlah nama presiden dan pimpinan negara demokrasi yang disukai warganya.

Geruduk Kantor Anies, Buruh Minta UMP Jakarta 2022 Naik 3,57 Persen
Indonesia
Geruduk Kantor Anies, Buruh Minta UMP Jakarta 2022 Naik 3,57 Persen

Mereka menuntut Gubernur Anies Baswedan untuk menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 dengan angka yang layak sebesar 3,57 persen.

Empat Strategi Wapres Kuatkan Usaha Mikro Kecil Produk Halal
Indonesia
Empat Strategi Wapres Kuatkan Usaha Mikro Kecil Produk Halal

Festival Syawal yang telah digagas sejak 2021 pun, kembali pun, digelar untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi produk halal Indonesia.

Demokrat Harap Pembentukan Koalisi tak Diintervensi Kekuasaan
Indonesia
Demokrat Harap Pembentukan Koalisi tak Diintervensi Kekuasaan

Partai Demokrat, kata Herzaky, berharap tidak ada pihak yang berupaya mengganggu, menggerogoti kemandirian, independensi partai politik dalam menentukan dengan parpol dalam berkoalisi.

50 Calon Lolos Seleksi Komisioner Komnas HAM, Ada Nama Jenderal Polri
Indonesia
50 Calon Lolos Seleksi Komisioner Komnas HAM, Ada Nama Jenderal Polri

Proses seleksi calon komisioner Komnas HAM memasuki babak baru.

Polri Pamer Sejumlah Pencapaian di Usia Ke-76 Tahun
Indonesia
Polri Pamer Sejumlah Pencapaian di Usia Ke-76 Tahun

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tepat berusia 76 tahun hari ini, 1 Juli 2022.

Warga Minta PTM DKI Dievaluasi, Wagub Sebut Sudah Jalankan Sesuai Aturan Pempus
Indonesia
Warga Minta PTM DKI Dievaluasi, Wagub Sebut Sudah Jalankan Sesuai Aturan Pempus

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan usulan banyak pihak yang meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta dihentikan sementara.

Jokowi Minta Distribusi Obat Pasien Isoman COVID-19 Dipercepat
Indonesia
Jokowi Minta Distribusi Obat Pasien Isoman COVID-19 Dipercepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal keterlambatan distribusi obat telemedicine bagi pasien COVID-19.