Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar Tersangka Nurhadi dan Menantunya. (Foto: Ponco).

MerahPutih.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, juga didakwa menerima gratifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keduanya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi," kata Jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/10).

Baca Juga

Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi

Jaksa Wawan membeberkan, Nurhadi memerintahkan Rezky Herbiyono untuk menerima uang atau hadiah dari sejumlah pihak sejak 2014 hingga 2017. Uang yang diterima Nurhadi melalui Reza berasal dari sejumlah pihak yang berperkara di antaranya, Handoko Sutjitro, Renny Susetyo Wardhani.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)

Kemudian, Donny Gunawan, Fredy Setiawan, Riadi Waluyo, Calvin Pratama, Soepriyo Waskito Adi, Yoga Dwi Hartiar, dan H Rahmat Santoso. Seluruhnya, kata Jaksa, uang yang diterima Nurhadi dan Rezky berjumlah Rp37 miliar.

"Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum," beber Jaksa.

Menurut Jaksa Wawan, penerimaan uang oleh Nurhadi melalui Rezky haruslah dianggap suap. Sebab, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Sekretaris di MA.

Baca Juga

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Suap Rp45,7 Miliar

Kendati demikian, saat ini keduanya didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Harap Blok VI Pasar Senen Jadi Ikon Baru Jakarta
Indonesia
Anies Harap Blok VI Pasar Senen Jadi Ikon Baru Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking area blok VI Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/3) pagi.

BRI Bikin Indeks Aktivitas Bisnis UMKM
Indonesia
BRI Bikin Indeks Aktivitas Bisnis UMKM

Berdasarkan hasil survei aktivitas bisnis UMKM-BRI pada kuartal III 2020, yang mengindikasikan kegiatan usaha UMKM mulai menggeliat dan memiliki optimisme perbaikan lebih tinggi pada kuartal IV 2020.

Mahasiswa Untag Ciptakan Aplikasi Portal Supermarket
Indonesia
Mahasiswa Untag Ciptakan Aplikasi Portal Supermarket

Mahasiswa Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Ilham Fikri Abdillah menciptakan aplikasi Portal Supermarket untuk mendongkrak jumlah pembeli.

[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus

“Laskar FPI Yang Dihajar Massa setelah Ketahuan Belum Membayar Pesanan Nasi Bungkus di Warteg JL. KS Tubun.”

Jokowi Minta Gesekan TNI-Polri Disudahi
Indonesia
Jokowi Minta Gesekan TNI-Polri Disudahi

TNI-Polri merupakan alat negara paling depan dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Pembukaan sekolah tatap muka di seluruh Yogyakarta menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 di perguruan tinggi.

Golkar Soal RUU KUP: PPN Sembako hingga Jasa Kesehatan Tidak Tepat
Indonesia
Golkar Soal RUU KUP: PPN Sembako hingga Jasa Kesehatan Tidak Tepat

Fraksi Partai Golkar DPR RI telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Mendikbud Nadiem atau Menristek yang Terdepak? Pimpinan DPR Jawab Begini
Indonesia
Mendikbud Nadiem atau Menristek yang Terdepak? Pimpinan DPR Jawab Begini

Peleburan Kementerian ini hanya akan dipimpin oleh satu orang yang akan memimpin,

Persentase BOR Isolasi COVID-19 RSUP Sanglah Naik Jadi 79,4 Persen
Indonesia
Persentase BOR Isolasi COVID-19 RSUP Sanglah Naik Jadi 79,4 Persen

Persentase tingkat hunian atau bed occupancy rate (BOR) isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar, Bali meningkat menjadi 79,4 persen.

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK
Indonesia
Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/6) hari ini.