Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengajak masyarakat yang sempat bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) agar menebarkan kebaikan tanpa membuat gaduh dan berdakwah secara santun. "Dakwah dengan cara-cara santun akan lebih diterima masyarakat," ujar Irma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).

Baca Juga:

Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin

Sehingga pada masa mendatang dia berharap tidak ada lagi hal-hal seperti provokasi, intimidasi, dan radikalisme. Keputusan pemerintah membubarkan FPI mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat disebut menunggu keputusan ini karena ingin hidup damai.

"Sikap tegas pemerintah ini sudah lama ditunggu rakyat Indonesia yang cinta damai dan berprinsip NKRI," tandas dia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili, yakin pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki dasar hukum yang kuat melarang aktivitas organisasi FPI. "Kita semua sudah tahu rekam jejak FPI selama ini," beber dia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur soal keberadaan organisasi kemasyarakatan.

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani memberikan pernyataannya di sela-sela Kongres Ke-2 Partai NasDem di JI Expo, Jakarta, Sabtu (9/11). (Antara/Imam B)

Pada pasal 59 ayat (3) menyebutkan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal selanjutnya, kata dia, terutama pasal 61 disebutkan sanksi tegas dari mulai peringatan tertulis, penghentian aktivitas sementara hingga pencabutan izin badan hukum terhadap ormas yang melanggar ketentuan itu.

Baca Juga:

Sah! Di Pengujung 2020, FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

Kemudian, menurut dia dalam konsideran Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pemerintah sudah jelas rekam jejak FPI yang melanggar peraturan.

"Jadi, kebijakan pemerintah ini jelas memiliki landasan hukumnya. Soal keterlibatan beberapa anggotanya dalam tindakan terorisme, melakukan sweeping yang berarti telah memposisikan dirinya sebagai penegak hukum, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain," ucap Ace. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan

2.500 massa yang mengikuti aksi disana

Hadi Pranoto Akhirnya Penuhi Panggilan Polisi
Indonesia
Hadi Pranoto Akhirnya Penuhi Panggilan Polisi

Hadi Pranoto akhirnya memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangannya terkait dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks yang dilakukannya.

Pandemi COVID-19, Desain Produk Ditantang Kedepankan Aspek Kesehatan
Indonesia
Pandemi COVID-19, Desain Produk Ditantang Kedepankan Aspek Kesehatan

Desainer produk industri, tidak hanya berdaya guna tinggi, namun juga sedap dipandang dan mampu memenuhi standar protokol kesehatan.

Pimpinan MPR Minta Proses Vaksinasi COVID-19 Dipercepat
Indonesia
Pimpinan MPR Minta Proses Vaksinasi COVID-19 Dipercepat

Pimpinan MPR meminta pemerintah mempercepat proses untuk penggunaan vaksin COVID-19.

Dua Pria Mencurigakan Diduga Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV, Ini Penjelasan Polisi
Indonesia
Dua Pria Mencurigakan Diduga Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV, Ini Penjelasan Polisi

Polisi tidak mau langsung percaya pada pengakuan saksi lalu kemudian mencurigai orang seenaknya

Seribu Lebih Pengendara Ditindak Gegara Langgar Aturan Ganjil-Genap
Indonesia
Seribu Lebih Pengendara Ditindak Gegara Langgar Aturan Ganjil-Genap

Jika dirinci, penindakan dengan tilang manual jumlahnya lebih banyak

Di Tengah Wabah Corona, Panlih Wagub DKI Tetapkan Syarat Kourum 50 Plus 1
Indonesia
Di Tengah Wabah Corona, Panlih Wagub DKI Tetapkan Syarat Kourum 50 Plus 1

Harus sebanyak 54 orang yang hadir jika proses penetapan pengganti Sandiaga Uno dilaksanakan.

Mumtaz Rais Cekcok Dulu dengan Pramugari Sebelum Berselisih dengan Petinggi KPK
Indonesia
Mumtaz Rais Cekcok Dulu dengan Pramugari Sebelum Berselisih dengan Petinggi KPK

Hal ini pun diadukan di Pos Polisi Bandara Soekarno Hatta

Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh
Indonesia
Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh

Tak sedikit netizen mengabadikan venomena awan Arcus tersebut.

Djoko Tjandra Menangis saat Bersaksi untuk Pinangki
Indonesia
Djoko Tjandra Menangis saat Bersaksi untuk Pinangki

Djoko Tjandra tak kuasa menahan tangis saat dirinya menjelaskan soal hukuman dua tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.