Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengajak masyarakat yang sempat bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) agar menebarkan kebaikan tanpa membuat gaduh dan berdakwah secara santun. "Dakwah dengan cara-cara santun akan lebih diterima masyarakat," ujar Irma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).

Baca Juga:

Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin

Sehingga pada masa mendatang dia berharap tidak ada lagi hal-hal seperti provokasi, intimidasi, dan radikalisme. Keputusan pemerintah membubarkan FPI mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat disebut menunggu keputusan ini karena ingin hidup damai.

"Sikap tegas pemerintah ini sudah lama ditunggu rakyat Indonesia yang cinta damai dan berprinsip NKRI," tandas dia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili, yakin pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki dasar hukum yang kuat melarang aktivitas organisasi FPI. "Kita semua sudah tahu rekam jejak FPI selama ini," beber dia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur soal keberadaan organisasi kemasyarakatan.

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani memberikan pernyataannya di sela-sela Kongres Ke-2 Partai NasDem di JI Expo, Jakarta, Sabtu (9/11). (Antara/Imam B)

Pada pasal 59 ayat (3) menyebutkan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal selanjutnya, kata dia, terutama pasal 61 disebutkan sanksi tegas dari mulai peringatan tertulis, penghentian aktivitas sementara hingga pencabutan izin badan hukum terhadap ormas yang melanggar ketentuan itu.

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

Kemudian, menurut dia dalam konsideran Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pemerintah sudah jelas rekam jejak FPI yang melanggar peraturan.

"Jadi, kebijakan pemerintah ini jelas memiliki landasan hukumnya. Soal keterlibatan beberapa anggotanya dalam tindakan terorisme, melakukan sweeping yang berarti telah memposisikan dirinya sebagai penegak hukum, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain," ucap Ace. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu Dorong Percepatan Penyaluran Kredit
Indonesia
Kemenkeu Dorong Percepatan Penyaluran Kredit

Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga menjadi 3,5 persen, terendah sepanjang sejarah Indonesia, namun belum mampu untuk mendorong pertumbuhan kredit.

Jokowi Sebut Industri Mobil Listrik Muncul Dua Tahun Lagi di Indonesia
Indonesia
Jokowi Sebut Industri Mobil Listrik Muncul Dua Tahun Lagi di Indonesia

Indonesia salah satu negara yang memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia

Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah
Indonesia
Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah

Menurut Dewi, salah satu penyebab pemilih pemula menjadi sasaran politik uang adalah kurangnya pemahaman terhadap pendidikan politik sejak dini.

Polisi Bongkar Penyelundupan 10 Kilogram Sabu Dalam Tangki Bensin
Indonesia
Polisi Bongkar Penyelundupan 10 Kilogram Sabu Dalam Tangki Bensin

Polres Metro Jakarta Pusat membongkar penyelendupan sabu-sabu seberat 10 kilogram saat perayaan Malam Tahun Baru 2021.

Pengetatan Pra Larangan Mudik Tak Berpengaruh pada Penumpang Kereta Api
Indonesia
Pengetatan Pra Larangan Mudik Tak Berpengaruh pada Penumpang Kereta Api

Kereta Api Indonesia (KAI) meluruskan Surat Edatan Kepala Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Bareskrim Janji Transparan Usut Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai
Indonesia
Bareskrim Janji Transparan Usut Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai

Penyidik Bareskrim Polri mencari unsur pidana dalam kasus dugaan rasisme yang dilakukan Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Datangi Bareskrim, Ridwan Kamil: Hanya Klarifikasi
Indonesia
Datangi Bareskrim, Ridwan Kamil: Hanya Klarifikasi

"Sebagai undangan, saya hadir sebagai warga negara untuk dimintai keterangannya, klarifikasi," tutur Ridwan Kamil

4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis
Indonesia
4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis

Pemkot akan mendorong kelurahan dan kecamatan untuk membantu kinerja BPN dalam menyukseskan wakaf tanah, khususnya masjid yang berada di Kota Bandung.

Blok Makam COVID-19 Dinamai Berdasarkan Agama, Anies: yang Baru Dikubur itu Syahid
Indonesia
Blok Makam COVID-19 Dinamai Berdasarkan Agama, Anies: yang Baru Dikubur itu Syahid

Tujuan penamaan itu bukan diasosiasikan sebagai korban wabah corona

Pakar Hukum Nilai Pasal Santet di RUU KUHP tidak Jelas
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Pasal Santet di RUU KUHP tidak Jelas

"Rumusan Pasal 252 RUU KUHP sangat subjektif, obscure????? (tidak jelas)," tutur Jawade Hafidz