Eks Presiden ACT Ibnu Khajar Divonis 3 Tahun Penjara Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap di Menara 165, Jakarta. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara kepada terdakwa Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar atas kasus penggelapan dana Yayasan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara," jelas Hakim Ketua Hariyadi saat membacakan vonis di PN Jakarta Selatan, Selasa (24/1).

Baca Juga:

Dua Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Minta Dibebaskan saat Baca Eksepsi

Hariyadi menyatakan terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dana bantuan sosial untuk para dan keluarga korban pesawat Lion Air JT 610.

"Menyatakan terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primer," katanya.

Dalam kasus tersebut, Ibnu Khajar disebut terbukti melakukan penggelapan dana bantuan sosial dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) senilai Rp 117 miliar dari dana yang diterima sebesar Rp 138.546.388.500.

Penggelapan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan pendiri sekaligus mantan presiden ACT Ahyudin, dan mantan Vice President Operational ACT, Hariyana Hermain.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan.

Hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat luas. Terdakwa dianggap menyalahgunakan dana Boeing corporate.

Sedangkan hal meringankan terdakwa mengakui perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum.

Baca Juga:

ACT Hanya Gunakan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

Mendengar hal itu, Ibnu Khajar hanya bisa terdiam dan menyatakan pikir-pikir. Kasus ini bermula ketika pada 29 Oktober 2018, maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan 610, dengan pesawat Boeing 737 Max 8, jatuh setelah lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta. Kejadian itu mengakibatkan 189 penumpang dan kru meninggal dunia.

Atas peristiwa itu, Boeing menyediakan dana sebesar US$25 juta sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) untuk memberikan bantuan finansial yang diterima langsung oleh para keluarga (ahli waris) dari para korban kecelakaan Lion Air 610.

Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar US$25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan.

Dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, tetapi diterima oleh organisasi amal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.

189 keluarga korban selaku ahli waris telah mendapatkan santunan dari perusahaan Boeing yaitu masing-masing ahli waris memperoleh dana sebesar US$144.320 atau senilai Rp 2 miliar (kurs Rp 14.000,-).

Santunan tersebut diterima langsung oleh ahli waris. Selain itu, ahli waris juga mendapatkan dana santunan berupa dana sosial BCIF dari perusahaan Boeing yang selanjutnya secara aktif pihak Yayasan ACT menghubungi keluarga korban dan mengatakan bahwa Yayasan ACT telah mendapatkan amanah (ditunjuk) dari perusahaan Boeing untuk menjadi lembaga yang akan mengelola dana sosial/BCIF dari perusahaan Boeing.

Keluarga korban diminta untuk merekomendasikan Yayasan ACT kepada pihak perusahaan Boeing serta diminta untuk menandatangani dan mengisi beberapa dokumen/formulir pengajuan yang harus dikirim melalui email ke perusahaan Boeing.

Hal itu bertujuan agar dana sosial/BCIF tersebut dapat dicairkan oleh pihak Yayasan ACT dan dikelola oleh Yayasan ACT untuk pembangunan fasilitas sosial. (Knu)

Baca Juga:

Modus Penyelewengan Dana Korban Lion Air di Sidang Perdana Mantan Presiden ACT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4,1 Juta Pekerja Telah Terima BSU Rp 600 Ribu
Indonesia
4,1 Juta Pekerja Telah Terima BSU Rp 600 Ribu

4,1 juta pekerja telah menerima BSU yang disalurkan melalui himpunan bank negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pandemi COVID-19 dan Legalisasi Bikin Konsumsi Ganja Naik
Dunia
Pandemi COVID-19 dan Legalisasi Bikin Konsumsi Ganja Naik

Proporsi orang dengan gangguan jiwa dan kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan penggunaan ganja telah meningkat.

JakPro Pastikan Tidak Bawa Pawang Hujan untuk Formula E
Indonesia
JakPro Pastikan Tidak Bawa Pawang Hujan untuk Formula E

JakPro tidak akan mengikutsertakan pawang hujan dalam perhelatan balap mobil Formula E, pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang.

Komisi VI DPR Dukung KPPU Lawan Kartel Minyak Goreng
Indonesia
Komisi VI DPR Dukung KPPU Lawan Kartel Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menegaskan, pihaknya mendukung penuh keseriusan KPPU dalam menekan praktek kartel yang terjadi di industri minyak goreng.

Kemenperin Klaim Pasokan Minyak Goreng Curah Capai 7 Ribu Ton Per Hari
Indonesia
Kemenperin Klaim Pasokan Minyak Goreng Curah Capai 7 Ribu Ton Per Hari

Larangan ekspor tersebut berlaku sampai harga minyak goreng mencapai harga yang ditargetkan, yaitu Rp 14.000 per liter.

Modifikasi Cuaca, 30 Ton Garam Ditabur di Langit Selat Sunda
Indonesia
Modifikasi Cuaca, 30 Ton Garam Ditabur di Langit Selat Sunda

Sedikitnya 30 ton NaCl atau garam disemai menggunakan dua pesawat yaitu Pesawat Cassa 212 dan CN 295 dari Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Tidak Saling Memaksa
Indonesia
Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Tidak Saling Memaksa

Muzzammil mengajak dua partai sebagai calon mitra koalisi PKS, yaitu Nasdem dan Demokrat untuk banyak mendengar aspirasi publik.

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi
Indonesia
Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

Pernyataan kesiapan Ganjar Pranowo menjadi capres merupakan isyarat PDI Perjuangan untuk segera membentuk koalisi.

[HOAKS atau FAKTA] Minum Boba Menyebabkan Usus Buntu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Minum Boba Menyebabkan Usus Buntu

Beredar informasi di Facebook, diklaim merupakan hasil dari operasi usus buntu, karena banyaknya boba yang tersumbat hingga tidak bisa dicerna.

DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto
Indonesia
DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto

Alasan dan dasar undang-undang yang melatarbelakangi pelarangan bank di Indonesia memperdagangkan kripto.