Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, aspek penegakan hukum dinilai masih bermasalah.

Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto memandang perlunya meningkatkan kepastian hukum.

Baca Juga

Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi BNPP Kemendagri

"Jadi dari CPI (indeks persepsi korupsi) kita itu juga menjadi melorot drastis dan ini sangat merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi, di era Pak Jokowi ada besar-besaran sebagian orang-orang terbaik di KPK itu jadi keluar," ujar Bambang kepada wartawan, Kamis (21/10).

Ia berharap agar sisa tiga tahun pemerintahan Jokowi dimanfaatkan untuk meninggalkan warisan pemberantasan korupsi dan kepastian hukum yang lebih baik.

"Di tengah situasi seperti ini kita harapkan pemberantasan korupsi itu betul-betul bisa dilakukan dengan konsisten," ungkap Bambang.

Bambang Widjojanto (dua kiri) saat memberikan keterangan pers sebelum sidang di PTUN Jakarta, Kamis (21/10). ANTARA/Fauzi Lamboka
Bambang Widjojanto (dua kiri) saat memberikan keterangan pers sebelum sidang di PTUN Jakarta, Kamis (21/10). ANTARA/Fauzi Lamboka

Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca melandainya kasus COVID-19 harus didukung dengan upaya pemberantasan korupsi secara konsisten.

"Pertumbuhan ekonomi tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada kepastian hukum dan pemberantasan korupsi secara maksimal," tegas Bambang.

Menurut Bambang, waktu tiga tahun lebih dari cukup bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk menunjukkan komitmen di bidang hukum dan pemberantasan korupsi.

“Masih ada waktu tiga tahun, mudah-mudahan ada reborn. Saya percaya itu bisa dilakukan kalau itu memang serius mau dilakukan,” jelas dia.

Ia mengungkapkan upaya pemulihan ekonomi Indonesia hanya akan sebatas wacana dan mimpi apabila tidak ada kepastian penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Apabila anda (pemerintah) saat ini hanya bermain-main ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat namun tidak ada kepastian hukum, upaya-upaya pemberantasan korupsi tidak serius dan tidak konsisten dilakukan secara tegak lurus maka sebenarnya kita sedang bermimpi," tutup Bambang. (Knu)

Baca Juga

Jika Kasus COVID-19 Naik Lagi, Mobilitas Masyarakat akan Kembali Diperketat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Gabung, Koalisi Jokowi Klaim untuk Bersama Hadapi Pandemi
Indonesia
PAN Gabung, Koalisi Jokowi Klaim untuk Bersama Hadapi Pandemi

Partai politik (parpol) koalisi pemerintah mendapat anggota baru. Yakni, Partai Amanat Nasional (PAN).

Aparat Keamanan Diminta Tindak Tegas Anggota KKB dan Donaturnya
Indonesia
Aparat Keamanan Diminta Tindak Tegas Anggota KKB dan Donaturnya

Dave Laksono, meminta aparat keamanan mengejar semua anggota KKB termasuk pada donaturnya untuk ditindak tegas dan diproses secara hukum.

 Sulitnya Dorong Perempuan Lamar Jadi Anggota KPU dan Bawaslu
Indonesia
Sulitnya Dorong Perempuan Lamar Jadi Anggota KPU dan Bawaslu

Tidak hanya pada tahapan persyaratan administratif, tantangan lain yang dihadapi perempuan juga pada seleksi tertulis dan wawancara.

Perjalanan Darat Wajib Antigen, YLKI: Nuansa Bisnisnya Makin Kentara
Indonesia
Perjalanan Darat Wajib Antigen, YLKI: Nuansa Bisnisnya Makin Kentara

Jadi, pemerintah tidak boleh main patgulipat dong

Angka Kematian Pasien COVID-19 di Shanghai Meningkat
Dunia
Angka Kematian Pasien COVID-19 di Shanghai Meningkat

Semua kasus kematian memiliki riwayat penyakit bawaan, seperti tumor ganas, liver, diabetes, dan uremia. Hanya lima pasien yang meninggal yang telah mendapatkan vaksin.

17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19
Olahraga
17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19

"Karena mayoritas memang tidak bergejala penangannya lebih mudah. Saat ini telah dikarantina dan ada yang sudah sembuh," ujar Ning

[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina

Pesan serupa pernah beredar sebelumnya dengan lokasi yang berbeda, salah satunya beredar di Klaten, Jawa Tengah pada 2020 lalu.

Waspada, Kejahatan Jalanan Meningkat saat Kasus COVID-19 Melandai
Indonesia
Waspada, Kejahatan Jalanan Meningkat saat Kasus COVID-19 Melandai

Polda Metro Jaya mencatat angka kejahatan jalanan meningkat saat kasus penyebaran COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya mengalami penurunan.

Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo
Indonesia
Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta meninjau ulang prosedur tetap (protap) pengamanan aksi demo di lapangan. Sebab, masih terjadi kekerasan yang dialami pendemo yang dilakukan oknum polisi.

Luhut Sebut Kenaikan Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu Belum Final
Indonesia
Luhut Sebut Kenaikan Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu Belum Final

Rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah untuk menjaga Warisan Budaya Dunia tersebut.